Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang seolah memberi justifikasi pada eksploitasi alam demi kemajuan adalah cerminan dari sebuah logika yang cacat secara fundamental. Dengan dalih bahwa negara-negara maju di masa lalu juga melakukan hal serupa, ia membangun sebuah argumen yang tidak hanya ahistoris tetapi juga berbahaya. Argumen ini secara implisit menyuarakan sebuah pertanyaan usang “buat apa sumber daya alam melimpah kalo gak bisa jadi devisa?”. Dibalik retorika hilirisasi dan kemajuan, tersembunyi sebuah paradigma yang mereduksi alam menjadi komoditas dan mengorbankan keadilan sosial-ekologis demi keuntungan segelintir pihak.
Pembelaan atas nama hilirisasi nikel sering kali hanya berfungsi sebagai kosmetik dari niat yang lebih purba—memeras bumi untuk menggandakan laba. Narasi bahwa pembangunan dengan mengeksploitasi sumber daya alam akan membuat Indonesia “naik kelas” dalam hierarki global perlu dipertanyakan secara kritis.
Faktanya, yang sering kali naik kelas adalah korporasi dan para pemegang sahamnya. Sementara itu, masyarakat di lingkar tambang justru terjebak dalam kemiskinan struktural, dipaksa berhadapan dengan polusi udara, limbah beracun, dan tanah yang tak lagi produktif. Kemajuan yang dijanjikan menjadi ironi di hadapan kenyataan pahit ini.
Paradigma ini bukanlah hal baru, dan Arturo Escobar membongkarnya dengan tajam. Menurutnya, pembangunan bukanlah sekadar alat ekonomi, melainkan sebuah mesin pencerita ciptaan “Dunia Pertama”. Mesin inilah yang secara aktif memproduksi citra tentang “Dunia Ketiga” sebagai kawasan tertinggal, lalu menawarkan satu-satunya resep penyembuhan—model industri Barat.
Baca juga:
Dalam prosesnya, mekanisme ini secara sistematis meminggirkan dan melenyapkan cara berpikir dan bertindak yang lebih membumi dan asli dari masyarakat setempat. Karena itu, Escobar mengkritik terhadap pembangunan dan mengklaim bahwa pembangunan sudah sampai di jalan buntu. Upaya mencari “pembangunan jenis lain”—entah itu “pembangunan hijau” atau “berkelanjutan”—hanyalah variasi dari resep gagal yang sama. Masalahnya bukan lagi bagaimana cara membangun, melainkan gagasan “pembangunan” itu sendiri yang harus ditolak secara mendasar.
Logika Bahlil, dengan pembelaan mati-matiannya pada hilirisasi, adalah contoh sempurna dari jebakan berpikir ini. Ia terdengar masuk akal di panggung ekonomi—investasi meningkat, lapangan kerja tercipta—namun pada dasarnya ia hanya sibuk memoles mesin yang sama, tanpa pernah menggugat cetak biru di baliknya.
Inilah yang digambarkan oleh ekonom Kate Raworth sebagai pembangunan yang terus melampaui batas ekologis namun gagal memenuhi fondasi sosial. Kita didorong untuk percaya bahwa setiap ton nikel adalah tanda kemajuan, padahal bagi warga yang hidupnya bergantung pada alam, itu adalah tanda awal dari keterasingan dan kehilangan. Ketika alam dikeruk seenak dengkul sementara warga dibiarkan menanggung, kita sedang menyaksikan matinya jiwa ekologis pemerintah.
Mendefinisikan Ulang Pembangunan
Menurut saya mendefinisikan ulang pembangunan dimulai dengan keberanian untuk menolak narasi cacat yang selama ini dipaksakan. Saya tidak anti terhadap pembangunan itu sendiri, tetapi saya menolak pembangunan yang diukur semata dengan angka investasi, yang ditegakkan di atas fondasi kehancuran ekologis dan ketidakadilan sosial. Itu bukanlah pembangunan, melainkan sebuah bentuk perusakan terencana.
Baca juga:
Pembangunan sejatinya tidak diukur dari berapa banyak pulau yang berhasil kita gali, melainkan dari sejernih apa air yang bisa diminum oleh generasi mendatang. Pembangunan bukanlah tentang membangun pasar raksasa, melainkan membangun peradaban yang beradab—yang melindungi warganya dan merawat alamnya.
Gerakan sosial yang lahir dari kesadaran inilah yang akan menjadi fondasi bagi tatanan alternatif, sebuah transformasi praktis sebagaimana yang digagas oleh Arturo Escobar. Dengan definisi ini, pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan setiap kali seorang pejabat berbicara tentang proyek pembangunan adalah “Pembangunan ini untuk siapa? Untuk rakyat, atau untuk mereka yang duduk di meja tender?”.
Sebab, jawaban atas pertanyaan itulah yang kini dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput. Kemarahan mereka bukanlah kemarahan yang lahir dari kebencian, melainkan dari rasa kehilangan yang mendalam. Kehilangan kampung halaman yang dikepung alat berat, kehilangan sumber mata pencaharian, dan kehilangan masa depan yang lestari. Ketika semua yang hilang itu tak tergantikan, negara sejatinya sedang menciptakan sebuah generasi yang tumbuh dengan luka ekologis—dan mereka akan selalu ingat siapa yang menggoreskannya.
Oleh karena itu, apa yang kita butuhkan hari ini bukanlah pembangunan yang mengeruk alam tanpa ampun, melainkan keberanian kolektif untuk mengatakan cukup. Cukup merusak, cukup menjarah, dan cukup menjadikan bumi sebagai martir. Karena di ujung logika pembangunan yang eksploitatif, tidak pernah ada kemajuan. Yang ada hanyalah lubang-lubang raksasa—di tanah, di air, dan di nurani kita sendiri.
Editor: Prihandini N
