Menakar Ulang Arti Sukses: Dari Angka Makro hingga Kebahagiaan Warga

Hari ini, kita hidup dalam lanskap global yang terobsesi dengan metrik dan angka kuantitatif. Di level makro, kesuksesan sebuah negara kerap diringkas dalam deretan angka infografis yang dirilis otoritas fiskal: pertumbuhan ekonomi yang positif, grafik Produk Domestik Bruto (PDB) yang merangkak naik, atau seberapa masif proyek infrastruktur nasional diselesaikan. Sementara di level mikro, kita sebagai individu terus dibombardir oleh standar kesuksesan yang didikte oleh algoritma media sosial. Sukses didefinisikan secara sempit sebagai kepemilikan materi, posisi korporat mentereng, gaya hidup mewah, serta tuntutan untuk mencapai kebebasan finansial di usia semuda mungkin.

Namun, di tengah hiruk-pikuk perayaan angka tersebut, sebuah pertanyaan esensial perlu diajukan secara jujur: apakah semua angka, grafik, dan simbol kemewahan tersebut mencerminkan kesuksesan yang hakiki? Atau jangan-jangan, kita secara kolektif sedang terjebak dalam delusi indikator yang semu? Kita mungkin sedang merayakan bungkusnya, sembari mengabaikan isi dan jiwanya.

Jika membedah arti kesuksesan di tingkat negara, potret Indonesia saat ini menyajikan sebuah paradoks yang nyata. Secara makro, ekonomi Indonesia mencatatkan performa yang sekilas tampak impresif. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2026 tumbuh solid sebesar 5,29%. Pertumbuhan ini menempatkan Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan global yang diproyeksikan IMF di angka 3,0%. Narasi resmi mengelu-elukan pertumbuhan ini sebagai bukti fondasi domestik yang solid.

Namun, jika kita membedah kualitas pertumbuhan tersebut menggunakan teori ekonomi pembangunan, retakan serius langsung terlihat. Laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 yang diterbitkan oleh Bank Dunia menyajikan realitas yang kontradiktif: proporsi pekerja berpendapatan kelas menengah di Indonesia menyusut drastis dari 14,5% pada 2018 menjadi sedikit di atas 7% pada 2025. Bahkan, upah riil pekerja dengan keterampilan menengah dan tinggi tercatat menurun sekitar 1 hingga 2 persen per tahun sejak 2018. 

Kondisi ini diperparah oleh data BPS per Maret 2026 yang menunjukkan angka Rasio Gini (indeks ketimpangan pengeluaran) nasional berada di level 0,368, dengan ketimpangan tertinggi berpusat di perkotaan besar seperti DKI Jakarta yang mencapai 0,435. Berdasarkan perspektif sosiologi ekonomi, ketimpangan ini membuktikan adanya asimetri distribusi kemakmuran. Kue pertumbuhan ekonomi menumpuk di segelintir elite pemilik modal (kapitalis), sementara masyarakat kelas pekerja harus bergelut dengan biaya hidup yang kian mencekik.

Sekitar 59,30% tenaga kerja Indonesia atau 87,88 juta orang per Mei 2026 masih terperangkap di sektor informal. Mereka adalah pengemudi ojek daring, kurir logistik, dan pekerja lepas yang tidak memiliki upah minimum tetap, jaminan kesehatan yang layak, maupun jaminan hari tua. Di sinilah kritik tajam Simon Kuznets—pencetus konsep PDB—terbukti benar: PDB hanyalah ukuran aktivitas pasar, bukan ukuran kesejahteraan publik yang komprehensif. Sebuah negara tidak bisa disebut sepenuhnya sukses jika ia hanya pandai mencetak pertumbuhan angka di atas kertas laporan keuangan dunia, tetapi abai dalam mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. 

Bias dan kedangkalan yang sama terjadi pada cara kita memandang kesuksesan di tingkat individu. Budaya modern, yang berkelindan dengan kapitalisme digital, memaksa kita untuk percaya pada Meritokrasi—sebuah konsep sosiologi yang menyebut bahwa posisi sosial seseorang murni ditentukan oleh usaha dan kemampuannya. Kita diajarkan untuk mengukur harga diri berdasarkan materi dan validasi publik. Konstruksi sosial ini melahirkan apa yang disebut oleh silsuf Byung-Chul Han sebagai The Achievement Society (Masyarakat Pencapaian), di mana individu secara sadar mengeksploitasi dirinya sendiri demi mencapai standar sukses yang mustahil. Dampaknya sangat destruktif bagi kesehatan mental generasi muda Indonesia saat ini. Gen Z dan Milenial terjebak dalam lingkaran setan hustle culture dan kecemasan eksistensial yang akut.

Ironisnya, di tengah penurunan upah riil dan menyusutnya lapangan kerja formal yang aman, media sosial terus menyajikan konten flexing (pamer kekayaan). Konten ini menciptakan ilusi bahwa menjadi miliarder di usia dua puluh tahunan adalah sebuah keharusan. Akibatnya, standar sukses bergeser dari rasa kepuasan hidup menjadi pacuan materi tanpa akhir.

Konsekuensi dari bias metrik ini terlihat jelas pada laporan World Happiness Report 2026, di mana tingkat kebahagiaan Indonesia berada di peringkat ke-87 dari 147 negara dengan skor 5,617. Angka ini menjadi refleksi psikososial bahwa kesejahteraan ekonomi makro tidak serta-merta bertransformasi menjadi kedamaian batin bagi warganya. Sukses personal sepatutnya dikembalikan pada esensi kemanusiaan yang paling subjektif dan multidimensional: kepuasan batin, kesehatan mental yang baik, keseimbangan hidup (work-life balance), dan ketangguhan untuk bangkit dari badai ekonomi.

Jika kita mengaitkan kedua level ini melalui kacamata teori institusionalisme, hubungan antara negara yang sukses dan individu yang sukses bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya terikat dalam sebuah hubungan timbal balik yang organik dan simbiotik. Negara yang sukses bertindak sebagai penyedia “institusi inklusif” (inclusive institutions)—sebuah konsep dari ekonom Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail.

Negara harus mampu menyediakan “panggung yang adil” (level playing field) bagi warganya melalui pemerataan fasilitas publik. Panggung yang adil berarti seorang anak yang lahir dari keluarga miskin di pelosok daerah terpencil harus memiliki kesempatan, kualitas pendidikan, dan akses layanan kesehatan yang sama persis untuk menjadi seorang profesional seperti halnya anak yang lahir dari keluarga pejabat di pusat ibu kota.

Ketika sebuah negara gagal menyediakan sistem hukum yang bersih dari korupsi dan akses pendidikan tinggi yang berkeadilan (akibat biaya UKT yang kian meroket), maka mobilitas sosial vertikal akan mandek. Kesuksesan individu kemudian hanya menjadi barang mewah yang bisa dibeli oleh mereka yang lahir dengan hak istimewa (privilege). Sebaliknya, jika negara berhasil menginvestasikan anggarannya untuk membangun manusia secara adil, individu yang cerdas secara intelektual dan mandiri secara ekonomi ini dengan sendirinya akan menjadi motor penggerak peradaban. Mereka akan mengisi sektor produktif, membayar pajak secara patuh, menciptakan inovasi, serta merawat modal sosial bangsa.

Pada akhirnya, kita harus berani melakukan reorientasi filosofis dan menakar ulang arti kesuksesan yang selama ini kita anut. Kita harus beralih dari sekadar mengejar pertumbuhan kuantitatif menuju pembangunan yang berpusat pada manusia (human-centered development). Bagi negara seperti Indonesia, indikator kesuksesan tertinggi bukanlah seberapa megah infrastruktur fisik atau seberapa tinggi gedung pencakar langit berdiri, melainkan seberapa rendah angka stunting pada anak-anak, seberapa kuat kelas menengah bertahan dari guncangan ekonomi, dan seberapa aman serta bahagianya warga negara menjalani kehidupan sehari-hari. 

Sementara bagi kita sebagai individu, sukses adalah tentang menemukan kedamaian di dalam diri, menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan, serta mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Sudah saatnya kita sebagai bangsa berhenti memuja angka-angka semu yang menipu, dan mulai kembali pada esensi pembangunan yang sesungguhnya: memanusiakan manusia. (*)