Di era informasi ini, kita dihadapkan pada paradoks yang ironis: informasi yang melimpah justru sering kali gagal menyentuh inti pemahaman masyarakat awam. Salah satu penyebabnya adalah bahasa kepakaran terminologi yang dirancang untuk presisi namun gagal menjangkau khalayak umum. Alih-alih menjadi jembatan, bahasa ini sering menjadi dinding penghalang yang memisahkan para ahli dari masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh pengetahuan tersebut. Akibatnya, informasi vital, seperti bahaya tinggal di lereng gunung berapi atau potensi bencana lain, kerap kali diabaikan karena masyarakat tidak memahami urgensinya. Fenomena ini tidak hanya menciptakan celah pemahaman, tetapi juga mengundang bencana.
Bayangkan sebuah konferensi pers setelah erupsi gunung berapi. Para ahli vulkanologi berbicara tentang “zona merah,” “aliran piroklastik,” dan “likuefaksi,” dengan keyakinan bahwa penjelasan teknis ini sudah cukup untuk menyampaikan pesan. Namun, bagi masyarakat yang hidup di lereng gunung, istilah-istilah ini hanyalah rangkaian kata tanpa makna jelas. Ketika ahli menyebut “aliran piroklastik,” masyarakat mungkin membayangkan debu dan asap belaka, tanpa menyadari bahwa ini adalah kombinasi gas panas dan material vulkanik yang dapat melaju dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, membakar dan menghancurkan apa pun yang dilewatinya.
Kesalahpahaman ini sering kali mengarah pada keputusan fatal. Ambil contoh kasus erupsi Gunung Semeru pada 2021. Saat peringatan evakuasi dikeluarkan, tidak sedikit masyarakat yang memilih tetap tinggal di rumah mereka. Sebagian besar dari mereka tidak memahami tingkat bahaya sebenarnya karena penjelasan yang diberikan terlalu teknis. Istilah seperti “pergeseran kubah lava” tidak bermakna apa-apa bagi petani yang hanya ingin memastikan ladang mereka tetap produktif. Pada akhirnya, banyak nyawa hilang, bukan karena mereka menentang evakuasi, tetapi karena mereka tidak memahami apa yang sedang mereka hadapi.
Ketidakpahaman ini bukan semata-mata salah masyarakat. Para ahli, yang terbiasa berbicara dalam kerangka terminologi spesifik, sering kali lupa bahwa bahasa yang mereka gunakan tidak dapat langsung diterjemahkan ke dalam tindakan. Lebih buruk lagi, dalam beberapa kasus, para ahli bahkan terkesan menyepelekan pentingnya penyederhanaan bahasa. Mereka beranggapan bahwa tanggung jawab pemahaman sepenuhnya ada di tangan masyarakat. Padahal, tanpa penyampaian yang efektif, informasi yang benar sekalipun akan kehilangan daya guna.
Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam konteks bencana alam. Di banyak bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, bahasa kepakaran sering kali menjadi kendala utama dalam menyampaikan pesan penting. Misalnya, dalam dunia medis, istilah seperti “komorbiditas,” “viral load,” atau “imunisasi herd” kerap membingungkan masyarakat. Akibatnya, banyak yang ragu terhadap vaksin atau terapi tertentu, bukan karena tidak percaya, tetapi karena mereka tidak mengerti konsep-konsep tersebut.
Baca juga:
- Psikologi Indigenous: Dana Riset, Bahasa Ilmiah, dan Permasalahan Lainnya
- Karya Ilmiah Memang Bukan untuk Semua Orang
Masalah ini semakin parah dengan hadirnya media sosial, di mana informasi yang salah atau disinformasi sering kali lebih mudah dipahami dan diterima dibandingkan penjelasan ilmiah. Ketika para ahli sibuk mendebat terminologi, pihak yang tidak bertanggung jawab justru memanfaatkan celah ini untuk menyebarkan kebohongan dengan bahasa sederhana yang memikat. Hal ini memperkuat sikap skeptis masyarakat terhadap otoritas keilmuan, bahkan ketika nyawa mereka sedang dipertaruhkan.
Kritik harus diarahkan pada kedua belah pihak. Di satu sisi, masyarakat perlu meningkatkan literasi sains agar mampu memahami informasi penting. Namun, di sisi lain, para ahli juga harus mengambil langkah proaktif untuk menjembatani kesenjangan ini. Edukasi publik tidak akan efektif jika bahasa yang digunakan terlalu rumit. Masyarakat tidak membutuhkan istilah teknis yang panjang; mereka membutuhkan kejelasan yang langsung ke inti permasalahan.
Untuk mengatasi kebingungan ini, pendekatan komunikasi berbasis empati harus menjadi prioritas. Para ahli harus berusaha memahami perspektif masyarakat yang mereka layani. Contoh konkret yang efektif adalah penggunaan analogi sederhana. Alih-alih berbicara tentang “aliran piroklastik,” ahli bisa mengatakan, “Ini seperti gelombang tsunami, tetapi terdiri dari gas dan material panas yang dapat menghancurkan segala sesuatu di jalurnya.” Penjelasan ini tidak hanya lebih mudah dipahami, tetapi juga menciptakan gambaran visual yang kuat di benak masyarakat.
Selain itu, keterlibatan media lokal dan tokoh masyarakat juga sangat penting. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih percaya pada kepala desa, guru, atau pemuka agama dibandingkan kepada ilmuwan atau pemerintah pusat. Dengan melibatkan mereka dalam proses penyampaian informasi, pesan-pesan yang kompleks dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih familiar dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.
Namun, langkah-langkah ini memerlukan komitmen jangka panjang. Edukasi sains tidak bisa hanya dilakukan ketika bencana sudah di depan mata. Harus ada upaya konsisten untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap istilah dan konsep ilmiah sejak dini. Sistem pendidikan, program televisi, dan media online harus dirancang untuk memperkenalkan konsep ini dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.
Di sinilah pentingnya peran kolaborasi antara ahli dan komunikator publik. Komunikasi ilmiah harus dianggap sebagai disiplin ilmu yang sama pentingnya dengan penelitian itu sendiri. Tanpa komunikasi yang efektif, hasil penelitian terbaik sekalipun tidak akan memberikan manfaat maksimal.
Pada akhirnya, masalah kebingungan masyarakat terhadap bahasa kepakaran adalah masalah sistemik yang memerlukan pendekatan holistik. Tidak cukup hanya menyalahkan satu pihak; semua pihak harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem komunikasi yang inklusif dan efektif. Sebab, jika kebingungan ini terus berlanjut, bencana berikutnya mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Dan saat itu terjadi, siapa yang akan kita salahkan? Para ahli yang gagal menyederhanakan bahasa mereka, atau masyarakat yang tidak mampu memahami?
Pertanyaan ini seharusnya menjadi renungan bagi kita semua: apakah kita benar-benar siap menghadapi masa depan yang semakin kompleks jika kita tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana?
Peran Influencer dalam Komunikasi Ilmiah: Antara Potensi Edukasi dan Kerentanan Disinformasi
Di tengah derasnya arus informasi digital, influencer telah menjadi pemain utama dalam menyebarluaskan pesan kepada khalayak luas. Dengan daya tarik personal mereka, influencer mampu menjangkau segmen masyarakat yang mungkin sulit diakses oleh para pakar dan lembaga resmi. Namun, kekuatan ini sering kali berubah menjadi pedang bermata dua. Alih-alih membantu menjembatani kesenjangan komunikasi antara pakar dan masyarakat, sebagian influencer justru memperkeruh keadaan dengan menyampaikan data yang salah, menyelewengkan informasi, atau bahkan menciptakan narasi palsu.
Influencer yang memiliki jumlah pengikut besar memegang tanggung jawab moral yang tak bisa diabaikan. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, masyarakat mencari sosok yang dapat mereka percaya. Ketika seorang influencer berbicara tentang isu kesehatan, lingkungan, atau bencana, audiens mereka cenderung mempercayai informasi tersebut tanpa memverifikasi kebenarannya. Namun, sering kali, informasi yang disampaikan tidak berasal dari pakar atau sumber kredibel, melainkan dari interpretasi sepihak atau data yang sengaja dimanipulasi demi meningkatkan keterlibatan (engagement).
Baca juga:
Kritik utama terhadap influencer adalah kecenderungan mereka untuk menyederhanakan data ilmiah secara berlebihan hingga mengorbankan akurasi. Dalam upaya membuat informasi lebih “ramah audiens,” mereka sering kali menghilangkan konteks penting atau menyampaikan kesimpulan yang keliru. Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, banyak influencer yang memberikan saran kesehatan berbasis pada “riset” mereka sendiri. Mereka mengutip penelitian ilmiah tetapi tanpa memahami metodologi, batasan, atau kesimpulan penelitian tersebut. Sebagian bahkan dengan percaya diri mempromosikan teori konspirasi yang bertentangan dengan konsensus ilmiah.
Salah satu kasus yang patut disorot adalah isu perubahan iklim. Banyak influencer yang memanfaatkan popularitas isu ini untuk mendongkrak citra mereka sebagai “pejuang lingkungan.” Namun, alih-alih mendukung narasi ilmiah yang berbasis data, beberapa justru mempromosikan solusi yang tidak realistis, seperti klaim bahwa menanam beberapa pohon dapat sepenuhnya mengimbangi emisi karbon industri. Meskipun niatnya mungkin baik, penyampaian yang menyesatkan seperti ini dapat menciptakan ilusi bahwa masalah kompleks seperti perubahan iklim memiliki solusi instan.
Hal yang lebih memprihatinkan adalah ketika influencer secara sengaja menciptakan data palsu demi keuntungan pribadi. Dalam dunia di mana “dislikes” dan “likes” menjadi mata uang digital, tak sedikit yang rela mengorbankan integritas demi konten yang sensasional. Mereka memanfaatkan rasa takut, kemarahan, atau harapan masyarakat untuk menciptakan narasi yang viral, meskipun narasi tersebut tidak berdasar. Fenomena ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan, tetapi juga menciptakan disinformasi yang sulit untuk diluruskan.
Lantas, bagaimana seharusnya influencer bertindak? Pertama, mereka harus menyadari batas kompetensi mereka. Tidak semua influencer memiliki latar belakang atau pengetahuan yang memadai untuk membahas isu-isu ilmiah secara mendalam. Oleh karena itu, mereka harus bersedia merujuk pada para ahli atau berkolaborasi dengan pakar yang relevan. Alih-alih berusaha menjadi sumber informasi utama, mereka sebaiknya berperan sebagai perantara yang mempermudah akses masyarakat terhadap informasi kredibel.
Kedua, influencer harus mengedepankan akurasi di atas popularitas. Ini berarti melakukan verifikasi terhadap setiap data atau klaim yang mereka bagikan, serta menyertakan sumber yang jelas. Jika mereka tidak yakin dengan kebenaran suatu informasi, lebih baik untuk tidak membagikannya sama sekali. Sebuah langkah sederhana seperti ini dapat mencegah penyebaran disinformasi yang berbahaya.
Ketiga, mereka perlu berinvestasi dalam literasi ilmiah. Seorang influencer yang ingin berbicara tentang isu-isu ilmiah harus berkomitmen untuk memahami dasar-dasar konsep yang mereka angkat. Mereka tidak harus menjadi pakar, tetapi memiliki pemahaman yang memadai dapat mencegah mereka jatuh ke dalam perangkap misinformasi.
Keempat, platform media sosial juga harus bertanggung jawab dalam mendukung ekosistem informasi yang sehat. Algoritma media sosial saat ini sering kali mendorong konten sensasional di atas konten yang akurat. Dengan memberikan insentif kepada influencer yang menyebarkan informasi kredibel dan membendung konten yang menyesatkan, platform dapat membantu meminimalkan dampak negatif dari disinformasi.
Namun, tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada influencer dan platform. Para pakar dan lembaga resmi juga harus berperan aktif dalam menjalin hubungan dengan influencer. Ketimbang memandang mereka sebagai ancaman atau pesaing, para ahli sebaiknya melihat mereka sebagai mitra strategis. Dengan memberikan pelatihan, sumber daya, dan akses langsung kepada informasi kredibel, para ahli dapat membantu influencer menjadi agen perubahan yang efektif.
Dalam dunia yang semakin terhubung, influencer memiliki peluang besar untuk mendidik masyarakat dan menggerakkan perubahan positif. Namun, jika mereka tidak mengelola kekuatan ini dengan bijak, mereka berisiko menjadi salah satu penyebab utama disinformasi yang merugikan masyarakat. (*)
Editor: Kukuh Basuki
