Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan berbagai fase kepemimpinan umat Islam setelah beliau wafat. Salah satunya adalah fase Mulkan Jabbariyyan, yang merujuk pada kepemimpinan tirani atau penguasa yang menindas rakyatnya. Istilah ini mencerminkan situasi di mana kekuasaan berada di tangan penguasa yang otoriter, menekan oposisi, dan cenderung mengabaikan keadilan sosial. Jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini, banyak yang merasa bahwa sebagian elemen dari fase Mulkan Jabbariyyan dapat ditemukan dalam dinamika politik dan sosial yang sedang berlangsung.
Karakteristik Mulkan Jabbariyyan dan Realitas Indonesia
Mulkan Jabbariyyan adalah fase yang ditandai dengan kekuasaan absolut, kriminalisasi terhadap perbedaan pendapat, serta penyalahgunaan wewenang untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, kita bisa melihat beberapa isu yang menggambarkan bagaimana kekuasaan sering kali cenderung digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Pelemahan Demokrasi dan Otoritarianisme yang Berkembang
Salah satu indikator dari fase Mulkan Jabbariyyan adalah hilangnya ruang demokrasi bagi rakyat. Di Indonesia, tren pelemahan demokrasi semakin terlihat, misalnya dalam revisi Undang-Undang (UU) yang dinilai justru menguntungkan penguasa. Contoh nyata adalah revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antikorupsi, serta berbagai aturan hukum yang mempersempit ruang gerak para aktivis serta pemberi kritik terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, penggunaan aparat negara untuk menekan kritik, baik melalui jalur hukum maupun tindakan represif lainnya, menunjukkan bahwa kekuasaan sering kali lebih diutamakan daripada aspirasi rakyat.
Praktik Nepotisme dan Dinasti Politik
Salah satu ciri kepemimpinan dalam fase Mulkan Jabbariyyan adalah pemimpin yang hanya mengutamakan keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Saat ini, politik di Indonesia juga semakin dipenuhi oleh keluarga pejabat yang berkuasa.
Baca juga:
- Maraknya Dinasti Politik di tubuh DPR
- Asian Value VS Demokrasi: Telaah Posisi Etika dalam Politik Negara
Banyak kepala daerah dan pejabat tinggi berasal dari keluarga elite politik. Bahkan, anak-anak dan kerabat pejabat dengan mudah mendapatkan posisi strategis meskipun mereka belum terbukti memiliki kemampuan yang cukup.
Dampaknya, kebijakan yang dihasilkan lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri dibandingkan rakyat. Rakyat semakin sulit mendapatkan pemimpin yang benar-benar peduli, karena sistem politik lebih mengutamakan orang dalam daripada mereka yang kompeten.
Pelanggaran HAM dan Represi terhadap Aktivis
Mulkan Jabbariyyan juga mencerminkan bagaimana kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia sering kali dikorbankan demi stabilitas kekuasaan. Di Indonesia, kasus pelanggaran HAM masih terjadi, terutama terhadap para aktivis lingkungan, buruh, mahasiswa, dan masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak mereka. Kasus seperti kriminalisasi aktivis Wadas yang menolak tambang andesit, konflik agraria yang tak kunjung selesai, serta penangkapan mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah, adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan digunakan untuk menekan mereka yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan elite.
Ketimpangan Ekonomi dan Kebijakan yang Tidak Pro-Rakyat
Salah satu akibat dari kepemimpinan yang menindas adalah ketimpangan ekonomi yang semakin tajam. Di Indonesia, meskipun pembangunan infrastruktur gencar dilakukan, manfaatnya tidak selalu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Banyak kebijakan yang justru menguntungkan oligarki dan para pemilik modal besar. Meskipun pemerintah sering mengklaim bahwa ekonomi Indonesia tumbuh, kenyataannya tidak semua orang merasakan manfaatnya. Segelintir orang kaya semakin kaya, sementara banyak rakyat kecil masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lapangan pekerjaan semakin sulit didapatkan, terutama bagi anak muda yang baru lulus sekolah atau kuliah.
Manipulasi Media dan Opini Publik
Dalam fase Mulkan Jabbariyyan, penguasa sering kali mengontrol informasi untuk mempertahankan legitimasi mereka. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam bagaimana media arus utama cenderung berpihak pada penguasa, sementara kritik sering kali diredam melalui berbagai cara, mulai dari sensor hingga ancaman hukum. Selain itu, penggunaan buzzer dan propaganda digital untuk membentuk opini publik telah menjadi strategi yang semakin sering digunakan, terutama menjelang pemilu.
Baca juga:
- Kasus Cak Nun: Realita Kebebasan Berbicara dalam Belenggu Buzzer
- Kala Buzzer Menyerang Atlet Kebanggaan Bangsa
Refleksi dan Harapan Untuk Indonesia
Meskipun kita bisa menemukan kemiripan antara fase Mulkan Jabbariyyan dengan kondisi Indonesia saat ini, bukan berarti harapan untuk perubahan telah sirna. Sejarah menunjukkan bahwa setiap rezim otoriter pada akhirnya akan menghadapi perlawanan rakyat yang menuntut keadilan dan demokrasi yang lebih baik.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya hak-hak mereka, perlawanan terhadap ketidakadilan, serta munculnya generasi muda yang semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah adalah sinyal bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk keluar dari jebakan kepemimpinan yang menindas. Selain itu, peran masyarakat sipil, organisasi independen, dan media alternatif juga semakin penting untuk memastikan bahwa suara rakyat tetap terdengar dan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Periode Mulkan Jabbariyyan dalam sejarah Islam memberikan pelajaran berharga tentang bahaya kekuasaan yang dijalankan tanpa keadilan dan moralitas. Jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini, ada banyak indikator yang menunjukkan bahwa negara ini sedang menghadapi tantangan yang mirip dengan karakteristik fase tersebut. Mulai dari pelemahan demokrasi, politik dinasti, hingga ketimpangan ekonomi yang semakin tajam.
Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada kekuasaan yang bertahan selamanya jika tidak berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, harapan terbesar bagi Indonesia adalah kebangkitan kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya serta menuntut kepemimpinan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, setelah fase Mulkan Jabbariyyan, akan datang masa di mana keadilan kembali ditegakkan. Saatnya masyarakat Indonesia berperan aktif untuk memastikan bahwa masa depan yang lebih baik itu benar-benar terwujud. (*)
Editor: Kukuh Basuki
