Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di jadwalkan akan mengadakan kongres partai pada bulan April 2025. Beberapa agenda penting yang akan di jalankan dalam kongres tersebut antara lain pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, tentu PDI-P mempunyai daya tarik tersendiri.
Di masa orde baru, PDI-P menjadi salah satu wajah perlawanan terhadap rezim pemerintahan Soeharto. Ditambah sosok Megawati yang menuruni sifat kharismatik ayahnya, Soekarno, menjadikannya sebagai salah satu aktor politik yang disegani. Tercatat, Megawati telah menjadi nahkoda partai berlogo banteng tersebut dari tahun 2000 dan berhasil membawa transformasi terhadap PDI-P menjadi partai besar di Indonesia. Memang, PDI-P merupakan partai yang sangat kental dengan semangat Soekarno, baik dalam segi ideolog dan cara berpolitiknya.
Menjelang berlangsungnya kongres partai yang akan datang, PDI-P sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan pelik yang dapat menganggu kondusivitas kader dan partai keseluruhan, baik berasal dari dalam maupun dari luar. Bahkan, Megawati juga sudah memberikan maklumat kepada seluruh kader untung merapatkan barisan menjelang berlangsungnya kongres partai sebab ada kepentingan pihak lain yang sedang mencoba menyusup dalam tubuh PDI-P.
Kala PDI-P Memecat Jokowi dan Keluarganya
Selama hampir sepuluh tahun kebelakang, Joko Widodo atau akrab di sapa Jokowi merupakan wajah baru PDI-P dalam pentas politik nasional. Dibawah panji partai berlogo banteng itulah Jokowi menapaki diri menjadi salah satu politisi berpengaruh di Indonesia. Bagaimana tidak, sejak dirinya maju menjadi calon Walikota Solo di tahun 2005 hingga menjadi Presiden RI dua periode, PDI-P lah yang menjadi kendaraan politik Jokowi. Namun, hubungan harmonis tersebut kini sudah usai.
Baca juga:
Sejak Pemilu 2024, Jokowi dan PDI-P sudah pisah jalan. Hal itu terlihat saat putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka yang masih kader PDI-P maju menjadi Wakil Presiden Prabowo Subianto. Padahal di sisi lain PDI-P telah memajukan Ganjar – Mahfud sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.
Jokowi juga ditengarai terlibat dalam proses pengutak-atikan konstitusi yang pada akhirnya berhasil mengubah syarat ambang batas umur calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga Gibran ikut berkontestasi dalam Pemilu 2024. Selain itu, mantu Jokowi yaitu Boby Nasution dalam Pilkada 2024 juga maju menjadi Gubernur Sumatera Utara melawan kandidat yang diusung PDI-P yaitu Edy Rahmayadi. Padahal baik Gibran dalam Pemilu 2024 dan Boby di Pilkada 2024 masih tercatat sebagai kader PDI-P.
Tanggal 16 Desember 2024, Ketua DPP PDI-P bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun mengumumkan secara resmi surat pemecatan terhadap Jokowi, Gibran dan Boby yang telah ditanda tangani oleh Megawati Soekarnoputri dan Sekjen, Hasto Kristiyanto. Pemecatan ketiganya dilakukan karena telah melanggar sumpah dan juga tidak taat terhadap AD/ART partai.
Dalam penjelasannya, Komarudin mengatakan bahwa Jokowi dipecat karena terlibat aktif dalam proses intervensi Keputusan MK yang memberikan karpet merah bagi anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pemilu 2024. Sedangkan Gibran dan Boby dipecat karena telah maju dalam kontestasi politik melalui partai lain.
Hasto Kristiyanto Tersangka Suap PAW Harun Masiku
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku kepada komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan. Sebelumnya, Hasto sudah beberapa kali dipanggil dalam pemeriksaan terhadap keberadaan Harun Masiku oleh KPK. Terbaru, KPK juga memanggil mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk kasus yang sama dengan Hasto Kristiyanto.
Menurut penjelasan ketua KPK, Setyo Budiyanto menyebutkan Hasto berperan dalam proses penghilangan bukti yang dilakukan oleh Harun Masiku dan berupaya melakukan perintangan terhadap proses pemeriksaan. Sontak, penetapan tersangka kepada Hasto tersebut menambah gonjang-ganjing internal partai. Walaupun, Hasto dalam beberapa kali kesempatan juga menyatakan bahwa dirinya memang sudah dikejar untuk dijadikan tersangka dalam kasus Harun Masiku.
DPP PDI-P dalam keterangan resminya mengatakan bahwa penetapan Hasto menjadi tersangka sangat erat kaitannya dengan kriminalisasi. Terlebih beberapa waktu sebelumnya, Hasto selaku Sekjen PDI-P menjadi salah satu pihak bersama ketua umum melakukan tanda tangan pemecatan kepada Jokowi dan keluarganya. Ketua DPP PDI-P bidang Reformasi Hukum, Rony Talapessy juga menambahkan bahwa selama periode akhir jabatan Jokowi, Hasto aktif dalam proses kritik terhadap cawe-cawe Presiden Jokowi dalam proses perusakan demokrasi yang terjadi.
Baca juga:
- Cawe-cawe Tanda Tak Pede, Pak Presiden
- Pengkhianatan Jokowi terhadap Reformasi dan Demokrasi
- Labirin Dosa Jokowi
PDI-P Siaga Satu
Setelah beberapa kadernya mulai diburu dan juga Sekjen Hasto Kristiyanto menjadi tersangkan oleh KPK, kondusivitas partai mulai tergaggu dalam persiapannya menuju kongres partai di tahun 2025. Selain itu, mulai bertebaran beberapa spanduk yang bermuatan pesan Megawati sebagai ketua umum ilegal yang terpasang di beberapa titik. Hal ini mengindikasikan bahwa ada pihak yang mencoba menggoyang kepemimpinan Megawati selaku ketua umum partai.
Soliditas kader juga sedang diuji setelah PDI-P hanya menjadi oposan pemerintah sendiri setelah semua partai ikut dalam KIM-Plus. Tonggak Sejarah akan membuktikan apakah PDI-P mampu berdiri tegak menghadapi ancaman yang datang dari segala penjuru mata angin tersebut atau justru tumbang dan berkompromi dalam barisan penguasa. (*)
Editor: Kukuh Basuki
