Dunia tengah menghadapi ancaman serius yang jarang menjadi sorotan media utama: cadangan mineral fosfat dan kalium yang kian menipis. Dua komponen esensial dalam pupuk modern ini telah menjadi tulang punggung revolusi hijau selama lebih dari satu abad. Namun, di balik lompatan produktivitas spektakuler yang dihasilkan, tersembunyi kekhawatiran akan kelangkaan masa depan yang dapat mengancam sistem pangan dunia, termasuk Indonesia.
Krisis Kesuburan Tanah
Fosfat dan kalium bukan sekadar komponen kimia biasa. Keduanya merupakan unsur hara makro esensial yang tidak dapat digantikan dalam pertumbuhan tanaman. Fosfat berperan krusial dalam transfer energi, pembentukan DNA dan RNA, serta perkembangan akar. Sementara kalium mengatur metabolisme tanaman, aktivasi enzim, dan ketahanan terhadap penyakit. Tidak mengherankan jika keduanya, bersama nitrogen, membentuk trio “NPK” yang menjadi rumus pemupukan modern.
Data terbaru dari International Fertilizer Association (IFA) menunjukkan bahwa dengan tingkat konsumsi saat ini, cadangan fosfat global diperkirakan hanya akan bertahan sekitar 200 tahun lagi. Situasi lebih mengkhawatirkan terjadi pada kalium, dengan estimasi cadangan akan habis dalam kurun waktu kurang dari 10 dasawarsa kedepan. Namun, tantangan sebenarnya bukan hanya pada ketersediaan total, melainkan aksesibilitas ekonomi dan geopolitik.
Baca juga:
Sebagian besar cadangan fosfat terkonsentrasi di Maroko dan Sahara Barat (sekitar 70% cadangan global), China, serta beberapa negara Timur Tengah. Sementara itu, cadangan kalium terbesar berada di Kanada (31%), Rusia (22%), Belarus (20%), dan China (15-20%). Ketidakseimbangan distribusi geografis ini menciptakan risiko geostrategis dalam akses pupuk global.
Ketika Fritz Haber dan Carl Bosch menemukan proses sintesis amoniak tanpa menggunakan guano (pupuk organik dari kotoran hewan) pada awal abad ke-20, diikuti industrialisasi fosfat dan kalium, dunia menyaksikan revolusi produksi pangan tanpa preseden. Populasi global pada tahun 1900 berjumlah sekitar 1,6 miliar jiwa. Saat ini, jumlahnya telah melampaui 8 miliar, dengan proyeksi mencapai 9,7 miliar pada 2050 menurut laporan PBB.
Kenaikan drastis ini dimungkinkan sebagian besar oleh intensifikasi pertanian berbasis pupuk kimia. Data FAO menunjukkan bahwa penggunaan pupuk global meningkat dari sekitar 14 juta ton pada tahun 1950 menjadi lebih dari 200 juta ton pada 2022. Peningkatan yang telah mendongkrak produksi pangan global hingga 300% dalam periode yang sama, meskipun luas lahan pertanian hanya bertambah sekitar 12%.
Sementara Laporan FAO menunjukkan bahwa lahan pertanian per kapita di dunia mengalami penurunan sebesar 20% antara tahun 2001 hingga 2022, dari 0,24 hektar menjadi 0,20 hektar per kapita. Artinya meskipun luas lahan pertanian global meningkat, pertumbuhan penduduk yang lebih cepat menyebabkan penurunan lahan pertanian per orang. Oleh karena itu, sistem pertanian modern juga menciptakan paradoks: semakin banyak pupuk kimia digunakan, semakin cepat cadangan mineral menipis, dan semakin banyak tanah kehilangan kesuburan alaminya akibat praktik monokultur intensif.
Krisis kesuburan tanah ini mempengaruhi angka kelaparan global. Laporan State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) FAO 2025, jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan sebanyak 673 juta orang atau 8,2% dari populasi dunia pada 2024. Persentase tersebut memang turun dari 2023 yang mencapai 8,5%. Meski demikian, tingkat kelaparan global pada 2024 masih lebih tinggi dibandingkan 2019 sebesar 7,5%, sebelum pandemi.
Kembali ke Masa Depan
Indonesia sebagai negara agraris dengan 26,07% penduduknya bekerja di sektor pertanian memiliki kepentingan vital dalam isu ini. Menurut PT. Pupuk Indonesia, kebutuhan pupuk nasional mencapai 14,5 juta ton pada 2025, dengan porsi signifikan berasal dari impor. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga pupuk di pasar global.
Data Kementerian Pertanian RI mencatat bahwa impor pupuk terus melonjak, diikuti kenaikan indeks harga pupuk dunia hingga 15% sejak awal tahun 2025. Lonjakan paling tajam terjadi untuk jenis triple superphosphate (TSP) yang melesat 43% dan diammonium phosphate (DAP) sebesar 23%. Hal itu diakibatkan konflik Rusia-Ukraina dan gangguan rantai pasok global. Harga pupuk dunia diprediksi masih akan tinggi, apabila konflik geopolitik meluas atau pembatasan ekspor China berlanjut. Bagi Indonesia, ketergantungan impor urea, DAP, dan MOP membuat pengendalian harga pupuk bersubsidi semakin pelik.
Baca juga:
Sebagai upaya meredam gejolak dalam waktu dekat, pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton tahun 2024, menjadi 9,5 juta ton pada 2025. Jenis pupuk bersubsidi juga diperluas hingga SP-36 dan ZA sesuai Perpres No. 6/2025. Data Kementerian Keuangan RI menunjukkan sampai dengan semester I tahun 2025, realisasi Subsidi Pupuk telah mencapai Rp10,3 triliun, atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp6,31 triliun. Kebijakan peningkatan subsidi pupuk diambil karena Kementerian Pertanian memperkirakan, setiap penurunan 10% dosis pupuk nitrogen, dapat menurunkan hasil panen padi antara 5-7%.
Di tengah situasi ini, pertanian alami menawarkan pendekatan alternatif yang menjanjikan. Prinsip agroekologi, yang menekankan pengelolaan nutrisi dalam sistem pertanian tertutup, telah menunjukkan potensi signifikan dalam mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia impor. Praktik seperti polikultur/tanaman beragam, rotasi tanaman, pengomposan, penggunaan pupuk hijau, dan integrasi ternak-tanaman mampu mengembalikan hingga 60-80% nutrisi ke dalam tanah.
Studi terbaru dari Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) menunjukkan bahwa sistem pertanian organik dapat mempertahankan hasil panen hingga 80-95% dari pertanian konvensional dalam jangka panjang, dengan pengurangan input eksternal hingga 50%. Artinya pertanian alami tidak selalu menghasilkan produksi yang lebih rendah, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menghasilkan yang sebanding atau lebih baik.
Di Indonesia, sejumlah inisiatif petani telah menunjukkan keberhasilan dengan pendekatan ini. Di Bali, sistem Subak yang telah berusia ribuan tahun menunjukkan produktivitas berkelanjutan tanpa ketergantungan tinggi pada pupuk kimia. Kemudian Masyarakat Hukum Adat Baduy di Banten yang setia dengan pertanian alami dan ladang berpindah telah berhasil memiliki cadangan pangan hingga satu abad kedepan. Sementara di Jawa Timur, petani yang mengadopsi System of Rice Intensification (SRI) berhasil mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 40% tanpa mengurangi hasil panen. Transisi pertanian konvensional ke pertanian alami ini membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat. Petani memerlukan pendampingan teknis, insentif ekonomi, dan jaminan pasar untuk beralih ke praktik pertanian yang lebih berkelanjutan.
Pijakan Transisi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan visi pembangunan yang dituangkan dalam Visi ‘Asta Cita’ dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Beberapa aspek dari program ini menawarkan peluang signifikan untuk mengatasi tantangan kelangkaan pupuk. Kawasan sentra produksi pangan dikembangkan untuk menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani dalam meningkatkan produksi, produktivitas panen, dan kesejahteraan petani.
Pupuk didapatkan dengan memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mendorong pengembangan industri pupuk bio. Dalam hal pengendalian hama terpadu (PHT), Asta Cita menempatkannya sebagai kebijakan utama dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta mendorong pemanfaatan pestisida nabati dan bio. Pupuk bio atau alami ini digunakan untuk peralihan pertanian kimia ke pertanian alami secara bertahap. Berdasarkan 17 Program Prioritas, Prabowo-Gibran menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
Pada RPJMN 2025-2029, pemerintah menargetkan persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian dari 1,47% pada 2025 menjadi 1,55 % di 2029. Dalam menunjang itu, akan dibangun 150 unit Rumah Pengolah Pupuk Organik (RPPO). Program prioritas lima tahun ke depan ini akan menjadi fondasi awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 tentang pertanian berkelanjutan, yang diselenggarakan antara lain melalui pertanian konservasi, pertanian regeneratif, dan pertanian organik.
Lebih lanjut, fokus pada teknologi pertanian presisi membuka jalan bagi efisiensi penggunaan pupuk. Kemudian penanganan sampah yang ditekankan melalui pendekatan Reduce, Reuse, Recycle (3R), serta pemanfaatan teknologi seperti Waste to Energy (WTE) dan Refuse-derived Fuel (RDF) berpotensi memulihkan fosfor dan kalium dari limbah organik. Kondisi demikian menciptakan ekonomi sirkular nutrisi yang mengurangi ketergantungan impor bahan baku pupuk.
Peta jalan tersebut setidaknya dapat menjawab tantangan cadangan fosfat dan kalium yang menipis bukan sekadar krisis lingkungan atau ekonomi belaka, melainkan juga tantangan eksistensial bagi peradaban manusia. Krisis ini harus membuka peluang dalam merancang ulang sistem pangan Indonesia menjadi lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan. Sebab masa depan tidak lagi terletak pada eksploitasi sumber daya alam, melainkan pada sistem pertanian yang selaras dengan proses alami dalam memerangi keserakahan segelintir umat manusia. (*)
Editor: Kukuh Basuki
