Lebaran di Indonesia selalu lebih dari sekadar perayaan keagamaan. Ia adalah panggung kebudayaan—tempat nilai, tradisi, ekonomi, dan bahkan politik bertemu dalam satu waktu yang sama. Namun panggung itu hari ini tidak lagi berdiri di tanah yang sama. Kita hidup dalam dunia yang bergerak terlalu cepat. Perubahan global—dari disrupsi teknologi, krisis energi, hingga ketegangan geopolitik—perlahan menggeser cara manusia memaknai hidup, termasuk cara kita merayakan Lebaran. Dan seperti banyak hal lain di Indonesia, kebudayaan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk—kadang tanpa kita sadari.
Mudik, selama ini, adalah ritual pulang yang nyaris sakral. Jutaan orang bergerak serentak, menciptakan salah satu mobilitas manusia terbesar di dunia. Namun lebaran kali ini, mudik tidak lagi sesederhana itu. Ia telah menjadi peristiwa sosial-ekonomi yang kompleks. Biaya perjalanan meningkat. Waktu semakin terbatas. Struktur kerja makin kaku. Bahkan bagi sebagian orang, pulang ke kampung halama bukan lagi soal niat, tetapi soal kemampuan. Di tengah tekanan global—kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga konflik geopolitik—mobilitas menjadi sesuatu yang harus dinegosiasikan. Dan di titik inilah kebudayaan diuji: apakah ia tetap inklusif, atau diam-diam menjadi eksklusif?
Baca juga:
Di tengah situasi geopolitik yang berimbas pada krisis energi tersebut, negara mulai mencari cara untuk “mengatur ulang” mobilitas. Salah satu kebijakan yang kini mengemuka adalah penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi energi. Pemerintah menyebut, pengurangan mobilitas ini secara kasar dapat menekan konsumsi BBM hingga sekitar 20 persen.
Secara teknokratis, kebijakan ini masuk akal. Mengurangi perjalanan harian berarti mengurangi konsumsi bahan bakar. Dalam jangka pendek, ini bisa menjadi bantalan bagi tekanan energi global. Namun jika ditelisik lebih dalam, kebijakan ini juga menyiratkan sesuatu yang lebih besar: bahwa krisis telah mulai menyentuh ruang keseharian. Mobilitas—yang dulu dianggap normal—kini harus dihemat. Perjalanan—yang dulu bebas—kini mulai diatur. Dan tanpa kita sadari, kebudayaan pun ikut terdampak.
Di Indonesia, mobilitas bukan sekadar aktivitas ekonomi. Ia adalah denyut sosial. Pergi ke kantor, bertemu rekan kerja, hingga perjalanan mudik—semuanya membentuk jaringan relasi yang tidak tergantikan oleh layar. Ketika mobilitas dikurangi, yang berubah bukan hanya angka konsumsi BBM, tapi juga cara manusia berinteraksi. WFH mungkin efisien secara energi, tetapi ia juga menggeser ruang sosial dari publik ke privat—dari pertemuan nyata ke koneksi digital. Dan jika berlangsung lama, perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi kultural.
Lebaran menjadi titik paling sensitif dari perubahan ini. Mudik bukan sekadar perjalanan. Ia adalah mekanisme kebudayaan untuk merawat keterhubungan—antara anak dan orang tua, antara kota dan kampung, antara masa kini dan masa lalu. Namun bayangkan jika perjalanan itu dibayangi oleh kecemasan energi. Pemudik mulai berpikir dua kali. Perjalanan dihitung lebih cermat. Kehangatan disisipi kekhawatiran. Di titik ini, Lebaran tidak lagi sepenuhnya menjadi ruang kegembiraan. Ia menjadi ruang negosiasi—antara rindu dan realitas.
Namun di tengah semua itu, ada sesuatu yang tetap bertahan—dan justru memberi harapan: praktik-praktik kebudayaan yang hidup di tingkat akar.
Di kampung-kampung di Jawa, halalbihalal tetap menjadi ruang egaliter—di mana jabatan ditanggalkan, dan setiap orang kembali menjadi manusia biasa yang saling memaafkan. Di Sumatra Barat, makan bajamba masih mengajarkan bahwa kebersamaan tidak diukur dari kemewahan, tetapi dari cara berbagi dalam satu hidangan. Di Aceh, Mak meugang tetap hidup sebagai tradisi berbagi—bahwa kebahagiaan Lebaran harus dirasakan bersama, bukan sendiri. Di Sulawesi Selatan, nilai sipakatau—saling memanusiakan—tetap terasa dalam setiap kunjungan, dalam setiap percakapan yang hangat dan setara.
Tradisi-tradisi ini mungkin tidak muncul dalam statistik ekonomi. Tidak dihitung dalam kebijakan energi. Tetapi justru di situlah letak kekuatannya.
Di tengah dunia yang semakin cepat dan cenderung seragam, praktik-praktik lokal ini menjadi jangkar. Ia mengingatkan bahwa kebudayaan tidak harus megah untuk bermakna. Tidak harus mahal untuk terasa. Bahwa esensi Lebaran tetap hidup dalam hal-hal sederhana: hadir, menyapa, dan saling menguatkan.
Baca juga:
Namun pertanyaan yang tidak bisa kita hindari adalah ini: sampai kapan semua ini bisa bertahan? Jika krisis energi berlanjut, jika efisiensi menjadi norma baru, jika mobilitas terus dibatasi—maka perubahan yang kita lihat hari ini bisa menjadi permanen.
Mudik bisa menjadi lebih jarang. Silaturahmi bisa semakin digital. Dan kebudayaan, perlahan, bisa kehilangan ruang alaminya.
Lebaran tahun ini seharusnya menjadi momen refleksi yang lebih jujur. Bahwa kebudayaan bukan hanya sesuatu yang diwariskan, tetapi sesuatu yang harus dipilih dan dijaga. Bahwa kebijakan publik tidak pernah netral secara kultural. Ia selalu membawa konsekuensi terhadap cara hidup masyarakat.
Di tengah dunia yang berubah cepat, kita tidak hanya membutuhkan efisiensi—kita juga membutuhkan arah. Karena pada akhirnya, kebudayaan tidak hilang dalam satu malam. Ia menghilang perlahan—ketika kita berhenti memaknainya. Dan jika suatu hari nanti kita masih merayakan Lebaran, tetapi tidak lagi merasakan kehangatannya, mungkin masalahnya bukan pada tradisinya—melainkan pada kita yang terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan dunia, hingga lupa menjaga apa yang membuat kita tetap menjadi manusia. (*)
Editor: Kukuh Basuki
