Pemerintah kembali akan memainkan kartu lama bernama work from home (WFH). Kali ini dosisnya lebih ringan, hanya satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini sedang dimatangkan lintas kementerian setelah Lebaran 2026. Tujuannya terdengar rasional, yaitu efisiensi energi, pengurangan mobilitas, dan adaptasi ekonomi global. Namun publik punya ingatan panjang, terutama tentang masa pandemi. WFH saat itu tidak hanya menurunkan kemacetan, tetapi juga diduga menaikkan angka kelahiran.
Pertanyaan pun muncul dengan nada setengah bercanda. Apakah satu hari WFH bisa mengulang fenomena baby boom kecil seperti masa Covid-19? Pertanyaan ini mungkin terdengar ringan, tetapi memiliki implikasi serius. Isu kependudukan selalu sensitif karena menyentuh ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup jangka panjang. Di sinilah kebijakan kerja fleksibel bertemu dengan dinamika keluarga modern.
Baca juga:
Rencana WFH satu hari ini didorong oleh pertimbangan global. Harga energi meningkat akibat ketegangan geopolitik, termasuk konflik Timur Tengah. Pemerintah ingin menekan konsumsi bahan bakar melalui pengurangan mobilitas harian. Selain itu, fleksibilitas kerja dianggap dapat meningkatkan keseimbangan hidup pekerja. Dalam konteks ini, kebijakan terlihat sebagai langkah efisiensi sekaligus modernisasi sistem kerja.
Sejarah pandemi memberi konteks menarik. Pada 2020, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebut WFH berkontribusi pada peningkatan kehamilan. Ia menilai intensitas kebersamaan pasangan meningkat signifikan. Dalam tiga bulan awal pandemi, penggunaan kontrasepsi turun sekitar 10 persen. Data itu berarti sekitar 36 juta pasangan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Dari situ diperkirakan muncul 400 hingga 500 ribu kehamilan baru (Hasto Wardoyo, Pernyataan di UNY, 1 Agustus 2020).
Fenomena tersebut tidak berdiri sendiri. Laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menunjukkan akses layanan kesehatan reproduksi terganggu selama pandemi. Pembatasan mobilitas membuat banyak pasangan menunda kunjungan ke fasilitas kesehatan. Selain itu, faktor psikologis seperti kecemasan dan ketidakpastian turut memengaruhi perilaku keluarga. Kombinasi ini menciptakan kondisi unik yang mendorong lonjakan kelahiran.
Menariknya, fenomena itu tidak merata di semua kelompok sosial. Hasto menegaskan peningkatan kehamilan lebih banyak terjadi pada kelompok berpendapatan rendah. Faktor pendidikan dan akses informasi menjadi penentu utama. Kelompok ini cenderung memiliki literasi kesehatan reproduksi yang lebih rendah. Akibatnya, perubahan pola hidup seperti WFH berdampak lebih besar pada mereka.
Jika dibandingkan dengan rencana WFH satu hari, konteksnya jelas berbeda. Pandemi menciptakan situasi ekstrem, di mana hampir seluruh aktivitas dilakukan di rumah. Sementara itu, kebijakan baru hanya memberikan satu hari fleksibilitas kerja. Intensitas interaksi keluarga tentu tidak akan setinggi masa lockdown. Dengan kata lain, peluang terjadinya baby boom besar relatif kecil.
Namun efek mikro tetap mungkin terjadi. Satu hari tambahan di rumah bisa meningkatkan kualitas interaksi keluarga. Bagi pasangan muda, ini bisa berarti waktu lebih banyak bersama. Dalam beberapa kasus, kedekatan emosional dapat berujung pada keputusan memiliki anak. Meski skalanya kecil, dampak ini tetap relevan secara demografis.
Di sisi lain, tren global justru menunjukkan penurunan angka kelahiran. Banyak negara menghadapi krisis fertilitas akibat biaya hidup tinggi. Indonesia sendiri mulai menunjukkan tanda perlambatan pertumbuhan penduduk. Data Badan Pusat Statistik mencatat penurunan total fertility rate dalam dua dekade terakhir. Artinya, satu hari WFH kemungkinan tidak cukup kuat membalik tren besar tersebut.
Penelitian lain juga memberi perspektif berbeda. Studi dari International Labour Organization menunjukkan WFH lebih sering meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Dampak terhadap keputusan memiliki anak cenderung tidak langsung. Faktor ekonomi, stabilitas pekerjaan, dan biaya pengasuhan tetap menjadi variabel utama (ILO, “Working from Home: Estimating the Worldwide Potential”, 2020). Dengan kata lain, keputusan punya anak tidak sesederhana tambahan waktu luang.
Namun ada sisi menarik yang sering luput. WFH membuka ruang bagi redefinisi peran keluarga. Ayah lebih terlibat dalam pengasuhan. Ibu memiliki fleksibilitas mengatur pekerjaan dan rumah tangga. Perubahan ini bisa berdampak positif pada kualitas keluarga. Dalam jangka panjang, kualitas ini lebih penting daripada sekadar jumlah kelahiran.
Kebijakan ini juga harus dilihat dari sudut ekonomi makro. Pengurangan mobilitas berarti penurunan konsumsi BBM. Ini membantu menjaga stabilitas anggaran negara. Selain itu, pengurangan kemacetan berdampak pada efisiensi waktu kerja. Dalam jangka panjang, produktivitas nasional bisa meningkat. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur digital.
Tantangan tidak bisa diabaikan. Kesenjangan akses teknologi masih menjadi masalah di banyak daerah. Tidak semua sektor bisa menerapkan WFH secara optimal. Pengawasan kinerja juga menjadi isu klasik dalam kerja jarak jauh. Tanpa sistem yang baik, produktivitas justru bisa menurun. Di sinilah pentingnya desain kebijakan yang matang.
Baca juga:
Wacana baby boom akibat WFH satu hari lebih cocok menjadi bahan candaan cerdas. Realitasnya jauh lebih kompleks dan tidak sesederhana itu. Data menunjukkan bahwa keputusan memiliki anak dipengaruhi banyak faktor struktural. WFH hanya salah satu variabel kecil dalam ekosistem besar tersebut. Namun diskusi ini tetap penting sebagai pengingat bahwa kebijakan publik selalu memiliki efek tak terduga.
Jika pemerintah ingin serius, fokus seharusnya tidak hanya pada efisiensi energi. Edukasi kesehatan reproduksi dan akses layanan kontrasepsi harus menjadi langkah antisipatif yang krusial. Tanpa itu, perubahan pola kerja bisa membawa dampak sosial yang tidak diinginkan. Seperti kata pepatah kebijakan, setiap solusi membawa konsekuensi baru. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan cerdas dan tidak sekadar berharap semuanya berjalan baik. (*)
Editor: Kukuh Basuki
