Kenapa ada masyarakat yang ingin dipimpin lagi oleh seseorang bertangan besi yang mampu mengekang kebebasannya sendiri?
Pengesahan RUU TNI menjadi momentum untuk mengingat kembali periode pemerintahan Orde Baru. Masa ketika pemerintahan otoriter Soeharto memimpin negeri ini. Pada masa itu, TNI terlibat di berbagai sektor atau bidang pemerintahan. Keterlibatan TNI yang terlalu jauh di dalam pemerintahan menimbulkan berbagai polemik sehingga muncullah istilah dwifungsi militer. Dwifungsi memperbolehkan militer tidak hanya fokus terhadap pertahanan saja, tapi bisa memainkan peran dalam ranah sipil atau pemerintahan.
Polemik bangkitnya kembali dwifungsi militer telah menciptakan dikotomi antar masyarakat di Indonesia. Meskipun mengetahui sejarah Indonesia yang memiliki pengalaman kelam di bawah kepemimpinan militer, masih banyak masyarakat Indonesia yang mengharapkan adanya pemimpin tangan besi seperti Soeharto untuk memimpin Indonesia yang lebih sejahtera dan maju kedepannya. Padahal sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa tidak cocok ketika militer mencoba untuk masuk kedalam ranah sipil. Karena penyelesaian-penyelesaian masalah dalam militer sangat berbeda dengan ranah sipil, sehingga dwifungsi militer telah memberikan banyak bercak dalam sejarah kelam Indonesia.
Fasisme dan Permasalahan Pendidikan
Dikotomi yang membawa pada terbelahnya masyarakat yang pro dan kontra akan berpotensi memunculkan patologi budaya. Istilah yang secara metaforis menunjukkan penyakit masyarakat dalam konteks budaya. Salah satu patologi budaya dari RUU TNI ini adalah munculnya kekuasaan berlebih dalam militer dan kontrol berlebihan terhadap masyarakat. Fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Fenomena patologi budaya seperti ini juga pernah muncul di berbagai negara seperti Jerman, Italia, dan negara-negara yang pernah memiliki jejak fasisme.
Baca juga:
Bibit fasisme yang muncul dalam kasus di atas dijelaskan oleh Adorno, seorang tokoh Mazhab Frankfurt, sebagai akibat dari kebangkitan otoritarianisme irasional, bahwa terdapat perubahan besar dalam bagaimana masyarakat membentuk individu. Jika dikaitkan dengan kondisi orang-orang yang memimpikan dipimpin oleh seorang yang bertangan besi atau fasis, mari kita lihat cara anak dididik di Indonesia.
Kebanyakan dari kita yang lahir di bawah tahun 2000-an, pernah mendapatkan pendidikan yang keras dari lingkungan, baik dari guru atau orangtua/keluarga. Bentuknya seperti memukul jika tidak patuh, dan berbagai hukuman-hukuman lain yang dibalut dalam kata pendidikan.
Pola pendidikan seperti ini akan dibawa jauh ke dalam alam bawah sadar individu dan akan jauh terproyeksi dalam kehidupan sehari-hari, hingga membentuk suatu sikap politik tertentu. Pola pendidikan seperti ini akan membentuk kepribadian yang disebut kepribadian otoritarian. Kepribadian otoritarian dicirikan dengan adanya kebutuhan yang tinggi untuk menjadi patuh dan taat, serta selalu membutuhan figur autoritas yang kuat.
Jadi, mari bayangkan berapa banyak orang di lingkungan kita yang mendapatkan pola pendidikan yang keras? Sehingga tidak heran jika banyak masyarakat kita menyukai pemimpin bertangan besi. Karena ada kerinduan yang berat akan figur otoritas seperti orangtua atau guru yang tidak disadari oleh sebagian besar masyarakat kita.
Akan sulit ketika masyarakat kita tidak memahami bahwa dirinya telah berada di bawah dominansi dari alam bawah sadar. Artinya otoritarianisme irasional telah tercipta karena adanya kemenangan dari ketidaksadaran diri. Masyarakat menjadi produk dari media massa yang dibentuk oleh propaganda fasis, bisa saja dalam bentuk doktrin bahwa pendidikan yang keras adalah yang terbaik, atau mengikuti apa yang diinginkan pemimpin adalah yang terbaik, dan sebagai masyarakat kita hanya perlu mengikut saja. Tentu pemikiran seperti ini akan mematikan demokrasi yang berusaha diciptakan setelah menghancurkan kepemimpinan otoriter Orde Baru.
Pemimpin fasis memang memiliki keunggulan dalam menjamin ikatan sosial selama tidak ada otoritas oposisi. Tapi, pola pemimpin fasis sepanjang yang diketahui selalu melakukan usaha mereduksi berbagai pemikiran yang coba melawan otoritas pemerintahan. Jangan sampai demokrasi dimatikan karena masyarakat yang tidak mengetahui tentang dirinya sendiri.
Baca juga:
Mencegah Terjerumus Fasisme
Sudah menjadi kewajiban bersama untuk saling menyadarkan satu sama lain untuk melawan segala tindakan yang mampu menghancurkan demokrasi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah membentuk kesadaran kritis pada masyarakat.
Adorno melihat bahwa pembentukan identitas dan juga patologi dalam konteks psikologi dan budaya memiliki benih dalam struktur kehidupan sosial. Maka dari itu, perubahan dapat dimulai dengan memiliki kesadaran, dalam hal ini memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi pada diri sendiri dan juga lingkungan.
Dengan memiliki referensi sosiologis dan psikologis yang memadai, perubahan bisa dilakukan dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Setiap perubahan kecil tentu akan berdampak pada perubahan yang lebih besar.
Editor: Prihandini N
