Hoppers: Ketika Hewan dan Alam Terancam oleh Pembangunan

Sebagai cat lover, menonton konten-konten tingkah lucu kucing di media sosial merupakan hiburan bagi saya. Di sisi lain, algoritma media sosial kerap memunculkan realitas memprihatinkan satwa liar yang kehilangan habitat akibat alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. Sebagai contoh, orangutan di Kalimantan, gajah dan harimau di Sumatera, trenggiling, hingga kasuari di Papua. Satwa-satwa ini telah menjadi korban dari hilangnya hutan lindung karena kebijakan yang merusak lingkungan. Realitas ini mengingatkan saya pada sebuah film yang bertajuk Hoppers.

Hoppers, sebuah film animasi produksi Pixar Animation Studios dan Walt Disney Pictures tahun 2026 bergenre komedi/fiksi ilmiah, memberikan gambaran tentang hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal akibat adanya aktivitas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Film yang disutradarai oleh Daniel Chong ini menurut saya berupaya mengemas pesan tentang keseimbangan alam, ekologi, dan kesadaran lingkungan agar mudah dipahami oleh anak-anak. Tapi, bagi saya, cerita yang terkandung dalam Hoppers mampu membuat orang dewasa sekalipun menjadi berefleksi atas krisis ekologis yang sedang terjadi di Indonesia.

Spall Spill film Hoppers

Hoppers bercerita tentang seorang anak bernama Mabel yang mencintai lingkungan karena terpengaruh oleh neneknya. Pengaruh ini berawal ketika Mabel diajak oleh neneknya ke telaga dekat rumah untuk menghilangkan emosi terpendam dengan cara memperhatikan dan menikmati ketenangan alam. Angin sepoi-sepoi, suara kicau burung, rusa yang berlarian, hingga aktivitas biwara (bahasa Inggrisnya beaver, hewan yang mirip dengan berang-berang tapi beda jenis) berenang di telaga telah menarik perhatian Mabel akan harmonisnya ekosistem di alam.

Baca juga:

Sepeninggal neneknya, Mabel yang telah remaja serta menjadi mahasiswa harus menghadapi kenyataan pahit. Telaga tempatnya tumbuh dan bermain lenyap karena adanya pembangunan jalan tol oleh Jerry, wali kota Beaverton. Aktivitas pembangunan jalan menjadikan kehidupan di telaga mulai menghilang. Hewan-hewan pergi karena adanya kebisingan. Bendungan yang dibangun oleh biwara pun dihancurkan.

Mabel tidak tahan melihat realitas di depan matanya. Ia berdemo seorang diri, menentang pembangunan yang dianggapnya merusak ekosistem alam. Hasilnya? Yap, Wali Kota Jerry malah membungkam Mabel dengan memperlihatkan surat izin resmi yang dikeluarkan oleh parlemen, bahwa aktivitas pembangunan jalan tol tersebut sah, tidak menyalahi aturan. Apa yang dilakukan oleh Wali Kota Jerry ini memang sesuai dengan ekspektasi saya, obsesi pemerintah maupun pejabat terhadap pembangunan sebagai bukti kinerjanya selama menjabat.

Mabel akhirnya menemui Dr. Sam, dosennya di Beaverton University, untuk meminta pendapat perihal bagaimana cara mengembalikan hewan-hewan ke telaga, agar ekosistem di sana hidup kembali. Dr. Sam mengatakan bahwa kunci kehidupan di telaga adalah biwara, sang pembangun ekosistem. Berbekal segala cara, Mabel tetap gagal menarik perhatian biwara untuk kembali ke telaga.

Di tengah rasa putus asanya, Mabel malah menemui wujud ganjil, yaitu seekor biwara abnormal yang berjalan menuju ke kampus tempat dia berkuliah. Setelah diikuti, ternyata itu adalah sebuah robot biwara, hasil pengembangan teknologi milik Dr. Sam bernama Hoppers. Melalui teknologi ini, kesadaran manusia dimungkinkan untuk berpindah ke dalam robot hewan untuk memudahkan manusia berbaur dan berkomunikasi dengan hewan.

Melihat teknologi keren ini, tentu saja Mabel tidak tinggal diam. Ia memaksa Dr. Sam untuk membantunya mengembalikan biwara melalui perantara Hoppers. Dr. Sam tidak setuju, karena campur tangan manusia yang berlebih pada alam akan membawa pengaruh buruk terhadap ekosistem dan stabilitasnya. Sikap nekat Mabel memang merepotkan, tanpa pikir panjang, ia langsung menggunakan Hoppers untuk mencari hewan-hewan di telaga yang hilang. Harus diakui, usaha Mabel kali ini tidak sia-sia, karena ia menemukan tempat pangungsian hewan-hewan tersebut, yakni suatu hutan yang dirajai oleh biwara karismatik bernama George.

Apa yang dia lihat di hutan ini sungguh melampaui batas imajinasinya, terlalu kompleks. Konsep piramida rantai makanan menjadi tampak ironis di sini, setiap hewan terlampau pasrah menjadi makanan hewan lainnya, tidak tampak sesederhana penjelasan guru di kelas biologi sekalipun. Belum lagi menyoal aturan kolam yang ketat, struktur hierarki komunal di dunia hewan dan taksonomi Animalia. Meski begitu, Mabel menyadari ada satu hal yang luput dari Hoppers, yakni hanya hewan asli yang mampu mendengar suara bising berfrekuensi rendah. Suara bising ini adalah buatan, yang disebarkan Wali Kota Jerry melalui pohon palsu, secara paksa mengusir hewan-hewan dari telaga.

Rusaknya Keseimbangan Alam

Saya rasa, Hoppers bukan semata-mata film yang polos nan lugu. Kesan kompleks terasa ketika film ini secara implisit menyuguhkan narasi kesadaran lingkungan. Belum lagi, karakter Wali Kota Jerry hadir membawa isu politik yang relevan dengan kondisi saat ini. Meski tidak dapat saya pungkiri bahwa masih ada bagian sederhana di dalam film Hoppers, khususnya tentang penyampaian cerita dunia hewan di dalamnya yang terasa seru sekaligus mudah dipahami. Tapi tetap saja, gambaran mengenai politisi yang mengedepankan kepentingan elektoral tanpa memperhatikan pertimbangan etis dalam kinerjanya terlalu gamblang. Misalnya, ketika Wali Kota Jerry diingatkan oleh Mabel kalau serangan hewan-hewan terhadapnya dilandasi oleh hilangnya rumah mereka, dia tetap menepis.

Sebenarnya, mengapa tindakan politisi terhadap alam tersebut dianggap begitu salah? Mari kita melihat ke belakang sejenak, tepatnya ketika bencana ekologis melanda beberapa wilayah di Sumatera dan Aceh pada akhir tahun 2025 lalu. Beberapa pihak mengklaim ini adalah murni bencana alam, sementara yang lainnya percaya bahwa bencana terjadi akibat perbuatan manusia, karena memiliki hubungan kausal dengan kebijakan pemerintah perihal pengelolaan alam/hutan. Memang, curah hujan tinggi saat itu sedang mengguyur wilayah Sumatera dan Aceh hingga tanah tidak mampu menampung kelebihan air. Akibatnya, tanah menjadi longsor dan membawa material batu dari atas bukit menuju permukiman warga. Tapi, kok gelondongan kayu ikut hanyut terbawa longsoran tanah. Apa iya ini biang keroknya adalah air hujan?

Baca juga:

Secara kasatmata, hanyutnya gelondongan kayu menjadi bukti deforasi yang terjadi secara masif. Seperti dalam laporan JATAM, wilayah yang terdampak bencana mayoritas berada di area pertambangan dan perkebunan sawit. Sebagian besar perusahaan yang aktif di wilayah ini dimiliki oleh elit politik dan pejabat negara. Hutan-hutan yang harusnya menjadi penampung air hujan, beralih fungsi sebagai zona ekonomi semata. Melupakan kesadaran bahwa hutan dan wilayah sekitarnya adalah ruang hidup berbagai makhluk. Ah, saya benar-benar tidak sanggup jika harus membayangkan nasib hewan-hewan di hutan yang menjadi korban bencana seperti ini.

Untuk berita lengkapnya perihal bencana Sumatera dan Aceh ini bisa diakses dan dibaca di berbagai media massa online, seperti tempo.co, Kompas.com, BBC, WALHI, JATAM, hingga konde.co. Saya di sini akan menggarisbawahi bahwa bencana tersebut berhubungan dengan kerakusan negara dalam memberikan izin konsesi. Ratusan izin yang diberikan pemerintah harusnya sejalan dengan pertimbangan etis dan kesadaran akan pentingnya keseimbangan ekosistem. Pemerintah harusnya paham bahwa Indonesia rawan bencana, sehingga kebijakan lingkungan sangat penting untuk dikaji sebelum disetujui. Manusia memang sangat bergantung pada alam, negara pun demikian. Namun, keseimbangan ekosistem alam terlalu rapuh untuk tunduk pada kebijakan yang eksploitatif.

Pembangunan dan Kesadaran Linkungan

Kerusakan lingkungan harus dipahami tidak semata-mata akibat bencana alam, di belakangnya ada relasi kuasa dan eksploitasi yang diimplementasikan melalui kebijakan. Para pemimpin mestinya tidak hanya berfokus pada pembangunan saja, tapi juga mengelola pembangunan tersebut agar tidak merusak ekosistem lingkungan dengan menjaga keseimbangan serta keberlanjutannya. Makanya, kesadaran ekologis menjadi suatu hal wajib bagi politisi, agar mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga alam. Agar mereka tidak menganggap bahwa manusia adalah pusat segalanya, seluruh makhluk saling terhubung dalam kesatuan ekosistem.

Arne Næss, filsuf Norwegia, pencetus konsep deep ecology, meyakini bahwa mesti ada perubahan paradigma dari antroposentrisme menuju ke arah biosentrisme. Bahwa lingkungan hidup tidak melulu tentang manusia, tapi juga seluruh makhluk hidup. Segala makhluk di muka bumi berhak untuk hidup, entah ia memiliki manfaat atau tidak bagi manusia. Selama ini, kebijakan lingkungan hanya dibuat untuk kepentingan manusia, kalau tidak sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, ya untuk pembangunan infrastruktur. Tanpa sadar, ini hanya mengumpulkan pemicu kerusakan ekosistem yang menunggu waktu datangnya bencana, kemudian alam lagi yang disalahkan.

Apakah sesusah itu menumbuhkan empati pada hati para politisi untuk tidak menyakiti alam? Memang, pembangunan hingga tata ruang memang perlu, tapi mempertimbangkan daya dukung ekologis agar tidak sekedar beralih fungsi lahan juga penting. Dalam pengelolaan lingkungan yang berlangsung, juga jangan lupa merangkul berbagai disiplin ilmu. Sebab, bagaimanapun juga, tidak pas rasanya pembangunan dilakukan tanpa mengkaji alam dan lingkungan sosio-kultural di sekitarnya. Biar tidak menjadi hasil pengambilan keputusan politik yang dianggap sia-sia, seperti IKN misalnya. (*)

Editor: Kukuh Basuki