“Berpasangan! Janji kokoh! Saling cinta, saling hormat, saling ridho!”
Begitu bunyi Tepuk Sakinah, inovasi Kementerian Agama yang katanya akan membantu calon pengantin memahami lima prinsip keluarga ideal. Tugasnya sederhana: agar nilai-nilai rumah tangga sakinah tidak menguap begitu saja, prinsip-prinsip itu dikemas menjadi yel-yel yang bisa dihafal dengan mudah.
Lucu, ya. Di negeri di mana angka perceraian terus meroket, KDRT masih jadi urusan rumah tangga yang dianggap “urusan sendiri,” dan tekanan ekonomi menggerogoti relasi, negara datang membawa solusi: tepuk tangan.
Tentu saja, kita bisa tertawa. Tapi setelah tepukannya selesai, kenyataan akan tetap ada. Rumah tangga yang gagal bukan karena kurang hafal lima prinsip cinta dan ridho. Kekerasan tidak berhenti karena pasangan sudah berjanji “saling jaga”. Dan perceraian tidak tiba-tiba menghilang karena ada satu sesi tepuk-tepuk tangan di ruang bimbingan pra-nikah.
Bimwin: Penting, tapi Belum Menyentuh Dasar
Sebelum sampai ke sesi tepuk tangan, setiap calon pengantin akan duduk di kelas bimbingan pranikah atau yang lebih dikenal sebagai bimwin. Di atas kertas, ide ini masuk akal. Negara ingin memastikan pasangan yang akan menikah punya bekal tentang kehidupan rumah tangga: cara berkomunikasi, cara mengelola keuangan, cara mendidik anak, bahkan hukum perkawinan.
Tapi di ruang-ruang kelas yang nyata, bimbingan itu sering kali lebih mirip nasihat pengajian singkat daripada pelatihan hidup bersama. Materinya sering bias gender: istri diajari untuk patuh dan melayani, suami diminta untuk memimpin dan memberi nafkah. Di sela-sela itu ada tips komunikasi, pengingat tentang pentingnya “sabar,” dan anjuran untuk tidak membesar-besarkan masalah.
Masalahnya, rumah tangga bukan soal “siapa yang harus patuh.” Relasi itu tidak sesederhana peran suami sebagai imam dan istri sebagai makmum. Yang tidak diajarkan dalam banyak kelas pranikah justru hal-hal yang paling krusial: apa arti consent dalam hubungan intim, bagaimana cara mengidentifikasi kekerasan psikologis, bagaimana membangun pembagian kerja rumah tangga yang adil, dan bagaimana mengelola tekanan mental akibat ekonomi.
Di sinilah akar masalahnya: pendekatan negara masih terlalu normatif dan moralistik. Kegagalan rumah tangga selalu dianggap kesalahan individu: kamu bercerai karena tidak cukup sabar, kamu mengalami kekerasan karena tidak cukup berkomunikasi. Negara tidak perlu bicara soal kesenjangan upah, beban kerja domestik yang timpang, atau minimnya perlindungan hukum—karena semua itu tidak masuk dalam kurikulum.
Tepuk Tangan Sebagai Kebijakan
Lalu muncullah Tepuk Sakinah, solusi yang katanya lebih “kreatif” dan “menyenangkan.” Idenya: kalau nilai-nilai itu sulit diingat lewat ceramah, mungkin akan lebih mudah kalau dinyanyikan dan ditepuk-tepukkan. Dan ya, konten semacam ini cepat viral di media sosial. Ada yang menganggapnya lucu, ada yang memuji karena “inovatif,” dan tentu saja ada yang skeptis.
Baca juga:
Masalahnya bukan pada tepuk tangan itu sendiri. Masalahnya adalah ketika negara mulai percaya bahwa masalah yang kompleks bisa diselesaikan dengan cara sesederhana itu. Bahwa kekerasan domestik akan turun jika kita semua menghafal lima prinsip sakinah. Bahwa perceraian akan berhenti kalau setiap pasangan sudah paham arti “saling ridho.” Bahwa patriarki akan runtuh hanya karena kita saling berjanji “saling hormat.”
Kenyataannya, tepuk tangan tidak akan pernah cukup. Yang dibutuhkan rumah tangga bukan jargon, melainkan struktur. Bukan hafalan, melainkan perlindungan. Bukan nasihat, melainkan keadilan.
Individualisasi Krisis
Di balik semua ini ada pola yang lebih besar: negara kita punya kecenderungan mengindividualisasi masalah struktural. Perceraian dianggap sebagai kegagalan pribadi, bukan akibat tekanan ekonomi atau ketiadaan jaring pengaman sosial. KDRT dianggap akibat kurangnya komunikasi, bukan hasil dari struktur kekuasaan yang timpang. Ketimpangan peran domestik dianggap “takdir biologis,” bukan hasil dari sistem yang membebankan beban ganda pada perempuan.
Baca juga:
Akibatnya, tanggung jawab diserahkan sepenuhnya kepada individu. Kalau gagal, salahmu sendiri. Kalau rumah tanggamu berantakan, berarti kamu tidak cukup saling ridho. Negara tinggal bertepuk tangan di pinggir, sambil merasa sudah melakukan sesuatu.
Apa yang Sebenarnya Perlu Dilakukan
Pendidikan pranikah tetap penting. Tapi jika kita ingin serius membangun fondasi keluarga yang kuat, maka pendekatannya harus dirombak total dari sekadar “penanaman nilai” menjadi pelatihan keterampilan hidup.
Pertama, kurikulumnya harus lebih dalam. Materi tidak boleh berhenti pada nasihat moral. Ia harus mencakup komunikasi dan resolusi konflik berbasis praktik, pendidikan seksualitas yang berbicara tentang hak tubuh dan consent, pengelolaan keuangan yang realistis, kesetaraan gender dalam rumah tangga, dan hukum yang melindungi dari kekerasan.
Kedua, durasi dan kualitasnya perlu ditingkatkan. Wacana tentang kursus pranikah satu semester sebenarnya masuk akal, asalkan bukan hanya memperpanjang waktu ceramah, tetapi benar-benar membekali pasangan dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam relasi jangka panjang.
Ketiga, fasilitatornya harus profesional. Kelas pranikah tidak bisa hanya diisi oleh penyuluh agama. Ia perlu melibatkan psikolog, konselor pernikahan, pekerja sosial, hingga paralegal yang memahami hukum keluarga.
Keempat, harus ada jalur rujukan nyata. Pasangan yang mengalami kekerasan perlu tahu ke mana harus pergi. Mereka harus bisa mengakses konseling, bantuan hukum, dan layanan perlindungan tanpa stigma.
Kelima, kelasnya harus inklusif. Pendidikan pranikah harus relevan untuk berbagai realitas keluarga: dari pasangan muda yang baru memulai hidup, keluarga tanpa anak, hingga mereka yang hidup dengan disabilitas atau latar belakang sosial ekonomi yang berbeda.
Dan terakhir, negara harus hadir di luar kelas. Bimbingan pranikah tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan kebijakan sosial yang memadai: cuti ayah dan dukungan pengasuhan anak, perlindungan hukum yang tegas terhadap kekerasan domestik, akses perumahan terjangkau, dan layanan konseling publik.
Lebih dari Sekadar “Saling Ridho”
Rumah tangga bukan soal hafalan nilai, melainkan arena kehidupan nyata: tempat cinta bertemu dengan tekanan ekonomi, konflik lahir dari ketimpangan. Cinta bisa tumbuh atau hancur tergantung pada dukungan sosial yang ada.
Membuat pasangan menghafal Tepuk Sakinah mungkin terasa lucu. Tapi jika negara berhenti di situ, maka yang sesungguhnya butuh “tepuk sadar” bukanlah calon pengantin, melainkan negara itu sendiri.
Karena keluarga yang kuat tidak dibangun oleh yel-yel. Ia dibangun oleh keadilan, oleh kebijakan yang berpihak, oleh kesetaraan, oleh keberanian untuk menyentuh akar persoalan, bukan sekadar gejalanya. Di negeri ini, kita tidak butuh negara yang sibuk mengajarkan “saling ridho.” Kita butuh negara yang memastikan semua orang punya ruang aman untuk ridho terhadap hidupnya sendiri.
Dan itu tidak akan pernah tercapai lewat yel-yel. Ia hanya akan tercapai lewat kerja politik yang serius, lewat keberanian untuk menata ulang struktur, dan lewat kesadaran bahwa keluarga bukan urusan privat yang bisa selesai dengan tepuk tangan.
Editor: Prihandini N
