Pendidikan di Indonesia itu mirip sebuah laboratorium raksasa yang eksperimennya nggak pernah kelar. Belum juga para guru dan murid sembuh dari pusingnya adaptasi Kurikulum Merdeka—yang kemarin sempat dipuji-puji karena berani membongkar sekat IPA, IPS, dan Bahasa—sekarang kita sudah disuruh siap-siap buat memungut lagi batu bata pembatas itu.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah komando Abdul Mu’ti baru saja mengetok palu. Mulai tahun ajaran 2027/2028, penjurusan SMA bakal dihidupkan lagi secara penuh. Alasan di balik putar balik kebijakan ini sebenarnya sangat teknis, telanjang, dan tanpa tedeng aling-aling: Demi kelancaran Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Baca juga:
Jujur saja, melihat fenomena ini, sulit untuk tidak melempar pertanyaan sinis yang selalu muncul tiap kali ada suksesi menteri baru: Ini sebenarnya sebuah langkah maju untuk memperbaiki mutu, kemunduran yang dipaksakan, atau cuma cara birokrasi nyari gampangnya saja?
Kalau kita putar ingatan ke beberapa tahun lalu, waktu Nadiem Makarim menghapus jurusan, kebijakan itu disambut bak angin segar. Anak kelas XI SMA tiba-tiba punya kemewahan ala mahasiswa; mereka bebas meracik menu mata pelajarannya sendiri. Calon arsitek bisa mengambil Fisika tanpa perlu stres memikirkan Biologi, sambil tetap bisa mencicipi gurihnya ilmu Sosiologi. Konsepnya keren di atas kertas, karena dunia modern memang menuntut kolaborasi lintas disiplin—mirip-mirip dengan pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) yang sering digembar-gemborkan itu.
Tapi masalahnya, ruang kelas kita di pelosok daerah bukanlah ruang simulasi yang serba ideal. Di lapangan, kebebasan ini justru bikin sekolah kelimpungan mengatur logistik jadwal. Guru-guru stres karena jam mengajarnya acak-acakan. Lebih parah lagi, banyak murid yang memanfaatkan celah kebebasan ini buat memilih pelajaran yang “penting gampang dan nggak banyak tugas”, bukan yang benar-benar sesuai dengan peta karier masa depan mereka.
Efek dominonya baru terasa pas mereka masuk kuliah. Pihak kampus mulai mengeluh karena mendapati mahasiswa teknik barunya ternyata nggak paham dasar-dasar Fisika, atau anak ekonomi yang gagap Matematika. Dari sudut pandang ini, keputusan menteri sekarang buat mengembalikan jurusan ada benarnya: ini semacam langkah darurat untuk menyelamatkan fondasi ilmu dasar (foundational knowledge) anak-anak kita yang sempat keropos.
Bersamaan dengan kembalinya jurusan, nakhoda baru kita sekarang membawa istilah mentereng: Deep Learning (pembelajaran mendalam). Konsepnya bertumpu pada tiga pilar: mindful, meaningful, dan joyful. Teologinya sederhana, kalau mau belajar sampai akar-akarnya, materi nggak boleh kebanyakan. Harus dirampingkan. Nah, pengelompokan kembali ke jalur IPA, IPS, dan Bahasa dianggap sebagai obat paling mujarab buat memangkas beban hafalan murid yang kepalanya sudah kepenuhan.
Tapi, masyarakat kita terlanjur skeptis. Susah buat nggak mikir kalau ini cuma kelanjutan dari pameo purba: “Ganti menteri, ganti kebijakan.” Ada kecurigaan publik yang masuk akal bahwa perombakan ini bukan murni evaluasi akademis, melainkan syahwat politik untuk menancapkan legacy baru dan menghapus jejak proyek menteri sebelumnya. Bayangkan nasib guru-guru di sekolah yang baru saja bernapas lega setelah babak belur mengurus administrasi Kurikulum Merdeka, sekarang dipaksa putar balik ke setelan pabrik.
Tuduhan kalau negara cuma “nyari gampangnya saja” paling kelihatan di urusan TKA tadi. Begitu pemerintah sepakat memakai ujian berbasis mata pelajaran sebagai tiket masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), birokrasi langsung butuh yang namanya standarisasi massal.
Membuat soal ujian nasional untuk jutaan siswa yang kombinasi pelajarannya gado-gado dan acak-acakan adalah mimpi buruk logistik digital. Komputerisasi massal butuh keseragaman agar sistemnya nggak crash. Dengan mengotakkan lagi siswa ke dalam tiga jurusan tetap, kerjaan orang-orang di kementerian jadi jauh lebih mudah. Paket soalnya seragam, nilainya gampang dihitung, dan urusan administrasi jadi lancar jaya.
Baca juga:
- Merekonstruksi Pendidikan yang Memerdekakan: Dari Doktrin Uniformitas Menuju Kedaulatan Subjek Belajar
- Kurikulum Merdeka Setengah Hati
Pada akhirnya, kembalinya jurusan IPA, IPS, dan Bahasa ini adalah bentuk kompromi yang sangat pragmatis. Kebijakan ini lahir karena idealisme kurikulum yang kemarin melompat terlalu jauh ke depan, sementara fasilitas sekolah, kesiapan guru, dan mental birokrasi kita masih tertinggal jauh di belakang.
Kita cuma bisa berharap, sekat yang kembali dipasang ini nggak menghidupkan lagi penyakit lama: kastanisasi yang mendewakan anak eksakta dan memandang sebelah mata anak sosial-bahasa. Karena di dunia nyata nanti, masalah hidup nggak pernah nanya apa warna label jurusanmu waktu SMA; ia hanya peduli seberapa dalam dan bermaknanya ilmu yang kamu bawa untuk menyelesaikan masalah.
Jangan sampai, hanya demi kelancaran selembar kertas ujian bernama TKA, kita malah mengorbankan kemerdekaan masa depan anak-anak muda kita. (*)
Editor: Kukuh Basuki
