“Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang juga alumni IPB University, dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang dihadiri rektor dari 24 kampus di Makassar pada akhir April lalu. Entah apakah karena Kepala BGN adalah alumni IPN, Rektor IPB University Alim Setiawan Slamet merespons positif permintaan BGN agar perguruan tinggi mengelola dapur MBG
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB pun melakukan perlawanan. Seperti diberitakan salah satu media massa, BEM IPB menekankan bahwa instansi pendidikan adalah lembaga moral dan intelektual, bukan untuk dijadikan proyek tumbal MBG. Sayangnya, IPB menyambut positif tawaran BGN tanpa sikap kritis sedikit pun.
Baca juga:
Prespektif ekonomi-politik menimbulkan pertanyaan, apakah budaya berpikir kritis yang dikembangkan oleh Mazhab Bogor telah meredup di kampus pertanian ternama itu? Mazhab Bogor adalah pemikiran yang tidak bisa dilepaskan dari empat ilmuwan terkemuka di Bogor yaitu Prof. Dr. Sajogyo, Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo, Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro dan Dr. (HC) Gunawan Wiradi.
Mazhab Bogor sangat menekankan pada keterlibatan aktif dan kemandirian masyarakat desa dari bawah. Mengangkat harkat martabat lapisan masyarakat paling bawah, rentan, miskin, dan termarjinalkan adalah pokok pemikiran Mazhab Bogor. Tak heran bila di era rejim otoritarian Orde Baru berkuasa, Madzab Bogor menjadi kelompok intelektual di Indonesia yang dengan gigih memberikan kritik tajam terhadap proyek revolusi hijau. Pertanyaannya kemudian adalah dalam konteks MBG, kenapa tidak muncul kritik tajam dari IPB sebagai tempat beremainya Mazhab Bogor?
Pemikiran Prof Sajogyo, Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia, misalnya mengajarkan bahwa masalah kemiskinan dan pangan tidak bisa dilepaskan dari struktur agraria. Dari kacamata ini, kritik utama yang ditujukan terhadap program MBG adalah potensi program itu untuk menutupi persoalan ketimpangan struktur agraria menjadi sekadar makan gratis.
Prof Sajogyo, adalah pemikir dari IPB yang selalu berpihak pada petani kecil. Dari keperpihakan Prof Sajogyo kita dapat belajar bahwa seharusnya pemenuhan gizi selalu terhubung dengan kedaulatan produksi petani lokal. Kedaulatan produksi lokal ini adalah pondasi bagi kemandirian desa untuk pemenuhan gizi yang sebenarnya. Berpijak dari pemikiran Prof Sajogyo, fokus kritik terhadap MBG akan ditujukan pada potensi penciptaan ketergantungan masyarakat terkait terhadap pemenuhan gizi pada patronase negara yang bersifat top-down.
Sementara itu, dari aspek ekonomi politik sumber daya alam, pendirian dapur MBG di kampus harusnya juga mendapatkan kritik yang tajam dari aspek tata kelola dan integritas institusional. Ada potensi bahaya state capture (penyanderaan negara) dari program MBG. State capture itu terjadi bila kebijakan publik didesain untuk melayani kepentingan elite ekonomi-politik tertentu yang mengatasnamakan kepentingan nasional. Bayangkan bila kampus, termasuk IPB, menjadi bagian dari state capture tersebut?
Kecenderungan pendekatan sentralistik-militeristik dalam program-program strategis seperti dari MBG hingga food estate akan membawa persoalan pangan kepada ranah keamanan atau sering disebut sekuritisasi pangan. Ketika sekuritisasi terjadi maka atas nama stabilitas dan keamanan nasional, logika militer digunakan dalam tata kelola pangan. Pembungkaman suara rakyat melalui kekerasan atau teknik hegomoni mendapatkan pembenaran dengan mangatasnamakan keamanan nasional.
Bahaya sekuritisasi pangan tidak berhenti sampai di situ. Dalam logika sipil, persoalan pangan harusnya dikelola secara partisipatif. Namun dalam logika militer, pendekatan partisipatif digantikan dengan pendekatan komando. Pendekatan militeristik ini sering kali menjadi pembenaran atas penggunaan jalan pintas untuk menabrak regulasi, menihilkan standar kesehatan, lingkungan, dan yang pasti akan menutup ruang transparansi.
Ketika kampus sebagau institusi akademik ditarik masuk ke dalam pusaran operasional program dengan logika militeristik maka akan memunculkan risiko degradasi integritas akademik. Padahal kampus harus tetap menjadi oase kritik dan penjaga standar keilmuan, bukan sekadar vendor atau stempel legitimasi bagi pengarusutamaan program-program yang menggunakan logika militeristik. Ketertutupan informasi yang sering menyertai logika militeristik akan menjadi ruang gelap bagi kegagalan institusi dan perburuan rente (rent-seeking).
Dengan merujuk pada pemikiran Mazhab Bogor, akan terlihat bahwa sejatinya program MBG mencerminkan ketegangan lama dalam pembangunan Indonesia. Ketegangan itu adalah tarikan antara efisiensi komando ala militer dan keadilan partisipatif yang demokrtis ala masyarakat sipil.
Baca juga:
Mazhab Bogor secara jelas memposisikan persoalan pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dari posisi itu akan muncul refleksi kritis terkait program MBG, apakah kita sedang membangun kedaulatan atau justru sedang memperkokoh perbudakan baru dalam bentuk ketergantungan bantuan pangan?
Sudah saatnya kita kembali menggali pemikiran-pemikiran kritis Mazhab Bogor yang pernah lahir dari pengambil kebijakan di IPB. Dengan menggali ulang itu, IPB bisa melihat secara jernih program MBG ini. Pemikiran Mazhab Bogor harus menjadi pijakan sebelum para pengambil kebijakan di IPB memutuskan untuk menjadi bagian dari program-program pemerintah dengan pendekatan sentralistik-militeristik itu. Keterlibatan IPB sebagai Pengelola dapur MBG, dikhawatirkan akan mematikan daya kritis universitas. Sebagai lembaga akademis, IPB seharusnya menjadi pengawas (watchdog) dan penilai independen terhadap program MBG, bukan bagian dari pelaksana (operator).
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa proyek MBG berpotensi memunculkan biaya transaksi yang tinggi dalam kebijakan pangan yang dipaksakan secara politik. Jika memilih setuju untuk mengelola dapur MBG, IPB akan berisiko terjebak dalam pusaran administrasi proyek yang rentan terhadap penyimpangan, yang pada akhirnya akan mencoreng reputasi ilmiah institusi.
Terkait dengan kerentanan itu, akan lebih baik bila IPB untuk mengevaluasi kembali keterlibatannya dalam mengelola dapur MBG. IPB harus menjaga jarak yang sehat dari kekuasaan agar tetap mampu memberikan koreksi ilmiah terhadap proyek MBG yang jelas-jelas menggunakan logika militeristik ini. IPB tidak boleh menjadi alat stempel bagi proyek politik elite. IPB terlalu besar bila hanya akan menjadi alat untuk membenarkan kebijakan yang sejak awal memang tidak ditujukan untuk menjadi solusi persoalan pangan. (*)
Editor: Kukuh Basuki
