Seabad setelah kelahirannya, Pramoedya Ananta Toer tidak hanya dikenang sebagai pengarang besar, tetapi sebagai medan magnet gagasan yang terus menyulut diskusi tentang sejarah, kekuasaan, dan kemanusiaan. Buku Bapa Semua Bangsa: Membaca Seabad Pramoedya Ananta Toer (selanjutnya BSB) hadir bukan sekadar untuk mengenang, melainkan untuk meneruskan perlawanan: bahwa sejarah bukan museum narasi mati, tapi arena tafsir yang terus berubah—dan penuh pertarungan kuasa.
BSB hadir sebagai kumpulan esai yang menggugah. Para penulis seperti Ahmad Sunjayadi, Hery Yanto The, Nadia Varayandita dan lainnya merefleksikan pertanyaan-pertanyaan tentang humanisme itu dengan mengupas karya-karya fiksi dan non-fiksi Pramoedya.
Baca juga:
- Dari Bumi Manusia ke Istana: Refleksi 100 Tahun Pramoedya dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Seratus Tahun Pramoedya Ananta Toer
Buku yang diberi sekapur sirih oleh budayawan Eka Budianta, prolog oleh networker kebudayaan Halim HD dan epilog oleh Djoko Saryono, guru besar Sastra Universitas Negeri Malang ini terbagi dalam tiga bagian: “Mencari Pramoedya” berisi refleksi personal dan pencarian spiritual terhadap pemikiran Pram; “Pramoedya dalam Karya” membedah warisan estetik dan politik Pram dalam karya-karyanya; sementara “Metode-metode Pram” menyingkap bagaimana proses kreatifnya sangat politis—bukan sebagai propaganda, tapi sebagai cara bertahan dan melawan dalam ruang represi.
Demonisasi
Pram memahami bahwa ingatan adalah alat perlawanan. “Melawan lupa” bukan sekadar slogan, melainkan strategi epistemologis. Djoko Saryono dalam buku ini menyebut bagaimana narasi tentang Pramoedya di Indonesia hingga kini masih dibayangi ketakutan negara. Bahkan penamaan jalan atas nama Pram di Blora ditolak sebagian kalangan. Guru besar sastra ini menyebutnya sebagai bentuk “ketakutan terhadap ingatan”—dan karena itu, Pram terus didemonisasi, karena ia menawarkan ingatan alternatif yang tak tunduk pada narasi resmi (hlm. 194–198).
Tokoh-tokoh Pram seperti Minke dan Nyai Ontosoroh tidak hadir sebagai tokoh hitam-putih. Mereka kompleks, penuh kontradiksi, dan sangat manusiawi. Mereka tidak sekadar menolak kekuasaan kolonial, tetapi juga menantang patriarki, feodalisme, dan bahkan ketakutan dalam diri sendiri. Nyai Ontosoroh bukan hanya simbol emansipasi, tetapi juga representasi dari pengetahuan tandingan: ia belajar sendiri, membangun sistem pendidikan, dan menolak direduksi sebagai “gundik” (hlm. 82–96).
Namun, satu hal paling penting dalam diskusi tentang Pram adalah posisi tulisannya sebagai “politik pengetahuan”. Ia tidak menulis dari menara gading. Ia menulis dari penjara, pengasingan, dan pengawasan. Setiap kalimatnya lahir dari ketegangan antara ekspresi dan represi. Dan justru karena itu, tulisannya menjadi lebih tajam: ia tahu bahwa menulis adalah bertaruh—bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk masa depan bangsanya.
BSB menyadarkan kita bahwa Pram tidak pernah sendirian. Ia bekerja dengan data, arsip, wawancara, dan cerita rakyat. Ia bukan sekadar sastrawan jenius, tapi seorang peneliti lapangan, sejarawan jalanan, dan pendengar yang sabar. Dalam proses ini, Pram menciptakan ruang kolektif dalam penulisan sejarah. Ia menyadari bahwa sejarah yang benar tidak bisa lahir dari satu suara dominan, tetapi dari keberagaman suara rakyat.
Menghidupkan Kembali Pram
Hal yang menarik juga dibahas dalam buku ini adalah bagaimana generasi muda kini menghidupkan kembali Pram. Komunitas diskusi daring, pementasan Bumi Manusia, hingga adaptasi ke layar lebar, menunjukkan bahwa Pram telah melampaui tubuh biologisnya. Ia menjadi aktor diskursif dalam ruang publik Indonesia hari ini. Ini berarti bahwa perjuangan Pram tidak selesai di masa Orde Baru, tetapi justru menemukan bentuk-bentuk baru di era digital yang penuh manipulasi informasi.
BSB mengingatkan kita, di tengah derasnya hoaks sejarah dan pengaburan kebenaran melalui teknologi, Pram memberi kita alat untuk berpikir ulang tentang bagaimana memverifikasi cerita, mempertanyakan otoritas dan mendengarkan mereka yang selama ini dibungkam. Sebagaimana dikatakan Djoko Saryono dalam epilog buku ini, Pram adalah “medan magnetis … teladan keberanian, ketabahan, dan penderitaan mempertahankan keyakinan pandangan dan gagasannya” (hlm. 199). Ia menjadi simbol dari apa yang paling kita butuhkan saat ini: konsistensi berpikir dan keberanian menolak tunduk.
Baca juga:
Pram juga relevan dalam konteks ekologi pengetahuan. Dalam dunia yang dikonstruksi melalui industrialisasi pengetahuan dan kapitalisasi informasi, Pram berdiri sebagai benteng alternatif: bahwa pengetahuan bukan milik elite, tetapi milik semua orang yang mau berpikir. Pengetahuannya tidak datang dari universitas atau institusi riset, tetapi dari pengamatan, keterlibatan, dan pengalaman hidup. Ia menulis dari bawah, dan karenanya tetap menjadi pengganggu bagi mereka yang nyaman di atas kursi jabatan.
Kita hidup di masa ketika literasi makin banyak diperbincangkan, tetapi jarang dipraktikkan secara radikal. Membaca Pram bukan soal memahami jalan cerita, tetapi menembus jaring kuasa yang membentuk cerita itu. Ia mengajak kita bukan sekadar membaca, tetapi membongkar, mempertanyakan, dan jika perlu: menulis ulang dunia. Dalam hal ini, BSB bukan hanya kumpulan esai, tetapi ajakan untuk membentuk semacam “komunitas epistemik Pramoedya”, yaitu mereka yang percaya bahwa dunia bisa ditulis ulang jika kita berani mengganggu kenyamanan status quo.
Di tengah wacana nasionalisme yang banal dan maskulin, Pram hadir dengan nasionalisme yang diskursif, reflektif, dan berlandaskan pada penderitaan rakyat. Ia bukan pengkhotbah, tapi penyaksi. Ia tidak memaksakan jawaban, tapi memancing pertanyaan. Dan itu jauh lebih membebaskan.
BSB menantang kita, ketika kita bicara tentang Pramoedya hari ini, kita sebenarnya sedang bertanya: apa yang kita perjuangkan dalam sejarah kita sendiri? Apakah kita masih menelan narasi yang disuapkan, ataukah sudah mulai menciptakan narasi baru yang lebih adil? Pram mengingatkan bahwa tidak ada sejarah yang netral. Dan karena itu, setiap dari kita adalah penulis yang potensial. Kita semua punya tanggung jawab untuk melawan kelupaan dan menolak keseragaman.
Pramoedya tidak butuh patung atau nama jalan sebagai bentuk perayaan. Yang ia butuhkan adalah praktik: membaca kritis, berpikir jernih, dan menulis dengan keberanian. Karena hanya dengan cara itulah sejarah bisa benar-benar menjadi milik rakyat—bukan alat kekuasaan. (*)
Editor: Kukuh Basuki
