Gugurnya Affan Kurniawan adalah salah satu titik balik untuk kita percaya bahwa dalam hidup bernegara dan berbangsa, kita sama sekali tidak butuh polisi.
Dari sekian banyaknya kebobrokan polisi, evaluasi dan perbaikan kinerja tak kunjung dilakukan. Alih-alih mereformasi tubuh Polri secara total, pembubarannya seolah merupakan solusi paling tepat saat ini.
Kebisuan elite politik, mulai dari DPR yang menakar anggaran, pejabat publik yang acuh, hingga presiden yang kerap memilih stabilitas politik daripada kebenaran, adalah sebagian dari mesin pendorong langgengnya kebobrokan ini.
Ide pembubaran polisi, yang jelas bukan hal baru ini, juga memperlihatkan betapa gagalnya kita sebagai sebuah bangsa dalam melakoni kehidupan bernegara. Mirisnya, kebiadaban ini terjadi di bulan perayaan kemerdekaan.
Kita Bisa Hidup Tanpa Polisi
Berjarak 11.682 sampai 12.500 kilometer dari Jakarta, tepatnya di Marinaleda, Spanyol, kita akan menemui keberhasilan struktur sosial kehidupan warga yang jauh dari peran polisi di dalamnya (tidak ada kantor polisi tetap). Desa ini bahkan sebelumnya menjadi desa termiskin di Spanyol dengan tingkat pengangguran yang tidak kalah hebat.
Namun, sejak 1979 warga Marinaleda menyerukan praktik ekonomi berbasis koperasi pertanian yang berhasil mereka praktikkan dengan meningkatnya kesejahteraan warganya. Hari ini, tingkat pengangguran di Marinaleda bahkan katanya lebih rendah dari Andalusia (kota yang lebih besar di Spanyol).
Baca juga:
Lebih menariknya lagi, karena keberhasilan praktik ekonomi yang menyejahterakan, tingkat kriminalitas di sana nyaris nol, karena kebutuhan dasar mereka telah terpenuhi.
Tentu Marinaleda bukan peta langsung untuk Indonesia yang berpenduduk ratusan juta. Tapi garis bawah yang ingin saya pertebal di sini adalah ketika kebutuhan dasar dan akses ekonomi terpenuhi, tekanan sosiologis yang mendorong kriminalitas menurun—dan ketika tekanan itu turun, kebutuhan akan mekanisme penegakan represif berkurang.
Kalau Marinaleda dianggap terlalu utopia untuk dikontekstualisasikan dengan Indonesia, mari menengok ke tanah kita sendiri: masyarakat Baduy Dalam. Mereka mengisolasikan dirinya dari dunia luar namun tetap mampu membangun peradabannya. Meski catatan mengenai Baduy Dalam lebih sulit untuk didapatkan, paling tidak, kita sebagai masyarakat Indonesia mengetahui satu hal: bahwa kita bisa hidup tanpa polisi.
Sebenarnya, tidak sedikit dapat kita temui praktik-praktik keadatan di seluruh penjuru negeri yang struktur sosialnya lebih hidup dan menyejahterakan ketimbang adanya kehadiran dari instrumen negara yang selalu berpotensi represif.
Hal itu tentu bukan berarti saya ingin mengajak kita kembali menjalankan kehidupan bernegara dengan cara keadatan sepenuhnya. Akan tetapi, seharusnya ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ternyata, contoh-contoh baik mengemuka di dekat-dekat kita. Lantas, mengapa kita tidak mengadopsinya?
Lagipula, Polisi Perannya Apa?
Pertanyaannya sekarang, nilai apa yang bisa kita ambil dari polisi sebagai aktor yang dibiayai oleh pajak kita untuk menjadi figur teladan? Nyaris tidak ada, asli!
Mau bicara apalagi? Kehadirannya di saat rakyat membutuhkan saja sudah gugur sejak membuminya tagar #PercumaLaporPolisi beberapa tahun lalu. Lalu percontohan integritas moral sebagai bangsa juga tidak terlihat selama “gadai sawah” masih menjadi salah satu nilai tukar untuk menjadi bagian dari aparat berbaju coklat itu.
Di wilayah penertiban lalu lintas, mereka tetap tidak lebih baik dari pengamen yang mampu setidaknya menyulitkan pengendara anti-lampu merah di beberapa titik. Sungguh, ketika kita menimbang lagi fungsi-fungsinya, yang tersisa hanyalah kepatuhan mereka kepada atasannya—yang kita juga ragukan integritasnya.
Oleh karena itu, apalagi yang bisa polisi lakukan? Bentrok dengan massa aksi yang peralatannya dibiayai dari pajak kita, dan melindasnya sampai kehilangan nyawa?
Sekali lagi, peran mereka ini sebenarnya apa? Kosong. Nol. Tidak ada.
Titik Balik
Dengan segala kedalaman berpikir, berucap, dan bertindak, saya menyerukan abolisi untuk jargon Polri yang berbunyi “Polisi untuk Masyarakat.” Percuma! Namun catatannya, seruan abolisi ini bukan berarti propaganda untuk mengosongkan keamanan. Hanya saja, fokus kita ada pada pembubaran struktur saat ini.
Struktur kelembagaan dengan sistem yang terbilang “koruptif,” represivitas militeristik, dan mekanisme akuntabilitas yang jauh dari kata berhasil, perlu kita revisi dengan cara mengganti sistem kesalamatan publik berbasis masyarakat yang dapat ditempuh dengan penguatan layanan sosial, mekanisme penegakan hukum independen, pengawasan/kontrol sipil yang kuat, dan program pencegahan berbasis kesejahteraan.
Baca juga:
Selain itu, kita tentu bisa berharap pada perbaikan lewat jalur politik formal, walau dengan elite-elite yang bersekongkol mempertahankan status quo, pesimis di jalur itu adalah konsekuensi logis yang menempatkan abolisi sebagai jalan satu-satunya.
Kemudian jika ada yang bertanya, “siapa yang akan menangani kriminal berat?” jawabannya bukan: “tidak ada yang menangani.” Jawabannya adalah kita dapat membangun mekanisme investigasi profesional yang independen, mengalihkan sebagian anggaran ke pencegahan sosial dan model respons komunitas yang terkoordinasi. Karena sejatinya, keamanan tidak lahir hanya dengan gagah-gagahan soal seragam, akan tetapi kehadiran nyata yang kontekstual.
Lalu, untuk kawan-kawan dari berbagai kalangan, mari ambil peran sebisanya, semampunya. Saya yakin sumbang kecil dari masing-masing kita akan selalu memiliki dampaknya.
Sedikit lebih teknis, kita perlu membuat daftar “Kebiadaban Polisi” untuk membuatnya tidak lagi berarti bagi generasi mendatang. Karena bagaimanapun, kalau jalur konstitusional pembubaran Polisi tidak semudah itu untuk ditempuh, maka membuatnya menjadi institusi yang paling rendah, hingga teralienasi dari masyarakat adalah upaya kolektif yang bisa kita perjuangkan.
Coba tengok situs database mappingpoliceviolence.org yang diinisiasi sebagai bentuk protes oleh sebagian warga Amerika untuk merekam tindak-tanduk kekerasan polisi di sana. Mungkin kita bisa meniru cara ini agar teralienasinya polisi sebagai sebuah entitas dapat mengakar kuat dalam memori masyarakat.
Cara lainnya tentu teman-teman sudah lakukan, seperti pengunggahan ulang konten-konten yang mengekspresikan kekecewaan dan kemarahan yang saat ini sedang ramainya bukan main, adalah langkah minimum—dan mari terus kita lakukan.
Untuk bapak/ibu yang ingin memasukkan anaknya menjadi Polisi, coba pertimbangkan ulang apabila syaratnya adalah menggadaikan sawah Anda. Percayalah, itu tidak akan menjadi apa-apa selain siklus lingkaran setan yang membelenggu.
Integritas polisi hari ini dapat terukur angka, perannya hanya terhitung jari, justru impunitasnya mengemuka setiap hari.
Kasus-kasus yang tidak selesai, persekutuan jahat yang dilabeli oknum, dan represivitas kepada rakyat hingga menelan korban jiwa harus kita sudahi hari ini, sekarang juga.
Terakhir, untuk Affan Kurniawan, lahul fatihah.
Editor: Prihandini N
