Di tengah gegap-gempita kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81 tahun sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Indonesia telah melalui tiga periode besar yaitu; Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Akan tetapi di usia republik yang demikian menua, angin segar kemerdekaan dan peningkatan kemakmuran belum dirasakan masyarakat luas.
Rakyat semakin sulit mendapatkan pekerjaan formal sebaliknya jumlah pekerja informal justru kian subur. Sedangkan sumber-sumber ekonomi negara hanya dinikmati kelompok-kelompok tertentu terutama yang memiliki klik politik dan relasi pemerintahan di tingkat lokal maupun nasional. Konsekuensinya dapat dilihat dari kesenjangan sosial ekonomi yang makin menganga dan roda kekuasaan yang hanya berputar di kalangan elite tertentu. Lantas, apa yang dapat kita refleksikan dari berdirinya negara kesatuan yang kita bangun bersama?
Kelompok Elite dan Masyarakat
Menganalisis perkembangan sistem politik kepartaian Indonesia yang hari ini, timbul pertanyaan mendasar: mengapa sistem politik yang baru setelah reformasi hanya melahirkan elite-elite lokal dan didominasi sekelompok orang dari golongan tertentu? Dan apa penyebab masyarakat sipil kian skeptis atau tidak tertarik dengan dunia politik yang memiliki citra buruk dan negatif?
Baca juga:
Menurut Oxford English Dictionary, istilah “elite” digunakan pertama kali tahun 1823 untuk menyebut suatu kelompok sosial. Terminologi ini dipergunakan secara luas dalam tulisan-tulisan sosial atau politik di tahun 1930-an di Inggris dan Amerika melalui teori-teori sosiologi tentang kelompok-kelompok elite. Istilah elite umumnya digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok pemangku jabatan yang memiliki status tinggi dalam suatu masyarakat.
Tom Bottomore (1993) menyebutnya sebagai kelompok yang meliputi individu-individu yang menjalankan kekuasaan politik dalam masyarakat pada suatu masa tertentu yang kemudian dikenal dengan elite politik. Konsep ini mencakup semua anggota pemerintah dan administrasi tinggi, pemimpin-pemimpin militer, keluarga aristokrat berpengaruh, serta pemimpin-pemimpin perusahaan besar yang secara ekonomis kuat dan memiliki pengaruh sosial.
Selain itu kelompok sosial ini juga memiliki demarkasi jelas, memiliki bagian besar dari kekayaan masyarakat dan dengan demikian menerima bagian yang terbesar dari pendapatan nasional.
Mengapa kelompok elite maupun elite politik pasca reformasi tidak berhasil keluar dari gaya elitisme? Mereka malah tersugesti untuk mencari cara agar dapat menduduki panggung yang sama; menjadi elite yang memerintah (governing elite). Sejenak kita flashback kembali ke era orde baru, tempat benih-benih sistem ini ditanam dan dilestarikan.
Elite Politik di Era Orde Baru
Pada masa ini, tentara menopang kekuasaan politik orde baru dengan menempati jabatan-jabatan sipil dan struktural pemerintahan dari tingkat pusat hingga desa. Hal demikian juga disempurnakan dengan doktrin dwifungsi ABRI yang berperan ganda; sebagai kekuatan pertahanan keamanan, sekaligus kekuatan sosial politik. Oleh karenanya, peran sipil di dunia politik pemerintahan termarginalisasi dan jaringan patronase politik bertumpu di segelintir elite perwira militer dan kroni-kroninya.
Selain itu, proyek depolitisasi berhasil mensterilkan politik Indonesia dari anasir ideologi lain dan menjauhkan rakyat dari kehidupan politik di era orde baru yang dikenal dengan konsep massa mengambang (floating mass).
Hasilnya melahirkan elite politik yang tersentralisasi di kalangan ABRI, Birokrasi, dan Golkar (ABG). Ketiga pilar tersebut satu-satunya jalan pintas untuk meraih kekuasaan dan jabatan pada masa orde baru. Ketika badai krismon (krisis moneter) melanda di Indonesia medio 1990-an, pergolakan menjalar kemana-mana dan melahirkan era reformasi serta tentara ditarik mundur dari panggung politik praktis.
Elite Politik pasca Reformasi
Setelah orde baru berakhir, dominasi politik militer mulai ambruk digantikan pemerintahan sipil. Kebebasan berkumpul, berserikat serta berpendapat menjadi mahkota reformasi. Meskipun begitu, hal ini tidak berbanding lurus dengan redistribusi kemakmuran seperti yang telah kita bahas di awal tulisan. Bahkan, boleh dikatakan tidak terjadi sama sekali. Lalu, Pergeseran kelompok-kelompok elite politik yang berkuasa masih diisi wajah lama dan sistem demokrasi elektoral yang digagas pasca reformasi tak kunjung melahirkan perubahan berarti.
Baca juga:
Kalaupun ada partai baru yang berkontestasi di pemilu, itu karena beririsan dengan jejaring patronase yang memiliki akses terhadap sumber ekonomi negara serta elite sipil maupun pensiunan militer. Rezim orde baru berhasil mewariskan “kultus individu” yang masih populer dan acapkali digunakan partai politik untuk meraup suara rakyat di ajang pemilu.
Pada akhirnya mari kembali merefleksikan arti kemerdekaan sejati yang tidak hanya memakmurkan segelintir orang dan merumuskan ulang politik alternatif yang setara bagi semua rakyat. (*)
Editor: Kukuh Basuki
