Ada sesuatu yang agak lucu dalam upacara kemerdekaan kita. Ada bendera yang harus berkibar gagah, barisan yang harus tegak, dan pejabat yang biasanya punya tempat paling nyaman untuk menyaksikan semuanya. Kursi dan tenda VIP dianggap bagian biasa dari sebuah seremoni. Tidak ada yang merasa perlu bertanya mengapa orang yang datang untuk menyaksikan perayaan kemerdekaan harus mengalami panas yang berbeda hanya karena pangkatnya berbeda.
Tahun ini, Kabupaten Kulon Progo mencoba membalik kebiasaan itu. Tidak ada tenda maupun kursi khusus bagi pejabat dan tamu VIP. Semua berdiri bersama peserta upacara. Tidak ada sekat. Tidak ada peneduh khusus bagi mereka yang dianggap penting. Konsepnya disebut “satu rasa, satu jiwa”. Bupati Kulon Progo juga berharap kebersamaan itu tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi diterjemahkan menjadi pembangunan yang lebih nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga:
Saya tertarik bukan terutama karena pejabatnya jadi kepanasan. Saya justru tertarik pada apa yang mungkin terjadi setelahnya. Sebab sesekali, pejabat memang perlu kepanasan. Bukan karena kita membenci pejabat. Bukan pula karena pejabat harus dipaksa menderita. Tetapi karena orang yang terlalu lama berada di tempat nyaman bisa kehilangan satu jenis informasi yang tidak pernah masuk ke laporan: bagaimana rasanya menjadi orang yang menerima dampak dari sebuah keputusan.
VIP Bukan Sekadar Kursi
Barangkali cara paling sederhana membaca sebuah ruang adalah melihat siapa yang boleh menghindari ketidaknyamanan di dalamnya.
Dalam upacara, ketidaknyamanan itu bisa sesederhana panas matahari, hujan yang tiba-tiba turun, atau kaki yang pegal karena terlalu lama berdiri. Ketika sebagian orang mendapatkan perlindungan sementara sebagian lainnya dibiarkan berhadapan langsung dengan cuaca, ruang itu sebenarnya sedang mengatakan sesuatu tentang hierarki. Tak perlu papan bertuliskan “VIP”. Tenda sudah cukup menjelaskannya.
Tentu saja, tidak semua fasilitas khusus adalah masalah. Orang lanjut usia membutuhkan kursi. Penyandang disabilitas membutuhkan akses yang layak. Tamu dengan kebutuhan tertentu juga tidak bisa diperlakukan dengan prinsip “semua harus sama”. Kesetaraan bukan berarti semua orang harus mengalami hal yang identik.
Tetapi fasilitas VIP untuk pejabat adalah perkara yang sedikit berbeda. Sebab kursi dan tenda bukan cuma benda. Ia mengatur pengalaman.
Siapa yang duduk, siapa yang berdiri. Siapa yang berteduh, siapa yang berhadapan langsung dengan matahari. Siapa yang bisa mengikuti upacara dengan nyaman, dan siapa yang mulai sibuk mengusap keringat sebelum lagu kebangsaan selesai dinyanyikan.
Padahal semuanya menyaksikan bendera yang sama. Menyanyikan Indonesia Raya yang sama. Mendengarkan pidato yang sama. Hanya saja, tubuh mereka menerima upacara dengan cara yang berbeda.
Di sinilah tenda VIP menjadi menarik. Ia sebenarnya tidak jahat. Ia hanya terlalu berhasil melakukan pekerjaannya: membuat orang di dalamnya tidak perlu merasakan apa yang dirasakan orang di luar.
Dan mungkin di situlah persoalannya. Bukan pada kursinya. Bukan pula pada tendanya. Persoalannya adalah jarak. Jarak yang pada awalnya hanya selebar beberapa meter, tetapi bisa menjadi jauh ketika orang yang berada di dalam ruang nyaman itu adalah orang yang kelak menentukan kebijakan bagi mereka yang berada di luar.
Karena itu, yang menarik dari Kulon Progo bukan sekadar pejabatnya berdiri di bawah matahari. Yang menarik adalah mereka diberi kesempatan mengalami acara dari tempat yang sama dengan peserta lainnya.
Mungkin terdengar remeh. Tetapi banyak persoalan publik memang pertama-tama muncul sebagai sesuatu yang remeh. Seseorang merasa kepanasan. Seseorang melihat orang lain mulai pucat. Seseorang terpeleset karena lapangan becek. Seseorang bertanya, “Mengapa begini terus?”
Dari pertanyaan semacam itulah perubahan kadang bermula.
Menghilangkan VIP Adalah Eksperimen Kecil tentang Empati Kebijakan
Namun kita juga jangan terlalu romantis.
Pejabat yang berdiri di bawah matahari selama dua jam tidak otomatis menjadi lebih empatik. Bisa saja ia kepanasan, berkeringat, pulang, mandi, lalu melupakan semuanya sebelum sore. Jadi, meniadakan VIP bukan obat mujarab. Ia hanya eksperimen kecil. Eksperimen untuk melihat apakah pengalaman yang biasanya terlindungi bisa masuk lebih jauh daripada sekadar keringat di dahi.
Selama ini mungkin terlalu akrab dengan kata-kata seperti kegiatan terlaksana, tertib, lancar, sesuai ketentuan, dan realisasi anggaran. Semua itu memang diperlukan.
Laporan bisa mencatat bahwa upacara berlangsung tertib. Ia tidak mencatat keringat. Laporan bisa mencatat jumlah peserta. Ia tidak mencatat berapa orang yang berdiri sambil menahan pusing. Laporan bisa mencatat kegiatan selesai sesuai jadwal. Ia tidak mencatat siapa yang berharap acara segera selesai karena matahari sudah terlalu menyengat. Padahal tubuh warga mengingat semuanya.
Dari sini, pengalaman sederhana di lapangan bisa memunculkan pertanyaan yang tidak muncul dalam rapat.
Mengapa tempat upacara kita panas sekali? Mengapa peserta harus berdiri selama itu? Mengapa fasilitas kesehatan hanya disiapkan sekadarnya? Mengapa lapangan selalu bermasalah ketika hujan? Dan yang paling mengganggu: Mengapa kita terus menyelesaikan persoalan yang sama dengan cara yang sama.
Kalau setelah satu upacara tanpa VIP tidak ada satu pun hal yang berubah, barangkali eksperimen itu memang hanya menghasilkan pejabat yang lebih berkeringat. Tidak apa-apa. Setidaknya kita tahu bahwa kepanasan bukanlah kebijakan. Yang penting adalah apa yang dilakukan setelahnya.
Pengalaman Tubuh Bisa Menjadi Bahan Kebijakan
Pada akhirnya, semua kebijakan bertemu dengan tubuh manusia.
Kebijakan kesehatan bertemu dengan orang sakit. Kebijakan transportasi bertemu dengan penumpang yang menunggu. Kebijakan pendidikan bertemu dengan anak-anak yang duduk berjam-jam di ruang kelas. Kebijakan ruang publik bertemu dengan tubuh warga yang menggunakannya.
Upacara 17 Agustus juga begitu. Kalau peserta kepanasan, persoalannya tidak selesai dengan imbauan membawa payung. Barangkali yang perlu diperiksa justru tempat upacaranya: apakah cukup teduh, tersedia air minum, memiliki toilet yang layak, dan memungkinkan ribuan orang berdiri tanpa harus merasa sedang diuji ketahanannya.
Kalau ada peserta pingsan, jangan buru-buru menganggapnya sebagai risiko yang memang harus diterima dalam sebuah upacara. Bisa jadi pos kesehatan perlu diperkuat. Tenaga medis perlu disiapkan dengan baik. Perlengkapan pertolongan pertama dan obat-obatan perlu tersedia sebagaimana mestinya.
Kalau lapangan becek, jangan hanya mencari cara agar upacara tetap berlangsung. Periksa drainasenya. Benahi permukaannya. Pikirkan apakah fasilitas itu bisa digunakan dengan lebih baik sepanjang tahun.
Di sini persoalan tenda VIP menjadi lebih menarik. Bukan soal berapa harga tendanya, melainkan: Kalau kebutuhan itu muncul setiap tahun, mengapa kita selalu menganggarkan solusi sementara?
Tenda dipasang pagi, digunakan beberapa jam, lalu dibongkar. Kursi dikembalikan. Selesai. Sementara fasilitas publik yang representatif bisa digunakan berkali-kali, bukan hanya ketika bendera dikibarkan pada 17 Agustus.
Ini bukan berarti setiap tenda harus diganti bangunan permanen. Bukan pula setiap pengeluaran seremoni otomatis salah. Bukan berarti setiap tenda harus diganti bangunan permanen. Fasilitas sementara pun bisa saja menjadi pilihan yang masuk akal. Tetapi sesuatu yang terus berulang layak membuat kita bertanya: apakah cara menyelesaikannya juga perlu berubah?
Tetapi sesuatu yang terus berulang layak membuat kita bertanya: apakah cara menyelesaikannya juga perlu berubah?
Sebab ada perbedaan antara membiayai sebuah acara dan memperbaiki tempat di mana masyarakat mengalami acara tersebut. Di sinilah pengalaman tubuh menjadi penting. Angka bisa memberitahu berapa orang yang hadir. Laporan bisa mengatakan kegiatan terlaksana. Dokumen bisa menyatakan acara berlangsung tertib. Tetapi laporan tidak pernah berkeringat.
Tubuhlah yang memberi tahu bahwa dua jam di bawah matahari ternyata terasa panjang. Dan pengalaman itu seharusnya tidak berhenti sebagai keluhan. Rasa panas bisa menjadi alasan untuk memperbaiki ruang teduh. Peserta yang pingsan bisa menjadi alasan memperkuat layanan kesehatan. Lapangan becek bisa menjadi alasan memperbaiki drainase. Kebutuhan fasilitas yang muncul setiap tahun bisa menjadi alasan memikirkan solusi yang lebih permanen.
Di situlah pengalaman sehari-hari bertemu dengan kebijakan. Yang menarik dari gagasan tanpa VIP bukan apakah pejabat sanggup menahan panas. Sanggup atau tidak, bukan itu ukurannya.
Seorang pejabat bisa saja tahan berdiri berjam-jam, tetapi tetap menghasilkan kebijakan yang tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat. Ukuran yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah pengalaman itu.
Baca juga:
Kalau seorang pejabat berdiri di bawah matahari, berkeringat, lalu pulang hanya membawa keringat, mungkin tidak banyak yang berubah. Tetapi kalau ia pulang membawa pertanyaan mengapa tempat upacara tidak teduh, mengapa orang bisa pingsan, mengapa lapangan selalu becek, mengapa fasilitas kesehatan tidak memadai lalu pertanyaan itu dibawa ke ruang rapat, masuk ke perencanaan, menjadi program dan anggaran, maka panas pagi itu mungkin tidak sia-sia.
Barangkali itulah makna “satu rasa, satu jiwa” yang lebih serius daripada sekadar slogan upacara. Bukan semua orang harus mengalami hal yang sama. Tetapi orang yang membuat keputusan perlu sesekali tahu bagaimana rasanya ketika keputusan itu dialami oleh orang lain. Sebab kalau pejabat sudah kepanasan tetapi kebijakannya tetap adem-adem saja, berarti yang berubah cuma suhu tubuhnya. (*)
Editor: Kukuh Basuki
