Sepanjang sejarah, kolonialisme tidak pernah tampil sejajar dengan mata si penjajah. Dia melulu terselip. Kadang di telapak kaki, di lipatan ketiak, di bawah siku, atau di atas kumis. Karenanya, ketika sesuatu terjadi di tanah kolonial, yang timbul adalah rasa gatal. Jika mengganggu, tangan pun tergerak keinginan menggaruk sumbernya. Persis itulah yang terjadi di Indonesia kini, ketika Pesta Babi mengudara.
Tak akan jadi masalah jika dokumenter satu setengah jam ini tayang di YouTube. Ia bisa menjadi tontonan pengantar lelap, atau sekadar satu dari ribuan pilihan yang disodorkan algoritma FYP. Namun, distributor film ini belajar.
Sebuah film berdampak bukan karena berapa banyak yang menonton atau apa yang dirasakan penonton. Ia berdampak ketika apa yang disaksikan memicu diskusi. Lebih bagus jika memicu perdebatan. Jika jatuh cinta mulai terasa saat dari mata turun ke hati, film mulai berbahaya ketika ia turun dari mata ke lidah.
Baca juga:
Bagi seseorang yang mengikuti perkembangan situasi di Pulau Cenderawasih, tidak ada yang benar-benar baru dalam Pesta Babi. Seperti semua dokumenter yang layak ditonton, film ini meramu keahlian sinematografis dengan ketekunan jurnalisme investigasi yang melacak kaitan orang, kejadian, dan kausalitas antarperistiwa. Secara jernih, penonton menyaksikan proyek-proyek lumbung pangan yang dicoba-ulang empat rezim, hanya untuk menemukan kegagalan serupa.
Pesta Babi tidak menjual emosi. Sebaliknya, ia menawarkan kelindan fakta tanpa perlu dipercantik angka-angka. Narasi yang terbentuk pada akhirnya meruncing, memperlihatkan dengan saksama apa yang sebenarnya terjadi di telapak kaki Negara (Kolonial) Republik Indonesia.
Anehnya, kita terperangah. Patriotisme sebagian orang langsung menggelegak. Kecurigaan mereka meninggi. Dengan seribu tenaga, jemari mulai mencari siapakah antek Soros yang sudah menyogok si pembuat film untuk melecehkan keperwiraan Tentara Nasional Indonesia yang derap barisnya justru mirip KNIL membonceng Sekutu memasuki Soerabaia, atau seperti prajurit-prajurit Jenderal Westmoreland menyerbu Da Nang.
Menggebu-gebu, sanggahan mulai berlayangan. Argumentasi klise soal kedaulatan negara kembali diobral. Sebagian mulut berbuih membicarakan antiseparatisme seperti radio kaset rusak. Sebagian lagi mendelik-delik mengingatkan bahaya propaganda dan perang urat saraf dari musuh (entah yang mana). Tak ada perdebatan ketika kepal tangan terangkat menyerukan NKRI Harga Mati dan Papua sebagai “bagian sah” NKRI—entah menurut siapa.
Pascakejutan
Respons seperti ini normal. Saya menduga, orang Belanda bereaksi serupa ketika Multatuli menerbitkan Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij pada 1860. Mereka yang terkejut tak ubahnya ikan yang baru tahu apa itu basah setelah menggelepar di keringnya daratan. Kemarahan yang timbul lebih terpicu sentimen emosional, bukan rasional. Maklum, guru sejarah dulu kerapkali mencekoki elegi “perjuangan merebut Irian Barat” lebih dari dosis yang dianjurkan.
Bukan terkejut itu yang perlu dipersoalkan. Itu naluri alamiah seseorang ketika mendapati sesuatu berbeda dari yang dibayangkan. Jauh lebih perlu dipikirkan adalah pascakejutan. Pesta Babi akan gagal jika berakhir di kejutan. Untuk itulah format screening, layar tancap, atau nonton bareng menjadi penting. Ia bukan hanya memastikan film disaksikan dalam suasana kolektif, tetapi mendorong terbukanya ruang percakapan. Lebih afdal jika film ini menjadi materi riset intervensi dengan kerangka Hans Robert Jauss (1970) dengan perangkat pre-test dan post-test berupa kuesioner singkat.
Unsur percakapan pascakejutan menjadi penting karena dua alasan. Pertama, memastikan keterkejutan tidak berhenti pada impuls, tetapi berlanjut pada penalaran dan kritisisme. Kedua. memetakan titik-titik buta kolonialisme berkemasan republik yang selama ini terjadi. Hubungan alasan pertama dan kedua bersifat susul-menyusul. Resultan keduanya dikenal sebagai upaya penyadaran atau konsientisasi.
Di samping kedua alasan itu, materi Pesta Babi amat potensial menstimulasi pendidikan dialogis. Ia mengundang sangat banyak pertanyaan terbuka yang menggugah orang berpikir mendalam. Amat disayangkan jika pertanyaan-pertanyaan itu ditumpas jawaban defensif dengan embel-embel nasionalisme yang cetek dan murahan. Nilai edukasi film ini tidak hanya terletak pada apa yang disampaikan, tetapi pada reaksi sesudah penyampaian.
Sementara keterkejutan adalah reaksi wajar, praktik represif pembubaran adalah sebaliknya. Seorang komandan Komando Distrik Militer di Ternate menyebut film ini ditolak di media sosial (entah media sosial mana). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menyebut judul film ini sensitif karena mengandung kata “babi”. Seorang senator partai penguasa mengharapkan pembuat film ini memiliki “tanggung jawab etik”—padahal ketua umum partainya pernah mengejek keputusan Mahkamah Konstitusi dengan “Ndasmu Etik” di atas mimbar beberapa tahun lalu.
Baca juga:
Dari gelagat mereka, keterkejutan juga menjadi respons awal. Sayang, keterkejutan itu berhenti di impuls. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, para pemegang kuasa ini berupaya agar film dengan daya rusak dahsyat terhadap benteng patriotisme kosong mereka dihentikan peredarannya. Segala label diberikan. Kontranarasi direproduksi algoritma. Tetap saja, bangunan fakta masih bersuara lebih keras dari pembungkaman.
Dua cabang dari induk keterkejutan yang sama merupakan trofi kemenangan yang patut diterima oleh pembuat film Pesta Babi. Tanpa klaim, film ini mengabadikan kolonialisme sebagai suatu realitas yang hidup dan masih menggeliat. Bedak dan gincu yang tebal atasnya membuat pengiriman ribuan backhoe tampak seperti pembangunan. Gosokan juru bicara pemerintah menjadikan perampasan ruang hidup sebagai pembangunan. Penghancuran sebuah peradaban dikemas sebagai langkah memanusiakan.
Yang Tersisa
Keluar dari ruang diskusi, penyadaran tidak semestinya dikubur di tengah jalan. Ia mesti berbuah. Seorang teman bertanya kepada saya seusai menonton film ini, “Apakah mungkin kita melawan kekerasan dengan kekerasan? Mungkinkah dengan situasi yang kompleks, jalan damai dan diplomasi masih relevan?”
Pertanyaan ini menggelitik perbendaharaan isi kepala orang Indonesia tentang Papua. Keterbatasan akses media Jakarta terhadap situasi konkret menjadikan Papua lebih sering hidup dalam imajinasi daripada kenyataan. Akibatnya, narasi kekerasan, kelompok kriminal bersenjata, dan organisasi teroris melenggang kangkung di lembar-lembar surat kabar dan kilasan televisi.
Sebaliknya, rekam jejak pembungkaman, kekerasan, dan pelanggaran ruang hidup lebih sering disampaikan berkusip-kusip di ruang kelas, diskusi tertutup, atau forum kecil. Ketika Pesta Babi menghidangkan kekerasan sebagai fakta, penolakan yang timbul berasal dari guncangan atas bangunan narasi yang selama ini dikumandangkan berulang kali oleh media Jakarta.
Saya menjawab pertanyaan kawan itu dengan bertanya kembali, “Jika kekerasan melawan kekerasan adalah jawaban, siapa yang sebenarnya kita bebaskan?”
Adalah pengetahuan umum orang Indonesia tidak pernah merdeka sejak dalam pikiran. Sejarah Republik Indonesia adalah sejarah orang-orang bekas jajahan yang memproyeksikan keterjajahannya pada sesama warga bangsa dalam wujud saling peras, saling isap, saling rampas, dan saling bunuh demi kepentingan segelintir orang. Jejak pembunuhan massal 1965-1966, riwayat 24 tahun kolonialisme di Timor Timur, hingga jejak penghilangan paksa yang merata-rata tidak perlu dibuktikan untuk diterima sebagai kebenaran.
Itu sebabnya, sebelum membicarakan isu-isu besar seperti kemerdekaan, separatisme, atau kedaulatan, pemerdekaan pikiran harus lebih dulu dilakukan. Sekat kolonialisme yang sejak di bangku sekolah dibatasi perbedaan warna kulit perlu dihancurkan. Lewat Pesta Babi, anak-anak sekolah perlu mulai belajar bahwa kolonialisme adalah soal relasi asimetris dan kepentingan, bukan hanya perbedaan bangsa.
Ilustrasi W.S. Rendra dalam Sajak Pertemuan Mahasiswa (1978) dapat menjadi fondasi kita berpikir tentang kolonialisme: ada yang jaya, ada yang terhina; ada yang bersenjata, ada yang terluka; ada yang duduk, ada yang diduduki; ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Lebih penting lagi sambungan bait sajak itu sebagai dasar cara berpikir anak-anak Indonesia tentang capaian pembangunan negaranya: Maksud baik Saudara untuk siapa? Saudara berdiri di fihak yang mana?
Lebih jauh dari sekadar menyelidiki kebenaran faktual yang dipaparkan, Pesta Babi sebagai medium penyadaran dapat mendorong perbincangan lebih serius tentang asal-usul kedaulatan negara. Tidak perlu jauh-jauh sampai Thomas Hobbes, John Locke, atau Jean Jacques Rousseau, diskusi yang lahir dari Pesta Babi semestinya menjadi pintu masuk revisi kontrak sosial bernama Republik Indonesia.
Dengan atau tanpa darah, momentum revisi kontrak sosial sudah ada di depan mata. Jika bukan mempercepat, setidaknya Pesta Babi dapat memberi kita alasan yang cukup meyakinkan, mengapa revisi itu perlu ada. Sebab segala sesuatu yang dibuat “harga mati” sudah pasti mematikan, kita tidak perlu heran jika penindasan yang dilanggengkan bisa mencabik seluruh asas kebangsaan sampai ke akar-akarnya. (*)
Editor: Kukuh Basuki
