Matinya Teknokrasi di Bumi Pertiwi

“Di negeri yang dulu dibangun dengan cangkul insinyur dan pena para pemikir, kini arah pembangunan ditentukan oleh kalkulator elektabilitas dan algoritma pencitraan. Rasionalitas digusur oleh opini mayoritas, dan kebijakan publik lebih sering lahir dari ruang rapat politik ketimbang ruang laboratorium. Pertanyaannya: apakah bangsa ini masih percaya bahwa pengetahuan adalah dasar kemajuan?”

Ketika Akal Sehat Tak Lagi Dibutuhkan

Di tengah keramaian jargon kemajuan dan digitalisasi, senyap terdengar satu suara yang perlahan menghilang dari peradaban birokrasi Indonesia: suara akal sehat berbasis keilmuan. Kita sedang menyaksikan tragedi senyap, kematian teknokrasi di negeri yang konon sedang mengejar “visi Indonesia emas”. Bukan karena perang atau krisis ekonomi, tapi karena sistem yang secara perlahan namun pasti menyingkirkan nalar, keahlian, dan pengetahuan dari pusat pengambilan keputusan.

Baca juga:

Dalam dunia ideal Plato, negara seharusnya dipimpin oleh para philosopher kings mereka yang berilmu, bijak, dan tidak terjebak pada kepentingan pribadi. Namun kenyataannya, negeri ini telah menjauh dari prinsip itu. Teknokrasi yakni kekuasaan yang dijalankan oleh orang-orang ahli dan berpengetahuan telah diringkus oleh kepentingan populisme, oligarki, dan politik elektoral sesaat.

Teknokrasi bukan hanya soal siapa yang memimpin, tapi bagaimana keputusan dibuat: berdasarkan data, akal sehat, dan kalkulasi jangka panjang. Seorang teknokrat bukan dewa, tapi juga bukan boneka kekuasaan. Ia hidup dalam keheningan laboratorium, perdebatan riset, dan studi-studi kebijakan yang mendalam. Dalam praktik, teknokrasi hidup ketika pemerintahan menyediakan ruang bagi para ahli untuk merumuskan arah pembangunan.

Namun, dalam realitas politik Indonesia, teknokrasi direduksi menjadi pelengkap legitimasi. Ahli diminta berbicara, tapi tidak didengar. Diminta menyusun naskah akademik, namun hasil akhirnya ditentukan oleh lobi-lobi dan popularitas media sosial. Maka, alih-alih memajukan bangsa, kebijakan publik kita sering kali tampil sebagai hasil kompromi kekuasaan yang tak rasional.

Kuburan Teknokrasi dalam Proyek Nasional

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN): Teknokrasi yang di-hijack Politik

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur bisa menjadi proyek nasional yang visioner. Tapi pertanyaan besarnya: apakah ini lahir dari proses teknokratis yang transparan? Banyak ahli tata kota, lingkungan, dan ekonomi yang sejak awal mempertanyakan urgensi proyek ini. Risiko kerusakan ekosistem, beban fiskal jangka panjang, hingga potensi konflik lahan disampaikan oleh akademisi lintas kampus.

Namun, suara mereka tidak pernah menjadi arah utama kebijakan. Pemerintah tetap jalan terus, dengan dalih narasi besar “pemerataan pembangunan”. Padahal, pembangunan IKN justru memperlihatkan wajah Indonesia yang semakin menjauh dari prinsip evidence-based policy. Teknokrasi dikubur hidup-hidup oleh proyek mercusuar.

Penanganan Pandemi COVID-19: Antara Sains dan Simulakra

Dalam logika normal, pandemi seharusnya menjadi panggung utama para ilmuwan. Tapi di Indonesia, yang terjadi adalah kekacauan epistemik. Di awal pandemi, ucapan pejabat yang mengklaim bahwa “virus tak kuat hidup di Indonesia karena cuaca tropis” memperlihatkan betapa rendahnya peran sains dalam kebijakan.

Ketika para epidemiolog meminta lockdown berbasis kurva infeksi, pemerintah justru memilih istilah-istilah abu-abu seperti PSBB dan PPKM yang kerap berubah aturan tiap minggu. Akibatnya, ratusan ribu nyawa melayang di antara kebingungan dan politisasi. Dalam dunia yang waras, teknokrasi akan menjadi perisai. Tapi di Indonesia, teknokrasi justru menjadi kambing hitam ketika kebijakan gagal.

Kisruh Pendidikan: Antara Kebijakan Digital dan Kenyataan Sosial

Program Merdeka Belajar dan digitalisasi pendidikan diluncurkan dengan jargon revolusioner. Namun di balik itu, kebijakan pendidikan cenderung top-down, minim dialog dengan guru dan praktisi pendidikan. Sistem Asesmen Nasional, perubahan kurikulum, dan transformasi digital sering kali mengabaikan konteks sosial sekolah di daerah yang masih berjuang dengan jaringan internet dan kekurangan guru.

Di sinilah paradoks teknokrasi muncul: kebijakan berbasis data statistik nasional, tapi abai terhadap realitas lokal. Dalam dunia pendidikan, teknokrasi semestinya hidup dalam ruang kelas, bukan hanya dalam presentasi PowerPoint.

Ketika Logos Kalah oleh Doxa

Dalam pandangan filsuf Prancis, Michel Foucault, pengetahuan selalu terikat dengan kuasa. Ia tidak netral. Namun, di negeri ini, pengetahuan bahkan tak diberi ruang untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Yang berkuasa adalah doxa opini publik, citra media sosial, dan narasi populis.

Seorang ekonom atau insinyur bisa menghabiskan tahun untuk menyusun model perencanaan kota, tapi keputusannya bisa dibatalkan hanya karena satu trending topic di Twitter. Dalam dunia seperti ini, kebenaran bukan lagi hasil penyelidikan ilmiah, melainkan hasil like, share, dan suara terbanyak.

Baca juga:

Habermas menyebut ini sebagai “krisis legitimasi rasional.” Ruang publik tak lagi diisi oleh diskursus yang deliberatif, tapi oleh tabloid emosi. Sains dibungkam, keahlian dianggap elitis, dan kebijakan akhirnya ditentukan oleh resonansi politik, bukan oleh akurasi perhitungan. Teknokrasi, dalam konteks ini, mati bukan karena tak berguna melainkan karena tak populer.

Ada tiga akar utama kematian teknokrasi di Indonesia:

Politisasi Birokrasi dan Lemahnya Meritokrasi
Posisi strategis dalam pemerintahan seringkali diisi berdasarkan loyalitas politik, bukan kapasitas keilmuan. Teknokrat tulen kalah bersaing dengan buzzer atau mantan tim sukses. Birokrasi tidak memberi ruang bagi mereka yang tidak tunduk secara politik.
Populisme dan Polarisasi
Masyarakat Indonesia semakin terbelah dalam bising narasi identitas. Dalam situasi ini, sains dan teknokrasi kehilangan ruang bicara. Opini publik lebih dipengaruhi influencer daripada profesor. Ini menciptakan epistemic collapse, di mana rasionalitas digantikan oleh sentimentalitas.
Teknokrat yang Gagal Merakyat
Banyak teknokrat yang nyaman di menara gading. Bahasa mereka terlalu akademik, tertutup, dan tidak komunikatif. Ini membuat jurang antara pakar dan rakyat semakin lebar. Tanpa jembatan komunikasi, teknokrasi akan terus dianggap elitis dan tidak relevan.

Membangun Kembali Otoritas Pengetahuan

Namun, teknokrasi belum benar-benar mati. Ia sedang koma. Dan seperti pasien kritis, kebangkitannya membutuhkan tindakan cepat dan serius. Berikut beberapa strategi solutif:

Restorasi Meritokrasi dalam Rekrutmen Publik
Pejabat publik harus dipilih berdasarkan kompetensi. Bukan sekadar loyalitas atau elektabilitas. Pemerintah harus memberi ruang yang independen bagi para profesional untuk memimpin lembaga strategis, tanpa intervensi politik.
Penguatan Otonomi Akademik dan Lembaga Riset
Dunia kampus dan lembaga riset harus dilindungi dari kooptasi politik. BRIN, LIPI, dan universitas negeri harus dikelola secara profesional dan terbuka terhadap kritik. Keberanian berpikir harus dirawat, bukan ditekan.
Teknokrat Harus Belajar Bicara pada Publik
Para pakar harus turun dari menara gading dan aktif di ruang publik. Mereka harus belajar berbicara dalam bahasa masyarakat, membuat narasi yang menyentuh, dan memperjuangkan sains sebagai bagian dari wacana publik.
Edukasi Publik Berbasis Literasi Ilmiah
Masyarakat perlu dididik untuk memahami pentingnya kebijakan berbasis bukti. Media massa, sekolah, dan kampanye digital harus diarahkan pada peningkatan scientific literacy agar suara pakar tak tenggelam dalam kebisingan politik.

Matinya teknokrasi adalah pertanda bahwa negeri ini sedang mengalami krisis epistemik. Kita tak hanya kehilangan arah pembangunan, tapi juga kehilangan fondasi rasional untuk berpikir sebagai bangsa. Ketika kebijakan tak lagi lahir dari pengetahuan, maka pembangunan hanyalah pengulangan kesalahan yang dibungkus euforia.

Namun, harapan masih ada. Selama masih ada anak muda yang memilih menjadi peneliti, guru, perencana kota, epidemiolog, dan insinyur meski digaji minim, maka masih ada bara kecil yang menyala di ruang gelap republik ini. Kebangkitan teknokrasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua yang percaya bahwa bangsa ini layak dipimpin oleh nalar, bukan sekadar narasi. (*)

Editor: Kukuh Basuki