Paradoks Feminisme dalam Etika Kencan Modern

Satu bulan lalu, di sebuah alun-alun kabupaten dengan terik sinar matahari dari celah dahan pohon mengenai kulit, saya duduk berhadapan dengan seorang teman lama semasa SMP. Percakapan kami mengalir hangat, melompat dari nostalgia masa remaja hingga ke topik yang lebih dewasa; kami bertukar cerita tentang karier, pendidikan tinggi yang telah kami tempuh, hingga pandangan-pandangan progresif mengenai posisi perempuan di ruang publik.

Teman saya ini adalah representasi perempuan modern yang berdaya—cerdas, kritis, dan terhitung vokal menyuarakan betapa pentingnya perempuan memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri. Namun, suasana hangat itu mendadak berubah menjadi sebuah perenungan sosiologis yang dalam bagi saya ketika topik pembicaraan bergeser ke ranah asmara, spesifiknya mengenai etika kencan pertama.

Dengan nada bicara yang mantap dan tanpa keraguan sedikit pun, ia menyatakan bahwa laki-laki harus membayar penuh seluruh tagihan saat kencan. Baginya, jika seorang laki-laki berani mengajak split bill atau mengharapkan kontribusi finansial darinya di pertemuan pertama, hal itu adalah sebuah penghinaan instan yang berujung pada hilangnya rasa hormat, atau dalam istilah populernya: ilfeel. Ia memastikan tidak akan pernah ada kencan kedua, ketiga, apalagi sebuah masa depan bersama laki-laki yang dianggapnya “pelit” tersebut.

Baca juga:

Pernyataan itu terasa sangat janggal dan langsung mengusik pikiran. Saya memandang lekat teman saya, seorang perempuan yang menghabiskan bertahun-tahun di universitas untuk mempelajari kemandirian, namun di saat yang sama, ia sedang mempertahankan satu pilar paling kokoh dari bangunan patriarki: gagasan bahwa laki-laki adalah penyokong finansial tunggal (sole provider).

Di sinilah saya menyadari adanya sebuah fenomena yang semakin jamak terjadi di kalangan kelas menengah terdidik, sebuah kondisi yang bisa kita sebut sebagai “Cherry-picking Feminism”. Fenomena ini merujuk pada kecenderungan untuk memilah-milih prinsip kesetaraan hanya ketika hal itu memberikan keuntungan personal, namun dengan cepat bersembunyi di balik ketiak tradisi ketika tanggung jawab atau konsekuensi dari kesetaraan itu menuntut pengorbanan, terutama dalam aspek materi.

Kita sangat antusias meruntuhkan tembok yang menghalangi kita dari meja pendidikan dan kursi kepemimpinan, namun kita mendadak enggan untuk merogoh dompet sendiri saat tagihan makan tiba di atas meja yang sama. Ini adalah sebuah paradoks yang tidak hanya membingungkan secara logika, tetapi juga mencederai nilai-nilai dasar dari perjuangan feminisme itu sendiri.

Secara psikologis, apa yang dilakukan oleh teman saya—dan mungkin banyak perempuan lainnya di era modern ini—adalah sebuah bentuk resistensi, persis seperti teori Freud tentang hambatan dalam diri manusia. Ia mencoba memeluk identitas baru (feminisme), namun secara bawah sadar ia melawan dan menolak melepaskan kenyamanan lama (patriarki) karena merasa terancam jika harus menanggung beban sendirian. Kita ingin menikmati hak-hak modern untuk diakui sebagai subjek yang mandiri, memiliki suara dalam pengambilan keputusan, dan bebas dari domestikasi dapur. Namun, di sisi lain, kita masih merasa sangat nyaman dengan privilege tradisional yang sebenarnya adalah “produk sampingan” dari sistem patriarki yang kita kutuk.

Membiarkan laki-laki membayar penuh biaya kencan bukan sekadar masalah nominal rupiah, melainkan sebuah pengukuhan simbolis bahwa perempuan adalah objek yang perlu “disubsidi” atau “diinvestasi”. Ketika kita menuntut laki-laki untuk menanggung beban finansial secara penuh hanya karena gender mereka, kita sebenarnya sedang melegitimasi narasi purba yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang tidak mampu atau tidak setara secara kapasitas. Jika kita ingin keluar dari “dapur” patriarki, bukankah seharusnya kita juga berani melepaskan ketergantungan pada “meja makan” yang dibayari oleh orang lain?

Inkonsistensi logis ini memiliki akar sosiologis yang cukup dalam dan berbahaya. Narasi bahwa “cowok memang harus jadi provider” adalah racun yang bekerja dua arah. Bagi laki-laki, narasi ini menciptakan tekanan mental yang luar biasa; harga diri mereka direduksi hanya sebatas isi dompet, menciptakan standar maskulinitas yang toksik di mana mereka merasa gagal sebagai manusia jika tidak bisa membayar. Sementara bagi perempuan, narasi ini justru mengerdilkan potensi mereka. Dengan memposisikan diri sebagai penerima subsidi finansial dalam hubungan personal, perempuan secara tidak sadar sedang menempatkan dirinya sebagai “aset” atau “properti” yang nilai gunanya diukur dari seberapa layak mereka dibiayai.

Kesetaraan sejati seharusnya tidak merugikan siapa pun, karena ia berbicara tentang kemitraan (partnership). Dalam sebuah hubungan yang sehat, dua individu seharusnya hadir sebagai dua orang dewasa yang siap saling memanggul beban, termasuk beban finansial, bukan sebagai satu orang yang bertindak sebagai investor dan satu lagi yang hanya menjadi penerima manfaat tanpa kontribusi.

Lebih jauh lagi, praktik memilah-milih prinsip feminisme ini menciptakan standar ganda yang merusak kredibilitas gerakan perempuan di mata publik. Bagaimana kita bisa menuntut gaji yang setara (equal pay) di tempat kerja jika dalam kehidupan privat kita masih menuntut perlakuan yang tidak setara berdasarkan gender?

Baca juga:

Pendidikan tinggi yang kita kejar dengan susah payah seharusnya menjadi alat untuk membeli kebebasan berpikir dan martabat, bukan sekadar aksesori untuk meningkatkan nilai tawar di pasar perjodohan agar bisa mendapatkan pasangan yang mampu memberikan “subsidi” lebih besar. Melawan patriarki berarti memiliki keberanian untuk melepaskan segala bentuk privilege yang membuat kita terikat. Menuntut hak tanpa mau mengambil tanggung jawab yang menyertainya bukanlah bentuk pemberdayaan, melainkan sebuah kenyamanan egois yang dibungkus dengan istilah-istilah progresif.

Fenomena ini juga mencerminkan kegagalan dalam memahami bahwa kemandirian ekonomi adalah pilar utama dari kedaulatan politik dan personal perempuan. Ketika seorang perempuan mampu dan bersedia membayar untuk dirinya sendiri, ia sedang mengirimkan pesan yang kuat bahwa ia tidak bisa dibeli, tidak bisa dikendalikan melalui materi, dan memiliki posisi tawar yang setara dalam setiap negosiasi hubungan.

Sebaliknya, ketika kita merasa “ilfeel” hanya karena masalah pembagian tagihan, kita sedang mereduksi diri kita kembali ke era di mana perempuan memang tidak memiliki akses ekonomi sehingga harus bergantung sepenuhnya pada laki-laki. Kita seolah-olah sedang memakai gaun feminisme yang modern, namun di dalamnya kita masih mengenakan korset tradisi yang mencekik potensi kemandirian kita sendiri. Ini adalah bentuk pengkhianatan halus terhadap para pendahulu kita yang berjuang agar perempuan bisa memiliki dompetnya sendiri, bukan agar perempuan bisa memilih dompet laki-laki mana yang paling tebal untuk menanggung hidupnya.

Sebagai penutup, esai ini bukan bermaksud untuk menyalahkan individu seperti teman SMP saya secara personal, melainkan untuk mengajak kita semua berkaca pada cermin kejujuran intelektual. Kita perlu bertanya pada diri sendiri: apakah yang kita inginkan benar-benar sebuah kesetaraan, atau sekadar pergantian “tuan” dengan wajah yang lebih modern?

Menjadi feminis berarti bersiap untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak dan kemandirian yang tidak bisa dibeli. Kita tidak bisa terus-menerus mengutuk struktur patriarki di ruang publik, namun tetap mengulurkan tangan mengharap “jatah” dari sistem yang sama di ruang privat. Jika kita menuntut hak untuk berdiri sejajar, kita juga harus memiliki nyali untuk memikul beban yang sama beratnya. Pada akhirnya, integritas sebuah perjuangan diukur dari konsistensi antara apa yang kita teriakkan di jalanan dengan bagaimana sikap kita di baliknya. (*)

Editor: Kukuh Basuki