Seperti yang diketahui, setiap tahun bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan dengan meriah. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut jalan, dan lomba-lomba digelar di setiap penjuru negeri. Kata merdeka sering terdengar lantang diucapkan pada berbagai kesempatan. Namun di tengah perayaan itu, muncul sebuah pertanyaan dalam benak saya yang mungkin dirasakan oleh banyak orang: benarkah kita sudah benar-benar merdeka?
Bagi saya, Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Belakangan masyarakat menghadapi masalah ekonomi yang kian berat. Seperti yang dirasakan dalam beberapa waktu terakhir, Lapangan pekerjaan semakin sulit didapatkan, harga bahan pokok terus naik, sementara penghasilan banyak orang tidak mengalami peningkatan yang berarti. Bagi sebagian masyarakat di negeri yang katanya telah merdeka lebih dari tujuh puluh tahun, hidup terasa semakin sempit.
Baca juga:
Akses kesejahteraan yang belum merata dapat dilihat dari salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan di masyarakat yaitu sulitnya mencari pekerjaan. Banyak lulusan sekolah bahkan lulusan perguruan tinggi yang harus berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Seperti yang diketahui, masih banyak lulusan perguruan tinggi yang harus menganggur. Tidak sedikit pula yang akhirnya bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan pendidikan mereka, atau terpaksa menerima gaji yang jauh di bawah harapan sebab mereka “butuh pemasukan” untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya.
Beban semakin terasa ketika harga kebutuhan pokok naik. Keluarga berpenghasilan pas-pasan sangat merasakan dampaknya. Kenaikan harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan harian lainnya sangat terasa dampaknya. Berdasarkan pengamatan dan yang saya rasakan selama tinggal di kampung dengan mayoritas warga yang pemasukannya pas-pasan, mereka sering mengeluh perihal ekonomi. Mereka juga mengatakan bahwa terkadang rasanya seperti “tercekik” ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Hal itu terjadi karena pengeluaran rumah tangga semakin besar, sementara pemasukan tidak bertambah. Akibatnya, banyak keluarga yang harus mengencangkan ikat pinggang demi bertahan.
Situasi terasa semakin kompleks saat isu global ikut memengaruhi kondisi domestik. Ketegangan internasional, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, kerap berdampak pada stabilitas energi. Saat harga energi global naik, masyarakat diminta menghemat bahan bakar; bahkan muncul wacana mengembalikan beberapa aktivitas ke format daring untuk mengurangi konsumsi bahan bakar.
Ajakan berhemat bahan bakar dan penggunaan gas elpiji bisa dipahami sebagai tanggung jawab bersama. Namun masyarakat juga melihat kebijakan yang tampak tidak selaras dengan kondisi mereka. Saat rakyat diminta berhemat, muncul berita pengadaan fasilitas atau pengeluaran pemerintah yang dinilai kurang sensitif terhadap keadaan ekonomi masyarakat.
Contoh yang saat ini ramai diperbincangkan adalah pengadaan kendaraan baru untuk petugas program ‘makanan gratis’. Ketika banyak orang kesulitan mencari pekerjaan, kebutuhan pokok semakin mahal, dan seluruh rakyat diminta berhemat, pengeluaran untuk fasilitas tambahan terasa tidak tepat waktu.
Rasa ketidakadilan kian kuat saat menyoroti kondisi pekerja di sektor vital. Guru, dokter, dan perawat yang memainkan peran penting dalam mencerdaskan dan menjaga kesehatan bangsa, banyak yang menerima gaji relatif kecil—terutama di daerah tertentu atau pada jenis layanan tertentu.
Guru honorer sering mengajar dengan dedikasi tinggi meskipun penghasilannya terbatas. Tenaga kesehatan juga sering menanggung beban kerja besar dengan kesejahteraan yang belum memadai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang prioritas pembangunan dan penghargaan terhadap profesi yang krusial bagi kehidupan masyarakat.
Isu lain yang sering disorot adalah kesenjangan antara kebutuhan hidup dan upah minimum di beberapa daerah. Meskipun upah minimum regional ditetapkan tiap tahun, kenyataannya seringkali masih jauh dari cukup untuk memenuhi standar hidup layak—terutama di daerah dengan biaya hidup tinggi. Akibatnya, banyak pekerja terpaksa bekerja lembur atau mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Saat masalah-masalah ini terjadi bersamaan—kesulitan mencari kerja, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan ketimpangan kesejahteraan—muncul frustrasi di masyarakat. Media sosial menjadi ruang bagi warganet untuk menyuarakan keluhan dan kegelisahan. Percakapan publik pun mempertanyakan apakah kemerdekaan yang dirayakan benar-benar dirasakan seluruh rakyat.
Secara politik, kemerdekaan telah diraih; Indonesia bukan lagi negara jajahan. Namun kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Ia juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk hidup layak: mendapatkan pekerjaan yang adil, menikmati hasil pembangunan, dan memiliki akses ke layanan dasar.
Merdeka sesungguhnya adalah ketika rakyat tidak lagi dihantui kekhawatiran soal kebutuhan dasar. Ketika pendidikan mudah diakses, tenaga kesehatan dihargai setimpal, dan setiap orang memiliki kesempatan adil untuk bekerja dan berkembang.
Baca juga:
Karenanya, pertanyaan “benarkah kita sudah merdeka?” sebaiknya dilihat bukan sebagai sikap pesimis, melainkan refleksi bersama. Upaya menciptakan keadilan sosial harus terus dijalankan. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan itu lewat kebijakan yang pro-rakyat. Sementara masyarakat juga mempunyai peran penting yaitu mengawal kebijakan dengan aktif menyuarakan aspirasi dan gotong-royong.
Merdeka bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan proses yang terus berjalan. Ia harus tampak dalam kesejahteraan rakyat, kesempatan kerja yang adil, dan kebijakan yang benar-benar berpihak. Ketika setiap warga bisa hidup layak tanpa terus khawatir tentang pekerjaan, harga kebutuhan pokok, atau masa depan keluarga, barulah kita bisa dengan yakin mengatakan kemerdekaan telah dirasakan seluruh rakyat Indonesia. (*)
Editor: Kukuh Basuki
