Momen ketika Presiden Prabowo Subianto berdiri di samping Vladimir Putin pada Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025 langsung memantik narasi besar: Indonesia disebut sedang menapaki jalan baru dalam konfigurasi dunia multipolar. Media arus utama, publik, hingga para pendukung politiknya sontak menyanjung Prabowo karena tampil berani, fasih, dan penuh percaya diri di kancah global.
Namun, sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu politik dan relasi internasional, saya melihat perlunya kita menelaah peristiwa ini dengan lebih jernih dan realistis. Tepuk tangan meriah dan retorika manis tidak boleh menutupi pertanyaan-pertanyaan mendasar: Apa sebenarnya arti multipolaritas bagi Indonesia? Apakah langkah diplomasi Prabowo benar-benar menguatkan posisi kita di tatanan global, atau justru membuka potensi risiko dalam struktur kekuatan dunia yang kian tegang?
Multipolaritas: Slogan atau Realitas?
Dalam opininya, Michael F. Umbas menyebut berulang kali istilah “multipolar” seolah-olah konsep ini otomatis memberi keuntungan strategis bagi Indonesia. Ia menilai kehadiran Prabowo di SPIEF, ketidakhadiran di KTT G7, serta pidato tentang “satu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak” sebagai langkah strategis menempatkan Indonesia di poros baru global.
Tetapi mari kita bersikap jujur: multipolaritas bukan sekadar jargon diplomatik. Konsep ini adalah realitas persaingan keras antara kekuatan global. Rusia sendiri kini sedang menghadapi sanksi internasional, isolasi diplomatik, serta konflik berkepanjangan di Ukraina. Maka, tampil di forum seperti SPIEF tanpa menyeimbangkan dengan keterlibatan aktif di G7 atau blok demokrasi lainnya bukanlah bentuk “netralitas cerdas.” Justru, itu bisa ditafsirkan sebagai sikap condong ke satu poros geopolitik.
Baca juga:
Antara Simbolisme dan Substansi Strategis
Tidak bisa dimungkiri, kehadiran Prabowo di SPIEF memberi dampak simbolis—diperlakukan layaknya tamu kehormatan, menerima tepuk tangan, bahkan mendapat pujian langsung dari Putin. Tetapi persoalannya, simbolisme tidak otomatis menjelma menjadi keuntungan strategis jangka panjang. Pertanyaan krusialnya: apa keuntungan nyata yang dibawa pulang Indonesia?
Rencana kerja sama energi nuklir atau pembangunan infrastruktur roket di Biak memang terdengar ambisius. Namun, apakah Indonesia sudah memiliki kesiapan kelembagaan, keamanan siber, kapasitas SDM, dan peta jalan jangka panjang untuk mengelola kerja sama sebesar ini? Atau jangan-jangan justru kita sedang membuka pintu bagi ketergantungan baru—kali ini pada teknologi yang sarat kepentingan geopolitik?
“Bebas dan Aktif”: Prinsip atau Sekadar Manuver?
Doktrin politik luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif” kerap dijadikan kompas moral dalam diplomasi. Namun, menjadi bebas dan aktif bukan berarti hadir di setiap forum lalu berteman dengan semua pihak. Ia seharusnya dimaknai sebagai keterlibatan yang cermat, rasional, dan berpijak pada kepentingan nasional jangka panjang.
Membangun hubungan erat dengan Rusia tidak salah. Tetapi, diplomasi menuntut keseimbangan. Jika kita semakin condong ke Moskow, apakah kita tetap mampu menjaga komunikasi sehat dengan Washington, Brussels, atau mitra-mitra utama ASEAN? Atau justru kita memberi sinyal yang ambigu, yang pada akhirnya dapat merusak kredibilitas Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan?
Dari Kebanggaan menuju Strategi Nyata
Bagi sebagian masyarakat, penampilan Prabowo di SPIEF adalah alasan untuk bangga. Namun, diplomasi bukanlah panggung untuk mencari tepuk tangan. Kebijakan luar negeri harus disusun berdasarkan strategi yang matang: bagaimana Indonesia memposisikan diri di tengah rivalitas Tiongkok–AS, kontribusi apa yang nyata bagi stabilitas kawasan, serta kerja sama global macam apa yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat—entah berupa penguatan ekonomi, teknologi, atau pertahanan.
Baca juga:
- Manuver Mette Frederiksen Demi Kursi Sekjen NATO
- FOIP vs BRI: Rivalitas Geopolitik Jepang dan China di Asia Pasifik
Pengakuan internasional memang penting, tetapi ukuran sebenarnya adalah dampak yang konkret: infrastruktur yang berkembang, ekonomi yang lebih resilien, pertahanan yang kokoh, serta otonomi strategis dalam sektor vital. Tanpa itu semua, diplomasi hanya akan berhenti pada level simbolis.
Penutup: Keberanian Perlu Strategi
Kunjungan Prabowo ke Rusia memang perlu diapresiasi sebagai langkah penting. Namun, diplomasi bukanlah drama satu babak, melainkan permainan panjang yang menuntut perhitungan, transparansi, serta fondasi domestik yang kuat.
Indonesia memang tidak harus memilih kubu dalam pertarungan global. Tetapi, kita juga tidak boleh mengirimkan sinyal yang salah. Keberanian adalah modal, tetapi keberanian tanpa strategi justru berbahaya. Kepercayaan diri itu vital, tetapi harus ditopang oleh kompetensi dan koherensi.
Jika Indonesia ingin benar-benar menjadi penstabil di Asia Tenggara dan pemain penting di panggung dunia, maka diplomasi kita tidak boleh berhenti pada simbolisme. Ia harus lahir dari kepentingan nasional yang cerdas, strategis, dan berkelanjutan. (*)
Editor: Kukuh Basuki
