Di tengah sorotan kamera dan tepuk tangan yang menggelegar, Presiden terpilih Prabowo Subianto berdiri di podium Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan penuh percaya diri. Ia tidak sedang berpidato, ia sedang bercerita—tentang ayahnya, tentang gajah, tentang Raja Charles, tentang 90.000 hektare lahan yang ia serahkan, dan tentang betapa dirinya lebih tahu isi hatinya daripada para intelektual yang sok tahu di podcast.
Jika seseorang ingin memahami bagaimana kultus personal dibungkus dalam retorika populis-modern, pidato Prabowo ini bisa dijadikan studi kasus yang sempurna. Ia tidak sedang memimpin bangsa, ia sedang mendongeng tentang dirinya sendiri.
PSI: Dari Partai Muda Menjadi Properti Kekuasaan
“PSI itu cerdas,” puji Prabowo, “sudah memilih lambang gajah. Saya itu cinta sekali sama gajah.” Kalimat itu disambut tepuk tangan, disusul lelucon tentang Menteri Kehutanan, cerita tentang konservasi alam, dan seolah-olah PSI sejak awal memang partai pecinta satwa.
Tapi di balik candaan itu, ada struktur dominasi yang sedang dibangun. PSI dipuji bukan karena kebijakan, bukan karena visi politik, tetapi karena instingnya membaca selera Presiden. Gajah yang seharusnya menjadi simbol kekuatan sosial-politik dipelintir menjadi simbol “PSI paham isi hati saya.” Relasi yang dibangun bukan relasi ideologis, melainkan relasi feodal. PSI bukan kawan seperjuangan, melainkan anak kesayangan yang tahu apa yang disukai bapaknya.
Baca juga:
Dengan kabinet yang dijejali oleh kader-kader PSI, kita dihadapkan pada ironi: partai yang selama ini mengklaim anti-nepotisme dan oligarki justru menjadi anak emas dalam pemerintahan yang ultra-kooptatif. PSI menjadi miniatur kekuasaan yang bisa dibentuk dan dihias sesuai selera pemilik panggung.
Demokrasi Gajah: Sentimentalisme Menggantikan Logika
Gajah dalam pidato ini bukan sekadar fauna. Ia adalah metafora. Metafora kekuatan, kelembutan, memori panjang, dan simbol konservasi. Tapi metafora ini juga digunakan untuk menutupi realitas: ketika publik menunggu arah kebijakan, yang diberikan justru dongeng-dongeng personal yang menyentuh emosi.
Prabowo memainkan narrative distraction. Alih-alih menjawab tantangan struktural seperti kemiskinan, korupsi sistemik, atau kesenjangan akses pendidikan, ia justru menyuguhkan kisah “surat dari Raja Charles” dan hibah lahan ratusan ribu hektar. Ia memosisikan diri sebagai pahlawan tunggal dalam opera konservasi, padahal ini adalah forum partai politik, bukan rapat WWF.
Ini bukan sekadar pengalihan. Ini adalah teater, di mana pemimpin adalah lakon utama, dan rakyat menjadi penonton pasif yang cukup bertepuk tangan sambil menyimak pantun.
Kritik adalah Dosa, Intelektual adalah Musuh
Bagian paling mengkhawatirkan dari pidato ini adalah ketika Prabowo secara terang-terangan menyindir dan mengejek para pengkritiknya:
“Sekarang banyak orang yang merasa dirinya pintar… semua dikomentari… saya buka sosmed, mereka lebih tahu isi hati saya dari saya sendiri.”
Di sini kita lihat wajah anti-intelektualisme dalam bentuk paling lugas. Prabowo menertawakan diskursus, mencibir ruang publik yang hidup oleh debat dan kritik. Ia membingkai perdebatan sebagai “gontok-gontokan,” analisis sebagai “nyinyir,” dan ketidaksetujuan sebagai “rekayasa pesimisme”.
Retorika ini sangat berbahaya. Ia mengaburkan batas antara kritik dan pengkhianatan, antara akademisi dan pembuat gaduh, antara pemikiran dan provokasi. Bila ini menjadi norma baru, kita sedang bergerak ke era di mana logika digantikan oleh loyalitas, dan kritik dianggap sebagai musuh negara.
Ekonomi di Mulut, Data di Kabut
Di akhir pidato, Prabowo menyajikan angka-angka impresif: investasi tembus target, kemiskinan turun, pangan aman, Danantara mengelola 1000 miliar dolar, dan program makan gratis dipuji dunia.
Tapi seperti biasa, data tanpa metodologi adalah propaganda. Tak ada penjelasan bagaimana angka itu dikumpulkan. Tak ada evaluasi independen. Tak ada kesadaran bahwa statistik bisa menjadi senjata retoris ketika narasi dibentuk bukan oleh realitas, melainkan oleh kehendak kuasa.
Lebih parah lagi, ia menyatakan bahwa mereka yang mengatakan Indonesia sedang gelap adalah “dibayar koruptor”, bahkan menyebut mereka sebagai bagian dari “mazhab serakah-nomics”. Tudingan tanpa bukti ini bukan cuma sembrono, tapi juga represif. Ia menegaskan bahwa hanya ada satu kebenaran: versi pemerintah. Semua yang lain adalah penipu.
Kultus Prabowanto: Guru, Samudra, Sumber Energi
Bagian penutup pidato mengandung unsur mistik yang kental. Prabowo menyebut dirinya mengikuti ajaran leluhur: pemimpin harus bagaikan samudra, matahari, bulan, api, bumi. Ia memberi contoh ajaran “Pindo” (delapan sifat pemimpin) dan menutup dengan “pemimpin itu guru.”
Baca juga:
Ini bukan lagi pidato presiden terpilih. Ini adalah kultus. Ia memosisikan dirinya sebagai figur suci yang tahan makian, memberi terang, menyediakan energi, dan menjadi teladan mutlak. Rakyat tidak perlu berpikir. Cukup mengikuti arah matahari dan bulan yang dipancarkan sang pemimpin.
PSI Harus Menjawab, Bukan Mengangguk
PSI hari ini sedang dihadapkan pada pertanyaan eksistensial: apakah ia partai muda yang akan menjadi pelopor etika politik baru, atau justru menjadi kendaraan oportunistik dalam orbit kekuasaan yang semakin personalistik?
Prabowo mungkin tidak peduli akan jawaban itu, tapi publik harus. Jika anak muda pun akhirnya hanya belajar untuk mengangguk, artinya kita sudah kalah sebelum bertanding.
Editor: Prihandini N
