“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.”
Selama bertahun-tahun, kutipan tersohor dari Nelson Mandela itu melandasi keyakinan saya—dan mungkin jutaan anak muda Indonesia lainnya. Kami percaya pendidikan adalah jalan paling rasional untuk memperbaiki taraf hidup, mengadu nasib secara bermartabat, dan berkontribusi pada bangsa.
Keyakinan itulah yang mendorong saya langsung melangkah ke jenjang magister begitu menyabet gelar sarjana. Investasi ilmu, pikir saya, pasti membuka ruang yang lebih lapang. Namun, setelah toga dilepas dan ijazah di tangan, realita menampar cukup keras: pendidikan tinggi tak lagi berbanding lurus dengan kepastian kerja.
Dalam tiga bulan pertama pascalulus S2, saya mengirim tak kurang dari 100 hingga 200 lamaran. Dari instansi pemerintah, kampus, media, BUMN, hingga startup. Hasilnya? Sebagian besar gugur di meja administrasi, dan hanya segelintir yang berlanjut ke ruang wawancara.
Tentu, Pengalaman pribadi ini tak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur kondisi ketenagakerjaan nasional. Namun, dari rentetan penolakan itu, ada satu tembok besar yang saya sadari: dunia kerja hari ini menuntut jauh lebih banyak daripada sekadar ijazah dan semangat membara.
Baca juga:
Syarat paling jamak yang kerap ditemui adalah: berpengalaman minimal 1–3 tahun. Di sinilah logika mulai terasa terbalik. Bagaimana seorang lulusan baru (fresh graduate) bisa punya pengalaman profesional jika kesempatan pertama untuk bekerja saja tak pernah diberikan? Pengalaman baru bisa didapat jika diterima kerja, tetapi untuk diterima kerja harus punya pengalaman. Lingkaran setan ini bukan hanya jeritan saya seorang, melainkan kecemasan kolektif generasi hari ini.
Secara statistik, gambaran ini makin beralasan. Data BPS per Agustus 2025 mencatat ada sekitar 7,46 juta pengangguran di Indonesia, ratusan ribu di antaranya memegang ijazah diploma dan sarjana. Sementara itu, PDDikti mencatat kampus-kampus kita meluluskan sekitar 1,26 juta mahasiswa setiap tahunnya. Artinya, ada tumpahan lebih dari satu juta pencari kerja berpendidikan tinggi setiap tahun yang harus berebut di kolam kesempatan yang kian menyempit.
Kondisi ini makin pelik saat gelombang Artificial Intelligence (AI) menerjang. Laporan The Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum menegaskan bahwa otomatisasi dan AI sedang merombak peta kebutuhan tenaga kerja global. Akibatnya, lulusan baru kini tak cuma bersaing dengan sesama manusia, tetapi juga dituntut mampu berdampingan—atau bahkan kalah cepat—dengan algoritma.
Jika ditarik ke ranah akademis, fenomena ini sejatinya dapat dijelaskan lewat teori Human Capital dari Gary Becker. Becker menyebut pendidikan sebagai investasi kapasitas diri. Namun, investasi ini hanya akan bernilai jika pasar kerja sanggup menyerapnya. Ketika pertumbuhan lapangan kerja tak sebanding dengan ledakan lulusan, fungsi pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial perlahan luntur.
Di titik ini, pandangan Pierre Bourdieu menjadi relevan: keberhasilan tak cuma dijamin oleh modal intelektual (cultural capital), tetapi juga modal sosial dan jaringan. Tak heran jika banyak lulusan berprestasi justru tersingkir hanya karena tak memiliki “akses” atau pengalaman formal.
Paradoks ini makin menggelitik ketika kita menengok jalur menuju jabatan publik atau politik. Untuk menjadi profesional—sebut saja dosen, peneliti, atau spesialis di industri—seseorang dihantam bertubi-tubi oleh kualifikasi ketat: sertifikasi, tingginya jenjang akademik, publikasi, hingga pengalaman bertahun-tahun.
Baca juga:
Sebaliknya, panggung politik dan jabatan publik sering kali bergerak dengan dinamika yang jauh berbeda. Tentu, secara hukum dan mekanika demokrasi, perbedaan ini sah-sah saja. Namun, realitas ini meninggalkan pertanyaan ganjil di benak publik: Mengapa syarat untuk menjadi pekerja profesional begitu menjulang tinggi, sementara akses menuju pengambil kebijakan publik terasa jauh lebih fleksibel?
Pertanyaan ini tentu bukan untuk mendiskreditkan pihak mana pun, melainkan cermin refleksi: sudahkah kita menerapkan prinsip meritokrasi secara konsisten di semua lini?
Janji pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru lewat hilirisasi dan ekonomi digital tentu patut diapresiasi. Namun, keberhasilan target tersebut tidak boleh berhenti pada angka statistik di atas kertas. Kuncinya ada pada inklusivitas: apakah ruang itu benar-benar terbuka untuk para lulusan baru, atau kembali terkunci oleh syarat “pengalaman” yang tidak realistis?
Anak muda Indonesia sebenarnya tidak pernah kekurangan daya juang. Mereka terus belajar, mengambil kursus, mengantongi sertifikasi, hingga mempelajari AI agar tetap relevan. Mereka tidak sedang meminta karpet merah atau perlakuan istimewa. Mereka hanya butuh kesempatan pertama untuk membuktikan diri. Sebab, pengalaman tidak akan pernah lahir dari pintu yang selalu terkunci.
Pada akhirnya, mempertanyakan mengapa menjadi profesional lebih sulit daripada menjadi pejabat? bukanlah bentuk sinisme. Ini adalah otokritik atas sistem yang perlu dibenahi. Pendidikan seharusnya menjadi jembatan menuju pengabdian nyata, bukan sekadar gulungan kertas berisi deretan syarat yang makin tak terjangkau.
Jika mereka yang telah bersungguh-sungguh menggembleng diri saja masih kesulitan mendapat ruang untuk berkarya, yang sedang dipertaruhkan bukan cuma nasib satu generasi—melainkan masa depan dan daya saing bangsa ini di panggung dunia.
Editor: Prihandini N
