Presiden Joko Widodo menyatakan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik menjadi tanda dari negara maju. Untuk itu, dua hal tersebut menjadi fokus pemerintah demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Transportasi yang berkeadilan menjadi hal menarik untuk diperhatian. Transportasi berkembang didasari dengan pembangunan infrastruktur, dalam rangka menciptakan koneksi yang baik di darat, laut, udara.
Infrastruktur transportasi merupakan tolok ukur dalam menunjang proses perkembangan sosial-ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan penguatan aksesibilitas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan melalui program tol laut, bandara perintis. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan perekonomian merata secara nasional. Upaya itu merujuk pada diksi “negara hadir” dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada waktu yang bersamaan, pemerintah melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk meningkatkan pelayanan di sektor transportasi, di antaranya dengan membuat pola perdagangan baru yang menjamin kelancaran distribusi logistik melalui program tol laut. Kemudian program jembatan udara dan subsidi angkutan darat. Selanjutnya pembangunan pelabuhan dengan konsep green port, dan pengembangan sarana transportasi berbasis listrik.
Baca juga:
Pembenahan Berkelanjutan
Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengelola transportasi dan logistik, sebab negara ini terdiri dari ribuan pulau yang tersebar luas dan karakteristik budaya yang beragam. Kesenjangan teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan masih berlangsung, sehingga prinsip berkeadilan belum sepenuhnya dirasakan. Oleh karena itu, pemerataan akses teknologi dan pembangunan infrastruktur digital menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat dapat dirasakan oleh semua orang, tidak hanya oleh mereka yang tinggal di kota-kota besar. Setidaknya terdapat empat catatan terkait ini.
Pertama, infrastruktur yang layak masih terbatas atau belum merata. Infrastruktur transportasi di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil masih belum memadai. Jalan raya yang rusak, jembatan yang tidak aman, dan kurangnya konektivitas antarpulau menjadi penghambat utama dalam distribusi barang dan mobilitas penduduk.
Kedua, kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas menjadi masalah kronis di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini mengakibatkan peningkatan biaya logistik dan kerugian waktu bagi masyarakat, khususnya pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, pemanfaatan teknologi belum masif digalakkan. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, pemanfaatan teknologi dalam transportasi dan logistik di Indonesia masih terbilang rendah. Kurangnya implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengakibatkan visibilitas dan koordinasi dalam rantai pasokan belum efektif dan efisien seperti di negara maju.
Beberapa tahun terakhir ini, teknologi telah mengubah cara kita memandang transportasi dan logistik. Inovasi seperti truk otonom, penggunaan drone untuk pengiriman paket, dan sistem manajemen rantai pasokan berbasis AI atau kecerdasan buatan telah memainkan peran besar dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengiriman.
Selain itu, layanan berbasis aplikasi seperti ride-sharing dan pengiriman makanan juga telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan transportasi dan logistik. Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu mengoptimalkan rute pengiriman, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Beberapa inovasi tersebut sudah ada di Indonesia, tetapi hanya menjangkau kota-kota besar.
Keempat, keterbatasan aksesibilitas dan aduan. Aksesibilitas terhadap layanan transportasi dan logistik masih menjadi masalah bagi beberapa daerah terpencil di Indonesia. Selain itu, kurangnya saluran aduan yang inklusif membuat penanganan masalah-masalah terkait transportasi dan logistik menjadi lambat.
Meniti Proyeksi
Berbagai tantangan yang ada harus diatasi demi transportasi dan logistik yang berkeadilan. Caranya tentu dengan melanjutkan kerja-kerja yang sudah berjalan, memperbaiki kesalahan kebijakan sebelumnya, dan kemudian menyempurnakannya menuju visi Indonesia Emas. Setidaknya terdapat tujuh butir garis besar yang bisa dijadikan arah memajukan sektor transportasi dan logistik Indonesia.
Baca juga:
Pertama, kedaulatan nasional dalam peningkatan investasi infrastruktur. Pemerintah harus terus berkomitmen untuk membangun dan memperbaiki jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Investasi dalam infrastruktur harus menjadi prioritas untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik. Namun, investasi tidak boleh dijadikan jalan yang menciptakan ketimpangan dan pembenaran terhadap perampasan aset dan akses rakyat.
Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan investasi yang terus meningkat dalam pembangunan infrastruktur transportasi, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil, selaras dengan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus menampakkan keadilan.
Kedua, pengembangan sistem transportasi massal. Kemacetan di kota-kota besar diatasi dengan pengembangan sistem transportasi massal seperti kereta cepat dan angkutan umum yang efisien. Pengembangan transportasi publik yang efisien dan terjangkau menjadi kunci untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi emisi. Misalnya pembenahan dan perluasan transportasi publik sistem kereta api, bus rapid transit (BRT), dan angkutan umum yang ramah lingkungan.
Ketiga, penerapan teknologi tepat guna. Pemanfaatan teknologi harus ditingkatkan dalam semua aspek transportasi dan logistik. Implementasi Internet of Things (IoT), big data, blockchain, penggunaan sensor untuk monitoring kondisi barang, dan pengembangan aplikasi berbasis mobile dalam sistem manajemen rantai pasokan berbasis teknologi dapat meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam pengiriman barang, mengurangi risiko kehilangan, atau kecurangan. Namun, pelaksanaannya harus tepat guna. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif pajak kepada pihak terkait yang mengadopsi teknologi dalam transportasi dan logistik.
Baca juga:
Keempat, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Pemerintah dan pihak terkait harus mengagendakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang sistematis. Ini bertujuan untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan teknologi baru dalam industri transportasi dan logistik.
Kelima, kerja sama negara, publik, dan swasta. Kerja sama antara pemerintah, perusahaan swasta, rakyat, dan lembaga akademis dapat mempercepat inovasi dan pengembangan dalam bidang transportasi dan logistik.
Keenam, pemberdayaan UMKM. Mendukung UMKM dalam hal transportasi dan logistik dapat membantu meningkatkan daya saing dan ekosistem bisnis. Pemerintah harus terus memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada UMKM untuk meningkatkan keterampilan dalam manajemen logistik dan pemasaran. Demikian juga akses permodalan.
Terakhir, ketujuh, peningkatan pengawasan dan pengelolaan. Pengawasan dan pengelolaan transportasi dan logistik ditingkatkan melalui penerapan TIK. Sistem pelacakan dan pemantauan harus diterapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan logistik dan pengiriman barang.
Tantangan dan proyeksi tentang transportasi dan logistik di Indonesia di atas menunjukkan bahwa masih ada banyak tantangan untuk dapat mengatakan bahwa kedua hal tersebut sudah punya prinsip berkeadilan. Namun, kedua hal tersebut juga memiliki peluang sangat besar, sebab transportasi dan logistik bisa dikatakan sebagai sektor dasar yang membuat keseluruhan sektor bisa bergerak lebih cepat.
Oleh karena itu, pembangunan transportasi dan logistik harus dilakukan dengan mengusung konsep berkelanjutan yang mencakup aspek keselamatan, terjangkau, aksesibilitas tinggi, dan rendah polusi. Posisi ini menjadi acuan penting untuk menggapai Indonesia Emas 2045 mendatang.
Editor: Prihandini N
