Dulu, waktu saya masih kecil dan lugu, saya pikir menghilangkan gunung itu butuh bantuan jin sakti sekelas Bandung Bondowoso atau minimal pesulap kondang yang hobi mutusin badan asistennya di televisi. Ternyata saya salah besar. Di zaman yang katanya sudah serba digital ini, menghilangkan status gunung karst itu jauh lebih praktis: cukup pakai penggaris besi dan penghapus karet di atas meja kantor yang ber-AC.
Simsalabim! Sebuah kawasan yang tadinya dilindungi oleh jutaan tahun sejarah geologi, tiba-tiba bisa “pindah jalur” jadi kawasan industri wisata hanya dengan satu tarikan garis spidol. Inilah sihir birokrasi kita yang paling mutakhir. Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu yang tadinya sakral, mendadak jadi profan alias boleh diapa-apain, asal ada investor yang datang bawa senyum manis dan—tentu saja—janji manis pembangunan.
Baca juga:
- Sejarawan dalam Pusaran Pariwisata Indonesia
- Industri Pariwisata NTB: Pembangunan Tanpa Bayangan Pembangunan
Edan tenan! Saya membayangkan para pejabat kita itu seperti dewa-dewa kecil yang sedang main SimCity. Di atas peta yang terhampar, mereka melihat Gunungsewu bukan sebagai “spons raksasa” penyimpan air, tapi sebagai tanah kosong yang mubazir kalau nggak dibangun kolam renang. Mereka seolah-olah bilang ke batu-batu gamping itu: “Maaf ya Mbah Karst, sejarahmu yang jutaan tahun itu kalah sama rencana pembangunan beach club yang masa kontraknya cuma tiga puluh tahun.”
Mereka lebih suka melihat spons ini diperas sampai kering, lalu di atasnya dibangun beton-beton angkuh yang katanya demi “pariwisata berkelanjutan”. Berkelanjutan ndasmu! Yang berkelanjutan itu bukan alamnya, tapi setorannya.
Tiga Belas Berhala dan Syahwat Berendam
Kawan-kawan di WALHI Jogja lewat gerakan @pulihkanjogja baru saja menyodorkan “menu dosa” yang cukup lengkap. Ada 13 industri wisata mulai dari resort yang harganya bikin dompet menangis sampai beach club yang musiknya lebih kencang dari suara ombak dan sedang berpesta di atas punggung Gunungsewu yang sedang encok.
Tiga belas, Dab! Itu jumlah yang cukup buat bikin kesebelasan sepak bola plus dua pemain cadangan. Bedanya, tim ini bukan mau main bola, tapi mau main “keruk-kerukan”. Mereka mengepras bukit seolah-olah itu cuma gundukan pasir di proyek perumahan subsidi. Mereka menanam beton di titik-titik yang seharusnya jadi lubang napas bumi untuk menyerap hujan.
Lucunya (atau mungkin lebih tepat disebut komedi getir) adalah kontras sosiologis yang tercipta. Di bawah bukit, warga Gunungkidul mungkin sedang menghitung tetesan air di bak mandi atau antre tangki air yang harganya lebih mahal dari paket data internet bulanan. Tapi di atas bukit, para turis yang sedang “healing” dari stresnya kehidupan kota justru asyik berendam di infinity pool.
Bayangkan, warga mandi pakai gayung pecah, turis mandi sambil mandang cakrawala. Air yang seharusnya mengalir ke sumur warga dipaksa mampir dulu ke filter kolam renang demi memanjakan punggung-punggung yang pegal karena kebanyakan duduk di kantor. Ini bukan pariwisata, ini adalah praktik penghisapan air yang dikemas dengan sangat estetik dan punya banyak spot foto Instagrammable.
Label Internasional Vs Realitas Parkiran
Kita ini memang bangsa yang sangat hobi mengoleksi gelar, mirip kayak mahasiswa abadi yang hobi ikut kursus tapi nggak pernah lulus-lulus. Kita bangga sekali punya label UNESCO Global Geopark. Label itu dipamerkan di mana-mana, dari baliho selamat datang sampai pidato-pidato seremonial yang penuh dengan kata “keberlanjutan” dan “pemberdayaan”.
Tapi ya itu tadi, bagi birokrasi kita, label UNESCO itu cuma kayak stiker di kaca mobil: biar kelihatan keren aja. Kalau urusan perut investasi sudah bicara, aturan UNESCO itu jadi kerupuk yang gampang mlempem. Bagaimana mungkin sebuah “Warisan Dunia” perlakuannya sama kayak tanah kavlingan? Tiga belas industri perusak itu adalah bukti kalau kita lebih menghargai “uang parkir” investasi daripada mandat menjaga bumi.
Mungkin kita perlu mengusulkan gelar baru ke UNESCO: Global Geoparkir. Karena nampaknya, fungsi utama bukit-bukit karst kita sekarang adalah menyediakan lahan parkir yang luas untuk kendaraan-kendaraan wisatawan dan fondasi beton untuk resort-resort mewah. Kita lebih takut kehilangan investor daripada kehilangan sumber mata air. Kita lebih takut dibilang “anti-pembangunan” daripada dibilang “anti-kemanusiaan”.
Radong tenan!! Apakah mereka pikir kalau air di Gunungkidul habis, turis-turis itu mau datang lagi buat melihat bukit yang sudah gundul dan kolam renang yang isinya cuma debu? Pariwisata model begini itu ibarat membakar lumbung padi cuma buat bikin api unggun semalam. Angetnya sebentar, tapi besoknya kita semua kelaparan atau dalam hal ini, kehausan.
Baca juga:
Investasi itu harusnya bikin rakyat waras, bukan bikin rakyat was-was setiap kali lihat alat berat naik ke bukit. Kalau 13 industri wisata itu dibiarkan merajalela tanpa audit yang beneran (bukan audit formalitas sambil makan siang enak), maka kita sebenarnya sedang melakukan bunuh diri massal yang sangat sopan.
Berhentilah main sulap pakai penggaris di atas peta. Berhentilah meromantisasi beton sebagai lambang kemajuan. Karena pada akhirnya, saat air benar-benar hilang dari perut bumi Gunungsewu, investasimu itu nggak bakal bisa diminum, dan postingan Instagram turis-turismu nggak bakal bisa buat nyuci baju.
Kalau cuma bikin warga haus, mending investasinya suruh pulang saja, suruh mereka bangun resort di atas awan, jangan di atas air kami. (*)
Editor: Kukuh Basuki
