Akhir-akhir ini Indonesia tengah tergonjang-ganjing oleh banyak masalah yang rasa-rasanya tiada habisnya. Negara di bawah kuasa Prabowo, yang belum genap setahun ini, tiap harinya muncul ulah-ulah pejabat negara yang berujung pada polemik di tataran masyarakat.
Sedari pelantikan kabinet merah putih, publik mulai merasakan banyak kejanggalan. Kegelisahan dan kekhawatiran publik yang berlebih ini pertama kali dipicu ketika menyaksikan kabinet yang sangat gendut, tidak jelas substansinya apa, dan dianggap banyak diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten.
Tidak sedikit publik pun menilai bahwa hal ini sebagai bentuk balas budi politik Prabowo dengan bagi-bagi kue kekuasaan. Lahirlah penambahan jumlah kementerian, wakil-wakil menteri, utusan khusus, hingga staf-staf khusus yang tidak jelas berguna sebagai apa.
Makin kesini pemerintahan Prabowo makin menjadi-jadi dan brutal. Terjadi banyak kebijakan maupun perbuatan mereka yang nampak nyeleneh, serampangan, dan menyimpang dari kepentingan rakyat. Presiden Prabowo dan para pembantunya seperti secara bergiliran melakukan blunder-blunder yang akhirnya mendatangkan malapetaka dan membuat geram masyarakat. Serentetan masalah itu dapat dilihat dari: gas langka, pembabatan hutan, efisiensi anggaran, PHK di mana-mana, Danantara, penundaan pengangkatan PNS dan PPPK, IHSG anjlok, dan yang terbaru RUU-TNI.
Baca juga:
Tiap kali membuka ponsel, berita-berita dalam negeri yang muncul tersebut menyebabkan dada saya terasa sesak dan jantung berdetak lebih kencang daripada biasanya. Sambil menghela nafas dalam-dalam, saya bergumam dalam hati: “Ya Tuhan, apa lagi ulah pemerintah hari ini. Saya mohon sadarkanlah mereka”.
Berpotensi kembali ke Orde Baru
Baru-baru ini terjadi kekisruhan di berbagai penjuru daerah. Hal ini dipicu karena dikebutnya pengesahan RUU-TNI yang dinilai banyak merugikan masyarakat sipil, bahkan lebih jauh dapat mengembalikan trauma masa lalu kita terhadap Orde Baru.
Aksi-aksi protes rakyat pun mulai pecah di mana-mana. Menjamurnya demonstrasi di jalanan, mencuatnya tagar Indonesia gelap, kembalikan tentara ke barak, dan serentetan aksi-aksi lainnya mulai banyak didengungkan.
Namun kecemasan akan Orba jilid dua ini telah saya wanti-wanti sejak Prabowo bilang untuk menghilangkan oposisi, karena bukan budaya kita. Ia menganggap bahwa budaya kita adalah kolaborasi dan kerja sama, bukan oposisi yang merupakan produk budaya Barat. Argumen itu disampaikan dalam pidatonya di Kongres III Nasdem, Jakarta Pusat (27/8/2024).
Bagi saya argumen tersebut sangat menyeramkan dan berbahaya, sebab dikeluarkan dari mulut seorang Kepala negara yang menjalankan proses demokrasi. Di titik inilah kecemasan saya terkait kembalinya Orde Baru mulai tumbuh.
Kecemasan saya berkecamuk saat melihat umpan-umpan balik dari pemerintah terhadap kritikan. Alih-alih menerima berbagai kritik dan menawarkan solusi, pemerintah justru memperlihatkan gestur dan komunikasi yang sangat buruk ke publik.
Misalnya saja, Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), yang merespons #Indonesiagelap dengan mengatakan “Kau yang gelap!” (19/2/2025). Prabowo yang balas kritik terhadap MBG dengan kata “Ndasmu!” (15/2/2025). Belum lagi yang baru-baru ini, Prabowo mengatakan “Biarkan anjing-anjing menggonggong” kepada suara-suara miring yang meragukan keyakinannya akan masa depan cemerlang Indonesia (20/3/2025). Dan, masih banyak lainnya.
Baca juga:
Yang jelas, pola komunikasi pemerintah yang terus-terusan seperti ini merosot kepercayaan masyarakat. Apabila dinormalisasikan pemerintah, bukan tidak mungkin bangkit pemberontakan besar-besaran, seperti yang terjadi beberapa dekade lalu.
Lantas, apa yang sebaiknya dihindari dan seharusnya kita lakukan? Kita harus bersatu melawan ke atas, bukan ke samping!
Bergandengan Tangan Melawan Tirani
Belakangan ini, media sosial tengah diramaikan dengan mencuatnya tren “Pretty girl don’t vote 02”. Ungkapan ini marak digaungkan di platform X dan Tiktok, yang dimaksudkan untuk para pendukung paslon 02, Prabowo dan Gibran, yang sekarang duduk di pemerintahan. Tren ini muncul sebagai ungkapan sindiran, kekesalan, hingga kekecewaan terhadap para pendukung Prabowo dulu. Bahkan, muncul bentuk-bentuk narasi kekerasan dan ujaran kebencian kepada orang-orang yang mendorong Prabowo.
Narasi-narasi semacam ini sebaiknya mulai kita kubur dalam-dalam. Sebab, narasi semacam ini menimbulkan konflik antar masyarakat yang berkepanjangan dan tidak berujung. Menurut saya, yang harus kita lakukan adalah merangkul mereka yang mendorong Prabowo dulu, menyatukan kekuatan, dan sama-sama mengawal kebijakan.
Seyogianya tidak ada lagi pendikotomian antara pendukung 01, 02, atau 03. Saat ini kita memiliki posisi politik yang sama, yaitu warga negara Indonesia yang menginginkan kesejahteraan dan kedaulatan.
Arus penekanan mestinya ditujukan kepada pemerintah yang saban hari semakin ngawur dan tidak terkontrol, alih-alih sesama masyarakat. Maka dari itu, konflik horizontal harus disudahi dan mulai fokus mengembalikan tata negara ke jalur yang seharusnya. (*)
Editor: Kukuh Basuki
