Harga yang harus dibayar dari krisis iklim telah kita rasakan di ruang-ruang kehidupan sehari-hari. Ia muncul dalam bentuk sumur yang mengering, hasil panen yang terganggu, rumah yang kebanjiran, pekerja yang harus tetap berada di bawah terik matahari, sekolah yang tidak nyaman, layanan kesehatan yang kewalahan, dan warga yang tidak punya pilihan untuk menyelamatkan diri.
Oleh karena itu, pertanyaan yang semestinya diajukan bukan lagi apakah perubahan iklim terjadi, melainkan siapa yang paling menanggung akibatnya dan siapa yang bertanggung jawab mengurangi risikonya. Pertanyaan itu membawa kita dari wilayah cuaca ke wilayah politik.
Ketika Risiko Iklim Menjadi Urusan Negara
Di sinilah keadilan iklim menjadi penting. Perubahan iklim memang berdampak kepada siapa saja, tetapi kemampuan menghadapi dampaknya tidak sama.
Orang dengan sumber daya cukup dapat membeli air, memperbaiki rumah, berpindah sementara, mencari tempat yang lebih sejuk, atau mengubah pola kerja. Sementara itu, mereka yang miskin bahkan tidak mempunyai pilihan untuk berhenti bekerja ketika panas menjadi ekstrem.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa kelompok yang paling rentan secara sosial-ekonomi cenderung mengalami dampak iklim secara tidak proporsional dan memiliki akses lebih terbatas terhadap pilihan adaptasi. Maka, mengatakan “semua orang terdampak” tanpa melihat perbedaan kemampuan bertahan hanya akan menyembunyikan ketidakadilan di balik kalimat yang terdengar netral.
Baca juga:
Lebih dari itu, bencana tidak lahir semata-mata dari alam. Risiko merupakan pertemuan antara bahaya alam dengan kerentanan yang dibentuk oleh tata ruang, kemiskinan, kualitas lingkungan, kepadatan permukiman, infrastruktur, dan kapasitas pemerintahan.
Hujan deras memang tidak bisa dilarang turun, tetapi negara dapat menentukan di mana manusia boleh membangun, bagaimana sungai dipelihara, apakah kawasan resapan dilindungi, dan seberapa cepat peringatan bahaya diterjemahkan menjadi tindakan.
Demikian pula kekeringan tidak selalu berarti negara tidak berdaya; kebijakan pengelolaan air menentukan siapa yang memperoleh pasokan ketika sumber air menyusut. Oleh karena itu, menyebut bencana sebagai “musibah alam” tanpa mengaudit keputusan publik yang memperbesar risikonya adalah cara paling mudah untuk menghindari pertanggungjawaban.
Ironisnya, kita sering meminta masyarakat menjadi tangguh justru setelah kebijakan publik gagal mencegah kerentanan. Warga diminta siap menghadapi banjir, tetapi tata ruang yang buruk dibiarkan; masyarakat diminta hemat air, tetapi akses air bersih belum merata; pekerja diminta beradaptasi dengan panas, tetapi perlindungan terhadap pekerja rentan tidak selalu memadai. Tentu perilaku individu tetap penting, tetapi tanggung jawab individu tidak boleh dijadikan penghapus tanggung jawab negara. Orang boleh diajari membawa payung, tetapi negara tetap wajib memperbaiki atap sekolah.
Negara juga harus berhenti mengukur keberhasilan adaptasi dari banyaknya program yang terdengar bagus. Krisis iklim tidak membutuhkan lebih banyak slogan, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja sebelum bencana menjadi berita.
Pemetaan risiko, perlindungan sumber air, tata ruang berbasis daya dukung, sistem peringatan dini, infrastruktur yang layak, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan mekanisme evakuasi adalah pekerjaan yang mungkin tidak menarik secara politik, tetapi justru menentukan keselamatan warga.
IPCC menempatkan komitmen politik, kapasitas kelembagaan, pembiayaan, pemantauan, serta tata kelola inklusif sebagai syarat penting agar adaptasi benar-benar berjalan. Pemerintah yang baru bergerak setelah kamera televisi datang sesungguhnya bukan sedang mengelola risiko, melainkan sedang mengelola citra.
Jangan Meminta Korban Menanggung Kegagalan Negara
Persoalan itu semakin terang jika kita melihat kelompok yang secara kelembagaan tidak mempunyai kebebasan untuk menyelamatkan diri. Warga binaan di lembaga pemasyarakatan, misalnya, memang kehilangan kebebasan bergerak sebagai konsekuensi hukum, tetapi tidak kehilangan hak atas keselamatan.
Ketika bangunan padat, akses keluar terbatas, dan evakuasi sepenuhnya bergantung pada pengelola, tanggung jawab negara justru menjadi lebih besar. Prinsipnya sederhana: semakin kecil kemampuan seseorang menyelamatkan dirinya sendiri, semakin besar kewajiban institusi untuk melindunginya. Negara tidak boleh menjadikan keterbatasan warga sebagai alasan untuk mengurangi perlindungan.
Logika yang sama berlaku di sekolah, rumah sakit, panti sosial, kawasan kumuh, permukiman pesisir, dan berbagai ruang publik lainnya. Kelompok rentan bukan sekadar objek bantuan ketika bencana terjadi, tetapi harus menjadi pertimbangan utama sejak kebijakan dirancang. IPCC mengingatkan bahwa adaptasi yang tidak mempertimbangkan ketimpangan dapat berubah menjadi maladaptation—tindakan yang bukannya mengurangi risiko, tetapi malah memperkuat ketidakadilan. Oleh karena itu, pembangunan yang disebut “tahan iklim” belum tentu adil jika manfaatnya hanya dinikmati kelompok yang sudah kuat, sementara biaya dan risikonya dipikul mereka yang paling lemah.
Kita juga perlu mengubah cara mendefinisikan pembangunan. Jalan, kawasan industri, perumahan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi tentu penting, tetapi pembangunan yang menghancurkan daya dukung alam sesungguhnya sedang menghabiskan modal kehidupan sendiri.
Hutan bukan sekadar kayu, sungai bukan sekadar saluran pembuangan, mangrove bukan lahan kosong, dan udara bersih bukan fasilitas gratis yang boleh digunakan tanpa batas. Ketika ekosistem rusak, tagihannya datang melalui banjir, kekeringan, gagal panen, penyakit, kerusakan infrastruktur, hilangnya produktivitas, dan konflik sumber daya. Alam memang tidak mengirimkan faktur setiap bulan, tetapi bukan berarti tagihannya tidak pernah datang.
Negara yang tangguh bukan negara yang mampu menjanjikan bahwa bencana tidak akan terjadi, melainkan negara yang sanggup memastikan bahwa bencana alam tidak berubah menjadi bencana sosial karena kelalaian manusia.
Baca juga:
Prakiraan cuaca harus menjadi dasar keputusan; peringatan dini harus diikuti kemampuan bertindak; anggaran harus berubah menjadi perlindungan; dan kelompok yang paling rentan harus ditempatkan di depan, bukan di belakang antrean. Jika negara hanya hadir ketika bencana sudah terjadi, ia mungkin sedang menunjukkan kehadiran, tetapi belum tentu sedang menjalankan tanggung jawab.
Lalu, ketika iklim semakin tidak bersahabat, negara macam apa yang ingin kita bangun? Negara yang sibuk menghitung kerugian setelah bencana, atau negara yang serius mengurangi kerugian sebelum bencana terjadi?
Kita tidak bisa mengendalikan hujan, panas, kekeringan, atau gerak atmosfer, tetapi kita dapat menentukan apakah semua itu akan menjadi gangguan yang dapat dikelola atau tragedi yang memperdalam ketimpangan. Oleh karena itu, tanggung jawab negara terhadap krisis iklim bukan kemurahan hati, apalagi aksi pencitraan. Ia adalah kewajiban publik: melindungi manusia, menjaga lingkungan, dan memastikan bahwa mereka yang paling sedikit memiliki pilihan tidak dipaksa membayar harga paling mahal dari krisis yang tidak mereka ciptakan.
Editor: Prihandini N
