Belakangan, istilah “old money” menjadi semacam obsesi baru di internet Indonesia. Istilah ini muncul dalam video-video tentang cara berpakaian, pilihan interior rumah, sekolah mahal, hingga cara berbicara yang dianggap “nggak terlalu trying hard.”
Old money diposisikan sebagai simbol kelas sosial yang tenang, elegan, tidak haus validasi. Sebaliknya, “new money” sering diasosiasikan dengan sesuatu yang lebih berisik: flexing, konsumsi mencolok, dan kebutuhan terus-menerus untuk terlihat sukses.
Tetapi di Indonesia, istilah itu sebenarnya jauh lebih rumit daripada sekadar estetika TikTok. Karena di negeri ini, uang hampir tidak pernah berdiri sendiri. Uang selalu bersentuhan dengan kekuasaan. Dan mungkin yang paling penting untuk dipahami: old money belum tentu old privilege.
Ada keluarga yang kaya turun-temurun tetapi tidak punya pengaruh politik besar. Ada pemilik tanah tua di daerah, keluarga pedagang lama, atau pemilik usaha turun-temurun yang hidup nyaman lintas generasi tanpa pernah benar-benar masuk ke lingkar kekuasaan nasional. Mereka punya aset, tetapi tidak punya kemampuan menentukan arah negara.
Sebaliknya, ada juga orang yang mungkin tidak lahir dari keluarga super kaya, tetapi tumbuh dalam old privilege. Privilege jenis ini tidak selalu terlihat sebagai saldo rekening, melainkan sebagai akses terhadap institusi, pendidikan, jaringan sosial, dan rasa percaya diri yang diwariskan secara diam-diam.
Orang dengan privilege dapat dilihat ketika ia mampu masuk ke ruang elite tanpa merasa asing, mampu berbicara dengan pejabat tanpa gugup, berani gagal tanpa takut hidup runtuh, bisa memulai bisnis kapan pun ia mau karena tahu ada jaringan pengaman.
Privilege sering kali bekerja lebih halus daripada uang. Dan sejarah politik Indonesia sangat dipenuhi oleh mekanisme seperti ini.
Transformasi Old Privilege dan Lahirnya New Privilege
Pada masa Orde Baru, old privilege dibangun sangat jelas melalui kedekatan dengan negara. Militer, birokrasi, keluarga pejabat, konglomerat kroni, dan elite politik membentuk jaringan kekuasaan yang saling menopang. Kekayaan tidak hanya diwariskan lewat uang, tetapi juga lewat akses. Anak-anak elite tumbuh dengan sekolah terbaik, koneksi bisnis, dan pemahaman tentang bagaimana sistem bekerja.
Ketika reformasi datang tahun 1998, publik berharap struktur itu runtuh, tetapi yang sebenarnya terjadi lebih mirip transformasi daripada pemutusan total.
Elite lama tidak hilang. Mereka beradaptasi. Sebagian masuk partai politik baru.
Sebagian masuk media. Sebagian membangun citra demokrat. Sebagian mengubah dirinya menjadi oligark modern.
Baca juga:
Dan di situlah politik Indonesia pasca reformasi menjadi menarik sekaligus ironis. Demokrasi memang membuka ruang kompetisi yang lebih luas, tetapi tidak otomatis menghapus old privilege. Ia hanya membuat privilege tampil lebih fleksibel dan lebih pintar menyamar. Dalam konteks ini, kemunculan Joko Widodo dulu terasa sangat simbolis.
Jokowi dipersepsikan sebagai antitesis old privilege Indonesia. Ia bukan anak jenderal. Bukan anak konglomerat. Bukan bagian dari dinasti politik lama Jakarta. Narasi “orang biasa” menjadi kekuatan politik utamanya. Publik melihat Jokowi sebagai bukti bahwa seseorang dari luar lingkar elite bisa mencapai puncak kekuasaan nasional.
Dan memang, secara simbolik, Jokowi adalah bentuk new political money Indonesia: kekuasaan baru yang datang bukan dari nama keluarga besar, tetapi dari pencitraan populis, media, dan momentum demokrasi. Namun, semakin lama paradoks itu mulai terlihat karena kekuasaan, seperti uang, cenderung ingin diwariskan.
Dalam satu dekade terakhir, publik mulai melihat bagaimana lingkar kekuasaan Jokowi perlahan membentuk privilege baru. Anak-anaknya masuk politik dan bisnis dengan kecepatan yang hampir mustahil dicapai warga biasa. Relasi kuasa mulai berubah dari “pemimpin rakyat biasa” menjadi embrio dinasti modern yang memanfaatkan kombinasi elektabilitas, media sosial, dan akses negara.
Ironisnya, banyak pendukung Jokowi dulu justru mendukungnya karena berharap Indonesia keluar dari politik dinasti dan elite lama, tetapi kekuasaan ternyata punya gravitasi sendiri. Bahkan figur yang lahir sebagai simbol anti-elite bisa perlahan membangun elite baru di sekelilingnya.
Dan di sinilah hubungan Jokowi dengan Prabowo menjadi sangat penting untuk dibaca. Rekonsiliasi politik antara keduanya sebenarnya bukan hanya soal persatuan nasional, melainkan juga menunjukkan bagaimana elite Indonesia sangat adaptif dalam menjaga stabilitas kekuasaan. Dua figur yang dulu diposisikan sebagai kutub berlawanan akhirnya bertemu dalam satu orbit kepentingan.
Prabowo sendiri adalah representasi unik dari old privilege Indonesia. Ia berasal dari keluarga elite nasional: ayahnya ekonom penting negara, keluarganya punya akses internasional, dan ia tumbuh dalam lingkungan kekuasaan Orde Baru. Bahkan ketika karier politiknya jatuh pasca 1998, ia tetap memiliki modal sosial dan jaringan yang luar biasa kuat untuk kembali.
Banyak orang biasa yang kehilangan posisi mungkin akan lenyap dari sejarah politik. Tetapi old privilege memungkinkan seseorang bertahan lebih lama dari kegagalan. Dan itu terlihat jelas pada Prabowo. Ia kalah berkali-kali, tetapi tetap punya sumber daya untuk bangkit. Tetap punya akses media. Tetap punya jejaring. Tetap relevan. Ini bukan semata soal kemampuan individu, tetapi juga tentang bagaimana privilege historis bekerja dalam politik Indonesia.
Old Privilege, New Power
Menariknya, era Jokowi dan Prabowo justru memperlihatkan percampuran antara old privilege dan new power. Jokowi membawa gaya populisme digital dan citra kesederhanaan. Prabowo membawa simbol elite lama dan nasionalisme klasik. Tetapi pada akhirnya, keduanya bertemu dalam sistem politik yang tetap sangat oligarkis.
Dan publik perlahan mulai menyadari sesuatu yang pahit: di Indonesia, pergantian wajah politik belum tentu berarti pergantian struktur kekuasaan. Hal ini semakin terasa ketika ekonomi digital melahirkan kelas kaya baru: influencer, YouTuber, selebritas internet, pendiri start-up, hingga affiliator media sosial. Mereka datang bukan dari old money tradisional. Banyak yang benar-benar membangun kekayaan dari algoritma dan ekonomi perhatian.
Baca juga:
Namun, dunia baru ini bahkan perlahan terserap ke dalam logika privilege lama. Influencer dekat dengan pejabat. Pebisnis digital masuk lingkar kekuasaan. Selebritas internet dijadikan alat politik. Popularitas diubah menjadi modal elektoral.
Indonesia hari ini akhirnya seperti mesin besar yang terus mengubah bentuk privilese tanpa pernah benar-benar menghancurkannya. Old money beradaptasi menjadi investor startup. Old privilege masuk podcast dan TikTok. Politisi tampil seperti content creator. Content creator mulai hidup seperti elite lama. Semuanya bercampur.
Dan di tengah semua itu, generasi muda biasa mulai mengalami kelelahan sosial. Mereka tumbuh dengan janji meritokrasi, tetapi melihat akses tetap menentukan terlalu banyak hal. Mereka disuruh percaya bahwa semua orang bisa sukses asal bekerja keras, sementara mereka menyaksikan bagaimana nama keluarga, koneksi politik, dan kedekatan dengan kekuasaan tetap membuka pintu lebih cepat daripada kompetensi.
Mungkin itu sebabnya istilah “old money” begitu memikat di internet Indonesia. Ia sebenarnya bukan sekadar fantasi tentang kaya raya. Ia adalah fantasi tentang hidup tanpa kecemasan struktural. Tentang hidup yang tidak selalu takut jatuh, tidak harus terus membuktikan diri, yang masa depannya sudah diamankan sejak lahir.
Dalam politik Indonesia hari ini, mungkin itulah privilege paling besar: bukan sekadar punya uang atau jabatan, tetapi kemampuan memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di sekitar lingkar yang sama, bahkan ketika republik mengaku dirinya sudah berubah.
Editor: Prihandini N
