Meramal Nasib Guru di Era Serba Marketplace

Kemendikbudristek kembali membuat heboh dengan kebijakan mengenai marketplace talent guru. Sebetulnya, saya tidak terlalu kaget dengan adanya—meminjam istilah Mas Nadiem— pilar solusi yang demikian. Mengapa? Sejak awal, saya membisikkan, pasti Menteri Pendidikan akan menjadikan jabatannya sebagai ladang eksperimen. Sebetulnya tak apa; sesuatu yang hebat kerap berasal dari sesuatu yang cacat, bukan?

Baca juga:

• Berbondong-bondong berbondong-bondong Belajar Kebijakan Publik
• Hierarki Pekerjaan dan Gengsi Sosial

Lagipula, apa, sih, marketplace guru atau marketplace talent guru itu? Dari beberapa sumber yang bisa saya kulik, marketplace talent guru itu merupakan database guru yang diperbolehkan mengajar. Selanjutnya, database tersebut dapat diakses oleh sekolah-sekolah yang sekiranya sedang membutuhkan bala bantuan untuk mengajar. 

Dengan adanya marketplace ini, sekolah bisa merekrut guru yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan sekolah kapan saja. Misalnya, kriteria guru yang dibutuhkan sekolah A itu rambut harus gondrong, serta bisa sulap sekaligus mengoperasikan komputer. Sementara itu, sekolah B butuh guru yang pernah menjelajahi Merkurius, menguras Palung Mariana, dan lain-lain. Setelahnya, sekolah bisa memilih guru yang dimaksud dalam database yang berisi guru-guru yang sudah lulus seleksi calon ASN dan para mahasiswa yang lulus program PPG prajabatan.

PPG prajabatan merupakan program yang diadakan oleh Kemendikbudristek melalui GTK sebagai upaya meningkatkan kualitas para pengajar. Mahasiswa yang mengikuti PPG prajabatan ini merupakan lulusan sarjana, sarjana terapan, magister, ataupun doktor yang berminat menjadi seorang guru profesional.

Akan tetapi, lulusan PPG prajabatan ini masih simpang siur akan ke mana arah serta sepak terjangnya nanti. Terlebih, dengan adanya marketplace talent guru ini, apakah PPG prajabatan itu menjadi youth academy seperti yang ada pada klub-klub bola, kemudian yang lolos masuk draft atau transfer list? Kalau iya, para mahasiswa PPG prajabatan harus siap-siap menghadapi kerasnya bursa transfer musim dingin ketika dinyatakan lulus nanti sekitar bulan September atau November.

Marketplace talent guru ini tentu memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya, sekolah dapat menyesuaikan kebutuhan dan keadaan setempat dengan kebutuhan gurunya. Negatifnya, para guru dan mahasiswa PPG prajabatan akan ketergantungan terhadap agen untuk mempromosikan mereka.

Maksud saya, sudah pasti sekolah menginginkan yang terbaik, tetapi guru-guru yang memiliki tingkat exposure dan engagement rendah sudah pasti akan tergusur oleh mereka yang exposure dan engagement-nya tinggi. Di situlah agen menjalankan perannya untuk mempromosikan guru ke sekolah-sekolah. Nah, siapa, sih, agen ini? Sebelum muncul wacana marketplace, banyak kepala sekolah yang menyambi jadi agen buat sekolahnya dalam pengangkatan guru honorer. Jika praktik agen ini kian marak di era marketplace, tentu akan menjadi virus bagi model rekrutmen baru ini.

Kemudian, dalam konsep marketplace, ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, pembeli bisa komplain dan mengajukan retur. Jika marketplace talent guru menerapkan konsep serupa, maka ruang gerak guru akan sangat sempit dan sekolah akan mudah semena-mena mempekerjakan guru di luar tugas pokok dan fungsinya. Lagi-lagi, guru rawan dieksploitasi tanpa ada payung hukum kuat yang mengatur hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Para guru sangat mungkin terjebak dalam siklus kerja yang tidak pasti dan rentan mengalami pemutusan kontrak kerja di tengah jangka waktu yang sudah disepakati.

Baca juga:

• Rekrutmen PPPK Guru: Daur Ulang Kebijakan Lawas dan Sejuta Problemnya
• Memanusiakan: Pekerjaan Rumah untuk Guru dan Negara

Marketplace talent guru ini secara fleksibilitas memang menggugah gairah guru dan mahasiwa PPG prajabatan—termasuk saya sebagai PPG. Fleksibilitas tersebut membuat para calon guru tidak harus menunggu perekrutan setahun sekali yang diadakan oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi, ya, nggak gini juga, dong! Masa guru mau disamakan dengan barang di e-commerce yang kalau nggak sesuai dikasih bintang satu, terus dikomplain, habis itu diretur? Belum lagi kalau pembayarannya pakai sistem COD atau malah sekalian paylater, bayangkan! Sejauh yang saya ketahui, sistem pengupahan guru marketplace ini akan diserahkan pada pihak sekolah.

Barangkali saya yang menyiarkan terlalu skeptis, tetapi kelihatannya akan lebih rentan terjadi korupsi dan masalah yang tidak jelas muaranya ke mana. Apalagi jika sekolahnya boleh mengupah dengan sistem paylater —tunggu tiga bulan dulu, baru gaji guru tulis.

Selain untuk mencurahkan unek-unek, tulisan saya ini sekaligus menjadi surat terbuka untuk pemangku kebijakan di bidang pendidikan. Mengapa malah mencetuskan marketplace , bukan membenahi tata kelola kepegawaian di lembaga pendidikan terlebih dahulu? Mengapa tidak fokus pada perbaikan SDM, ditambah sistem pengupahan yang belum layak dan merata saja? 

Editor: Emma Amelia