Di bawah langit yang terlalu cerah untuk disebut ramah, anak-anak sekolah berdiri berjajar. Seragam putih mereka menyerap panas, pipi mereka memerah. Tak ada tenda, tak ada lindung. Mereka tidak disuruh bertanya siapa yang datang, cukup menghafal kapan harus melambaikan bendera.
Emmanuel Macron melintas cepat, dalam iring-iringan kendaraan gelap dan pasukan berkuda. Negara menyebut ini penyambutan. Tapi bagi anak-anak itu, ini adalah penantian di bawah matahari, demi senyum yang tak mereka mengerti, demi siaran langsung yang bukan untuk mereka.
Presiden Macron datang dalam kunjungan kenegaraan yang dilaporkan penuh simbol: iring-iringan motoris dan berkuda, 21 dentuman meriam, kain merah digelar, dan lebih dari 3.000 pelajar dikerahkan. Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut ini “sambutan megah.” Tapi “megah” untuk siapa?
Di saat banyak negara berkembang mulai menuntut relasi global yang setara dan berbasis keadilan historis, Prabowo Subianto justru memilih menyambut Macron dengan pujian berlebih. Ia menyebutnya “tokoh besar dunia”, “visioner”, bahkan “pemimpin yang akan dikenang sejarah” Tapi sejarah siapa? Dalam narasi siapa Macron adalah penyelamat?
Presiden Prancis itu bukanlah tokoh yang netral dalam geopolitik. Di bawah Macron, Prancis memperkuat militerisme di Afrika, mempertahankan sistem franc CFA yang menindas ekonomi bekas koloni, dan bersikap ambigu terhadap genosida Palestina. Di dalam negerinya sendiri, Macron memukul mundur demonstrasi buruh dengan represi polisi, mengesahkan undang-undang Islamofobia yang menyasar perempuan berhijab, dan menutup masjid serta LSM atas nama laïcité. Jika ini sosok yang kita sambut sebagai “visioner” maka yang gagal bukan Macron—tapi nalar diplomasi kita.
Kunjungan ini, menurut KSP, menghasilkan 21 dokumen kerja sama. Termasuk pertahanan, kehutanan, pertanian, hingga kebudayaan. Tapi angka itu tidak serta-merta bermakna kemajuan. Dalam isu pertahanan, misalnya, Indonesia selama ini lebih sering menjadi end-user dari teknologi Prancis, bukan pemilik. Pembelian alutsista besar-besaran dari Prancis tak pernah menjawab kebutuhan rakyat—dan tak membawa Indonesia lebih mandiri secara strategis. Transfer teknologi selalu samar, dan penguatan industri dalam negeri tak kunjung nyata. Tapi Prabowo tetap menyebutnya “langkah strategis.” Sejak kapan ketergantungan disebut strategi?
Baca juga:
KSP juga menyebut adanya Joint Declaration soal Palestina. Namun deklarasi tanpa keberanian adalah angin lalu. Prancis secara rutin mengambil posisi ambigu dalam konflik Palestina-Israel. Macron bahkan pernah menyalahkan Hamas sepihak dan menolak menyebut tindakan Israel sebagai apartheid. Lalu apa makna deklarasi damai di Monas, jika mitranya tak bersedia mengambil posisi tegas di PBB atau embargo senjata? Mengutip jargon Prabowo sendiri: “kita butuh aksi, bukan basa-basi.” Maka deklarasi itu, sejatinya, adalah basa-basi.
Dalam retorikanya, Prabowo ingin menjadikan Indonesia sebagai “pemain besar” dalam geopolitik Indo-Pasifik. Tapi sikapnya dalam pertemuan ini menunjukkan sebaliknya: bahwa Indonesia masih nyaman menjadi latar belakang bagi tamu-tamu global. Ia membiarkan Macron tampil sebagai aktor utama, sementara kita menjadi kru produksi—yang menyiapkan panggung, musik, dan audiens, demi tepuk tangan dari Paris.
Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam pidatonya, Prabowo sempat mengutip Napoleon Bonaparte. Sebuah momen yang bisa jadi aneh atau justru sangat jujur. Napoleon adalah simbol imperialisme Eropa, penakluk, dan penghapus republik. Ia adalah sosok yang mendefinisikan kekuatan dengan kekerasan. Apakah Prabowo sedang menyatakan kekaguman pada sosok otokratik ini? Ataukah itu cermin bawah sadar dari keinginan untuk dilihat sebagai bagian dari peradaban “besar” ala Barat?
Tak ada satu pun narasi anti-kolonial muncul dalam seluruh sambutan itu. Tidak ada pengingat bahwa Prancis pernah menjadi bagian dari sistem global yang menindas Asia dan Afrika. Tidak ada posisi moral, tidak ada sensitivitas sejarah. Bahkan hanya sedikit yang menyebutkan apa sebenarnya manfaat langsung dari kunjungan ini bagi rakyat Indonesia. Jika ini disebut diplomasi strategis, maka kita sedang mengalami apa yang disebut epistemic submission—penyerahan cara berpikir kepada dunia Barat, tanpa negosiasi.
Kita tahu bahwa diplomasi butuh simbol. Tapi simbol tanpa substansi hanyalah pertunjukan kosong. Jika sambutan kenegaraan diukur dari jumlah pasukan, jumlah pelajar, jumlah dokumen yang ditandatangani, dan jumlah kata pujian, maka Korea Utara pun bisa disebut pemimpin diplomasi dunia. Yang membedakan adalah isi: apakah kesepakatan itu berpihak pada rakyat, apakah ada transparansi, apakah ada keberanian untuk tidak menyetujui? Pada semua pertanyaan itu, Indonesia tidak menjawab.
Yang kita dapatkan adalah perayaan. Kamera berputar, drone terbang, musik kebangsaan dikumandangkan. Tapi tak ada yang bicara soal biaya politik dari pembelian sistem senjata canggih itu. Tak ada yang bertanya: siapa yang akan membayar utangnya? Apa efeknya bagi APBN? Dan bagaimana suara masyarakat sipil dikonsultasikan dalam semua proses ini?
Baca juga:
Kita tidak anti kerja sama. Tapi kerja sama harus sejajar. Kita tidak anti sambutan. Tapi sambutan harus masuk akal. Kita tidak anti Macron. Tapi kita berhak mengingatkan bahwa ia bukan pemimpin dunia bebas, melainkan bagian dari struktur kekuasaan global yang tidak netral, tidak egaliter, dan kadang munafik.
Indonesia harus belajar berkata “tidak.” Atau minimal, “tunggu dulu, mari kita bahas.” Tapi dalam sambutan terhadap Macron, yang muncul hanyalah “iya, kami siap.” Bahkan sebelum tahu apa pertanyaannya.
Prabowo bisa memilih gaya retorika militer, gaya kampanye nasionalis, atau gaya kebijakan keras. Tapi dalam urusan luar negeri, kita menuntut satu hal: nalar. Karena kalau tidak, rakyat akan terus diposisikan sebagai penonton dari pertunjukan yang tidak mereka minta. Dan anak-anak kecil akan terus dijemur di bawah bendera yang tak mereka pahami—demi wajah negara yang ingin tampil baik di depan kekuasaan lama.
