Saat ini, saya terpikir tentang pertanyaan yang cukup menggelitik: mampukah Prabowo Subianto menegakkan supremasi hukum setelah resmi menjabat sebagai pemimpin negara? Saya yakin ini adalah pertanyaan yang juga mengisi benak banyak orang. Dalam situasi politik yang kompleks dan penuh tantangan, upaya menegakkan hukum yang adil dan merata bukanlah hal mudah. Tugas besar ini menguji kemampuan kepemimpinan dan komitmen seorang pemimpin terhadap keadilan dan stabilitas.
Mungkin kita semua tahu bahwa latar belakang militer Prabowo cukup kuat. Dia lama berkarir di dunia militer, bahkan pernah menduduki posisi strategis sebagai Menteri Pertahanan. Menurut sebagian orang, latar belakang ini justru memberi keuntungan, karena seorang pemimpin berlatar belakang militer dianggap mampu menjaga stabilitas dan keamanan negara.
Tidak sedikit jajak pendapat yang menunjukkan bahwa mayoritas publik merasa yakin Prabowo dapat menegakkan hukum dan menjaga stabilitas politik. Sebuah survei yang pernah saya baca, misalnya, menyebutkan bahwa hampir setengah dari responden percaya bahwa Prabowo mampu menjaga ketertiban, khususnya terkait isu-isu besar, seperti konflik antarwilayah atau permasalahan sosial lainnya.
Namun, pertanyaannya, apakah kemampuan militer Prabowo akan otomatis membuatnya tangguh dalam hal supremasi hukum? Apakah kedisiplinan militer bisa begitu saja diterapkan dalam menegakkan hukum tanpa kompromi? Ini bukan perkara mudah, sebab hukum dalam sebuah negara demokrasi memiliki pendekatan yang jauh berbeda dengan kedisiplinan militer. Kalau di militer segala sesuatu adalah perintah, dalam hukum yang utama adalah keadilan bagi semua.
Di Mana Posisi Hukum di Negeri Ini?
Berbicara tentang supremasi hukum berarti kita berbicara tentang konsep di mana hukum berada di atas semua pihak, tak terkecuali penyelenggara negara. Bukan rahasia lagi bahwa hukum sering kali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Padahal, supremasi hukum menghendaki agar semua pihak, baik pejabat maupun masyarakat biasa, tunduk pada hukum yang sama. Hukum harus mampu melindungi setiap orang dari tindakan semena-mena, tidak peduli siapa mereka.
Baca juga:
Prof. Jimly Asshiddiqie pernah menulis bahwa hukum itu netral, namun pemimpin yang menjalankannya bisa saja bias. Inilah yang sering kali jadi tantangan. Kerap kali, hukum berubah arah sesuai kepentingan politik tertentu. Apakah Prabowo punya tekad yang kuat untuk menempatkan hukum di posisi tertinggi tanpa terpengaruh oleh kekuasaan dan kepentingan pribadi atau golongan? Apakah dia mampu memastikan bahwa hukum tak hanya menjadi alat politik?
Dalam negara demokrasi, supremasi hukum menjadi dasar untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Hukum yang berdaulat akan menjadi pilar bagi terciptanya demokrasi yang sehat dan terbuka. Demokrasi tidak akan berjalan harmonis jika hukum hanya berpihak kepada segelintir pihak. Di sinilah letak pentingnya supremasi hukum, yang tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga menjaga kebebasan dan hak-hak mereka.
Sebagai pemimpin, Prabowo akan dihadapkan pada banyak persoalan besar. Dalam hal ini, supremasi hukum harus menjadi upaya struktural untuk menegakkan demokrasi yang harmonis dan bebas. Publik tentu akan menuntut Prabowo agar mampu membawa hukum menjadi tameng bagi setiap orang, bukan sekadar instrumen kekuasaan. Tidak sedikit negara yang demokrasi dan stabilitasnya rusak karena hukum tunduk pada kepentingan elite. Di Indonesia, tantangan untuk menjaga demokrasi agar tetap adil dan terbuka memang besar, dan di situlah hukum harus mampu berdiri tegak tanpa kompromi.
Tantangan dan Hambatan Prabowo
Namun, ada banyak tantangan yang bisa menghambat upaya Prabowo dalam menegakkan supremasi hukum. Indonesia menghadapi masalah yang kompleks, mulai dari korupsi yang sudah merajalela hingga konflik kepentingan politik yang kerap kali memengaruhi proses hukum. Apalagi supremasi hukum tidak bisa berjalan hanya dengan instruksi presiden; ia memerlukan dukungan dari seluruh sistem peradilan dan lembaga-lembaga penegak hukum yang independen dan bebas dari intervensi.
Baca juga:
Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana Prabowo bisa memastikan lembaga-lembaga hukum bekerja secara independen. Ada banyak sekali cerita tentang bagaimana intervensi politik menghancurkan independensi lembaga penegak hukum. Apakah Prabowo akan membiarkan lembaga hukum berjalan tanpa campur tangan? Apakah dia memiliki strategi untuk membersihkan lembaga-lembaga ini dari korupsi dan praktik-praktik tidak etis yang selama ini jadi permasalahan?
Saya menyadari bahwa kemampuan Prabowo dalam menegakkan supremasi hukum adalah harapan banyak pihak. Masyarakat tentu menginginkan pemimpin yang tegas dan berani dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Harapannya adalah Prabowo mampu membawa hukum menjadi penjaga bagi semua warga negara, bukan hanya alat untuk memuluskan kepentingan golongan tertentu.
Di satu sisi, kita berharap Prabowo bisa menggunakan pengalaman dan wawasannya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan adil. Di sisi lain, publik tetap harus kritis dan mengawal kebijakan-kebijakan yang dibuat, agar supremasi hukum tetap terjaga dengan baik. Hukum adalah tameng yang seharusnya melindungi setiap individu. Kita harus tetap waspada dan siap mengingatkan apabila ada langkah-langkah yang menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan.
Pada akhirnya, pertanyaan besar ini tetap bergantung pada komitmen Prabowo sebagai pemimpin. Apakah dia mampu menjadikan hukum sebagai payung besar yang melindungi semua orang tanpa terkecuali? Sejarah akan mencatat jawabannya, dan publik berhak menjadi saksi serta penjaga dari perjalanan ini.
Editor: Prihandini N
