Polarisasi Politik dan Kekerasan

Ade Armando menerima pengeroyokan ketika ia turut meramaikan demo 11 April. Apa yang diterima Ade Armando ini menunjukan ketidakdewasaan demokrasi kita. Perbedaan pandangan dan sikap tidak seharusnya berujung adu fisik.

Tidak hanya Ade Armando, kekerasan, entah siapa pun pelakunya tetap tidak bisa dibenarkan, apalagi kekerasan yang ‘normal’, yang ‘biasa’ dilakukan oleh negara, lewat institusi polisi, juga tidak bisa dimaklumi. Kekerasan yang cenderung bersifat stuktural oleh institusi polisi jarang ada follow up, sebab kekerasan itu bisa jadi ‘legal’, konon demi keamanan dan ketertiban.

Kekerasan struktural oleh aparat, rasanya, lebih sering terjadi. Seperti kengerian aparat kepolisian yang memukuli, mengeroyok mahasiswa di serentetan demo Omnibus Law dan demo Revisi UU KPK dua tahun lalu. Itu semua terekam dan beredar di media sosial.

Lebih ngeri lagi, perlakuan aparat kepada warga Wadas, yang memilih bersikap kontra terhadap proyek strategis pemerintah itu. Terlihat di beberapa dokumentasi warga, aparat sampai masuk ke rumah juga masjid, lalu menendang, menarik paksa sampai baju robek, sampai badan terguncang tak karuan. Makian, teriakan, dan umpatan pun turut menyertai.

Baca juga:

• Terorisme Negara di Desa Wadas
• Wadas dan Manipulasi Kebenaran

Kekerasan fisik semacam ini, sekali lagi yang dilakukan aparat, jarang kita lihat ditindak sampai ke pengadilan dengan ancaman hukuman pidana seperti yang terjadi di kasus pengeroyokan Ade Armando.

Kalau boleh menduga, barangkali, ini ‘dilegalkan’, karena aparat kepolisian itu diberi tugas oleh institusi negara untuk “mengamankan” warga atau demonstran yang kontra.

Lain hal Ade Armando yang berbeda statusnya dengan mahasiswa dan warga Wadas. Ia adalah influencer, figur publik yang sering muncul di media. Maka penanganan terbilang sangat cepat. Hingga hari ini pun, pelaku sudah bisa diindentifikasi dan ditangkap.

Sembari Ade Armando mendapat perawatan intens, keadaan hari ini pun sudah membaik, seiring itu pula ia mendapat kepastian hukum, yang memang sewajarnya begitu. Hal yang sama seharusnya berlaku untuk orang biasa, seperti mahasiswa dan warga Wadas.

Demo mahasiwa, kerap kali ada kekerasan. Misal warga sipil ke warga sipil yang bersifat horizontal, ini seperti kasus Ade Armando. Konon diawali dengan adu mulut, cekcok, dan akhirnya ada serangan fisik.

Saya kira ini akumulasi dari apa yang dilakukan atau dikatakan Ade Armando kepada publik yang terkadang lebih terkesan provokatif. Ditambah lagi konsekuensi jangka panjang dari polarisasi pemilu presiden yang lalu. Ketajaman cekcok di media sosial, juga saling ejek cebong dan kampret atau kadrun/kadal gurun. Istilah-istilah ejekan ini muncul, jelas karena perang pengaruh di media sosial oleh para influencer masing-masing pendukung bakal presiden kala itu.

Dikotomi cebong-kampret yang dimunculkan entah secara sengaja atau tidak, akhirnya berubah bentuk, dari kekerasan verbal yang biasa kita baca di kolom komentar media sosial, menjadi kekerasan fisik yang diterima, salah satunya menimpa Ade Armando. Jadi apa yang terjadi dengan Ade Armando, adalah akumulasi dari sikap kontroversialnya di publik dan polarisasi pemilu presiden dengan dampak yang berkepanjangan.

Andai kedewasaan kita berdemokrasi tinggi, mungkin kekerasan baik verbal di media sosial, dan kekerasan fisik di dunia nyata tidak terjadi. Namun toh, politisi memanfaatkan ketidakdewasaan itu untuk kampanye.

Konsepnya adalah dengan memanipulasi emosi kita. Teknisnya tinggal buat konten yang dipromosikan buzzzer/influencer di media sosial, dengan membuat citra heroik untuk kubu sendiri, dan menjelek-jelekkan setengah mati kubu sebelah. Ini semakin mudah karena didukung oleh sistem algoritma sosial media. Kita dipaksa mempercayai sesuatu, termasuk kebohongan, meski tanpa bukti yang kuat.

Kekerasan verbal di dunia maya, sayangnya ikut pula disponsori raksasa platform media sosial semacam Facebook, Twitter dan Youtube. Apa mereka bertiga– setidaknya ketiga platform itu yang sering dipakai–tidak berusaha mencegah kekerasan verbal itu?

Baca juga: Kekerasan dalam Kotak Identitas

Tentu tidak, kepentingan ketiganya berbeda, platform digital semacam itu sedari awal digarap dan dijalankan dengan motif kapitalis. Selama itu menguntungkan dari segi bisnis, dan iklan masih saja masuk, sistem akan terus menerus mempromosikan konten-konten provokatif ke algoritma kita. Kita secara tidak sadar, malah menikmati, dan menganggap apa yang ditampilkan melalui algoritma sosial media adalah kebenaran.

Sederhananya, orang bisa saja akan sangat percaya dengan apa yang ditampilkan di halaman beranda platform sosial media. Kebenaran menjadi kabur, tanpa sadar mengamini kekerasan verbal, dan kemungkinan terparah membenarkan, misal kekerasan yang dialami oleh Ade Armando, juga kekerasan yang pernah diterima teman-teman mahasiwa oleh aparat kepolisian.