Pada 2 April 2025, wartawan BBC News Indonesia, Hanna Samosir menayangkan laporan wawancaranya dengan Made Supriatma, yang merupakan salah satu peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute. Dalam kesempatan itu, mereka berdiskusi mengenai kekhawatiran akan dilancarkannya sebuah tekanan yang bisa mengahantui dunia mahasiswa.
Belum lama setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi Undang-Undang, perguruan tinggi di Papua dan Bali mulai dijejaki pengaruh TNI. 25 Maret 2025, Sekretariat Daerah Merauke menerima surat dari Komando Distrik Militer (Kodim) 1707/Merauke yang berisi permohonan data mahasiswa. Bahkan Stanly, salah satu penghuni wisma mahasiswa di Merauke mengaku kerap melihat orang tak dikenal kerap mondar-mandir di lingkungannya.
Baca juga:
- Perluasan Cakupan Militer Dalam RUU TNI: Dilema Perwira Nonjob?
- Bahaya RUU TNI: Daya Tusuk Penuh Lekuk
Kecurigaan Stanly tidak berhenti di situ. Aktivitas pendataan oleh Kodim 1707 tersebut, membawa asumsi pada pembungkaman mahasiswa yang akhir-akhir ini vokal menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah di Merauke. Surat Kodim 1707 ini juga menunjukkan arogansi militer di ranah sipil, bahkan urusan data, sudah seharusnya menjadi tugas dan wewenang Badan Pusat Statistik.
Selanjutnya giliran perguruan tinggi di Bali, Rektor Universitas Udayana meneken kerjasama dengan Panglima Kodam IX/Udayana 26 Maret 2025. Poin perjanjian itu meliputi pendidikan bela negara bagi mahasiswa, pelatihan pertanian atau ketahanan pangan, serta kemungkinan prajurit aktif Kodam IX/Udayana berkesempatan kuliah di kampus tersebut.
Made Supriatma menyebut hal-hal di atas merupakan usaha baru militer untuk menjamah ranah sipil, tentunya setelah disahkan revisi UU TNI. Ia berpendapat jika tingkat keberhasilan ‘mencuci otak’ para mahasiswa akan rendah, karena budaya kritis yang dibangun oleh lingkungan akademik sangat bertolak belakang dengan sistem komando di dalam militer.
Namun, lebih dari itu Made juga khawatir apabila di kemudian hari terjadi pergerseran akibat oleh tren ini. Posisi militer jadi lebih strategis untuk mengintimidasi aktivisme mahasiswa. Tentu saja karena mereka memegang senjata, yang berarti lebih superior dari orang sipil, seperti yang baru dialami mahasiswa Merauke. Situasi ini mengingatkan kita pada novel berjudul Laut Bercerita (2017) karya Leila S. Chudori. Dengan latar waktu tahun 90-an hingga 2000, novel tersebut mengisahkan era di mana kekuatan militer menekan gerakan mahasiswa.
Kritis dan Intelek dianggap Kriminal
Meskipun novel ini menggunakan alur campuran (maju mundur), secara garis besar, cerita diawali dari berhimpunnya mahasiswa Yogyakarta. Kelompok mereka dinamai ‘Winatra’ dan ‘Wirasena’ yang saat itu negara telah memberikan label organisasi terlarang karena dianggap terlibat gerakan subversi. Hal itu membuat sekretariat mereka yang dinamai Seyegan – bangunan yang nampak akan roboh — terletak begitu terpencil dan tersebunyi.
Di sanalah para mahasiswa ini beraktivitas. Ruang tengah didesain sebagai tempat diskusi sastra hingga isu politik. Terkadang di tempat ini pula mereka mematangkan rencana aksi, seperti pendampingan kelompok petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diintimidasi aparat. Latar keadaan di mana orang kritis dianggap menantang negara, bukan hanya ruang diskusi yang diawasi, bahkan buku-buku tertentu juga tidak ramah di mata rezim.
Biru Laut adalah tokoh utama dalam novel yang gemar dengan pelbagai tulisan Pramoedya Ananta Toer. Karena buku-buku Pram dinyatakan terlarang untuk beredar, Laut pun melakukan copy buku secara diam-diam, dan tempatnya disebut fotokopi terlarang. Laut pernah diberitahu Bram, aktivis senior Wirasena yang kelak menjadi teman seperjuangan. Bahwa saat SMA ia pernah sekali diinterogasi intel karena membuka diskusi buku-buku pemikiran Karl Marx, Tan Malaka, dan tentunya Pram.
Mengapa rezim aparat yang dilengkapi pentung, sepatu gerigi, serta alat perang itu takut dengan bendel kertas? Penjahat bukan lagi sekadar pencuri motor atau kartel narkoba, tetapi pengkaji buku dengan pemikiran terbuka turut dimasukkan kriteria pelaku kriminal. Ada bagian saat Laut ditanyai aparat dengan kejam “Apa itu Winatra?”, dijawabnya “Membagi secara rata”. Sontak aparat itu mencibir, “Membagi secara rata? Seperti ajaran komunis?Begitu?”. Di alam berpikir pun, aparat digambarkan begitu gegabah.
Jangan Bergerak Bebas atau Diinjak
Kisah seru novel ini dapat ditemukan pada bagian Blangguan, Laut berserta mahasiswa lainnya berniat melakukan “Aksi Tanam Jagung” di salah satu daerah Jawa Timur bernama Blangguan. Sesuai judulnya, aksi akan dilakukan dengan cara menanam jagung di lahan pertanian yang digusur paksa karena hendak dijadikan tempat latihan militer.
Sayangnya mereka gagal melancarkan aksi keesokan hari, karena di tengah gelap malam, mereka tersudut oleh aktivitas pengamanan militer. Niat aksi pun mereka urungkan dengan jalan pelarian yang tidak mudah, meski harus melewati lumpur perkebunan demi meninggalkan Blangguan secepat mungkin.
Ketika sampai di terminal Bungurasih, mereka memecah kelompok untuk kembali ke Yogyakarta. Di ruang tunggu bus, tiba-tiba muncul sekelompok orang tak dikenal sedang mengawasi mereka. Sebagian besar mahasiswa berhasil melarikan diri, sementara itu Laut, Bram, dan Alex diseret ke sebuah tempat yang mirip markas tentara. Di sana mereka mengalami siksaan, karena tentara-tentara itu tak kunjung mendapat jawaban “siapa dalang atas aktivitas yang mereka (mahasiswa) lakukan?”.
Singkatnya, meski para mahasiswa kembali ke Bungurasih, di kemudian hari Laut dan teman-temannya kembali ditangkap oleh aparat. Kala itu digambarkan tahun 1996 – 1998, seolah negara sedang mencari pemimpin serta siapa saja yang mendanai aktivitas Winatra dan Wirasena. Sejak penangkapan tersebut, sejumlah tokoh novel seperti Laut, Sunu, Gala, Julius, Narendra, Dana, termasuk Kinan sang pemimpin Winatra dinyatakan hilang. Sementara ada yang dilepaskan tanpa mengetahui nasib teman-teman lainnya.
Baca juga:
Supremasi yang Selalu Gagal
Atas insiden hilangnya beberapa aktivis, tokoh Asmara (adik kandung Laut) membentuk Komisi Orang Hilang setelah diajak seseorang bernama Aswin. Lembaga itu bergerak dibantu beberapa mantan aktivis Winatra dan Wirasena yang selamat, juga keluarga korban sebagai saksi. Akan tetapi semua upaya mulai dari analisis data dan kasus, berbicara di konferensi internasional, hingga Aksi Kamisan yang rutin dilakukan di muka istana negara tidak kunjung menemukan titik terang.
Kisah itu seakan memberi gambaran sulitnya mengangkat masalah hukum bagi warga negara, terlebih lagi persoalan HAM. Tragedi penghilangan paksa seperti tertutup oleh euforia reformasi, dan negara sudah sibuk membangun birokrasi. Dengan kata lain, negara tidak benar-benar menjamin kehidupan warganya pasca rezim sepatu gerigi berkuasa.
Di pertengahan novel terdapat sebuah sindiran dari tokoh Daniel, dengan gerutunya mengatakan DPRD atau DPR adalah septic tank, tidak lebih dari tempat penampungan belaka. Mungkin saja DPRD telah melakukan hal ‘normatif’ dengan menampung aspirasi, sedangkan supremasi masih jauh dari kata normatif, yaitu menjamin akses keadilan bagi semua orang. (*)
Editor: Kukuh Basuki
