Apa arti pembangunan jika warga masih harus bertaruh keselamatan di jalan yang berlubang?
Pertanyaan ini terasa dekat bagi banyak warga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Kabupaten ini dikenal dengan laut, pulau-pulau, tambak, ikan bandeng, dan bentang karst yang khas. Namun, di balik identitas itu, ada persoalan yang terus mengganggu kehidupan sehari-hari: jalan rusak yang tidak kunjung tertangani secara serius.
Jalan rusak sering dianggap urusan teknis. Lubang ditambal. Aspal diperbaiki. Proyek selesai. Namun, bagi warga yang melintasinya setiap hari, jalan rusak bukan sekadar permukaan aspal yang retak. Ia menyangkut rasa aman, biaya hidup, akses kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan kepercayaan kepada pemerintah.
Pada Januari 2026, detikSulsel melaporkan bahwa Jalan Poros Pangkep-Maros penuh lubang dan rawan memicu kecelakaan. Sejumlah kendaraan mengalami pecah ban saat melintas. Kerusakan terlihat dari batas Maros menuju wilayah perkotaan Pangkep, termasuk kawasan Bonto Langkasa, Minasatene, hingga Tumampua, Pangkajene.
Jalan adalah Ruang Hidup
Kabar seperti ini tidak boleh dibaca sebagai peristiwa biasa. Ia adalah tanda bahwa keselamatan warga belum menjadi pusat kebijakan infrastruktur. Dalam pembangunan berkelanjutan, jalan bukan hanya sarana transportasi. Jalan adalah ruang hidup. Di atas jalan, warga pergi bekerja, anak-anak menuju sekolah, petani mengangkut hasil panen, pedagang mencari nafkah, dan pasien menuju fasilitas kesehatan.
Karena itu, jalan yang buruk menciptakan ketidakadilan. Warga yang memiliki kendaraan kuat mungkin bisa melewati jalan rusak dengan risiko lebih kecil. Namun pengendara motor, pelajar, pekerja harian, lansia, ibu hamil, dan warga di desa lebih rentan terdampak. Mereka menghadapi risiko lebih besar setiap kali melintasi jalan yang rusak.
Di titik ini, kita perlu melihat jalan sebagai bagian dari hak atas mobilitas aman. Mobilitas aman berarti setiap warga dapat bergerak tanpa rasa takut berlebihan terhadap kecelakaan, kerusakan kendaraan, atau keterlambatan akses layanan dasar. Jika jalan berubah menjadi sumber ancaman, maka pembangunan kehilangan makna dasarnya.
Data Sudah Ada, Tinggal Aksi Nyata
Masalah, jalan di Pangkep tidak hanya muncul dari keluhan warga. Dokumen pemerintah sendiri menunjukkan adanya pekerjaan besar yang belum selesai. Dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, target panjang jalan dalam kondisi mantap ditetapkan sebesar 76,65 persen. Namun realisasinya hanya 57,31 persen.
Baca juga:
Laporan itu juga mencatat beberapa faktor penghambat. Ada ruas jalan desa dan jalan nonstatus yang memengaruhi capaian kinerja. Ada dampak pembangunan rel kereta yang menyebabkan sejumlah ruas jalan rusak karena tonase berlebih dan intensitas pengangkutan material. Ada pula kebutuhan penanganan prioritas pada beberapa ruas.
Data ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan jalan bukan sekadar persepsi publik. Pemerintah sudah mengetahui masalahnya. Maka yang dibutuhkan bukan lagi sekadar janji, melainkan tata kelola perbaikan yang jelas, terukur, dan terbuka.
Pangkep juga memiliki kondisi geografis yang tidak sederhana. Wilayahnya mencakup daratan, pesisir, pulau-pulau, sungai, dan kawasan karst. Dalam kondisi seperti ini, jalan tidak bisa hanya dibangun dengan pendekatan proyek jangka pendek. Jalan harus dirancang sebagai infrastruktur yang tahan cuaca dan sesuai dengan karakter wilayah.
Drainase menjadi bagian penting. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan pernah mencatat bahwa banjir beberapa kali terjadi di pusat kota Pangkep dan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah pendangkalan Sungai Pangkajene dan drainase di beberapa titik ruas jalan yang belum optimal menampung air, sebagaimana dijelaskan dalam rilis Bina Marga Kementerian PUPR.
Ini berarti perbaikan jalan tidak cukup dengan tambal sulam. Jika drainase buruk, jalan akan kembali rusak. Jika kendaraan bertonase berlebih tidak diawasi, aspal akan kembali hancur. Jika titik rawan tidak dipetakan, kecelakaan akan terus berulang.
Pangkep sebenarnya punya peluang besar. Letaknya strategis karena berada di jalur penghubung penting di Sulawesi Selatan. Aktivitas ekonomi bergerak dari pertanian, perikanan, perdagangan, industri, hingga pariwisata. Jalan yang baik akan mempercepat distribusi barang, menurunkan biaya logistik warga, dan memperkuat akses layanan dasar.
Namun tantangannya juga nyata. Wilayah yang luas, karakter geografis yang beragam, banjir, beban kendaraan berat, dan keterbatasan anggaran membuat perbaikan jalan tidak mudah. Karena itu, pemerintah perlu berhenti melihat jalan rusak sebagai masalah musiman. Jalan rusak adalah masalah keselamatan publik.
Setiap lubang yang dibiarkan adalah risiko. Setiap laporan warga yang tidak ditindaklanjuti adalah hilangnya kepercayaan. Setiap kecelakaan yang bisa dicegah tetapi terjadi karena pembiaran adalah alarm bagi kepemimpinan daerah.
Pangkep membutuhkan langkah yang lebih serius. Pemerintah daerah perlu membuka peta jalan rusak secara berkala. Peta itu memuat lokasi, tingkat kerusakan, status kewenangan jalan, rencana perbaikan, sumber anggaran, dan target waktu pengerjaan. Transparansi semacam ini penting agar warga tidak hanya menjadi korban, tetapi juga dapat ikut mengawasi.
Baca juga:
Perbaikan juga harus berbasis prioritas keselamatan. Ruas dekat sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, kawasan padat kendaraan, dan titik rawan kecelakaan harus ditangani lebih dulu. Pemerintah perlu memperkuat pemeliharaan rutin, bukan hanya menunggu kerusakan berat. Jalan yang dirawat lebih murah daripada jalan yang dibiarkan rusak lalu dibangun ulang.
Selain itu, pengawasan kendaraan bertonase berlebih harus diperketat. Infrastruktur publik tidak boleh rusak karena kepentingan distribusi material yang tidak dikendalikan. Warga juga perlu dilibatkan dalam pelaporan dan pemetaan titik rawan. Pengendara, sopir angkutan, pelajar, petani, pedagang, dan tenaga kesehatan tahu titik berbahaya yang mereka lewati setiap hari. Pengetahuan warga adalah data lapangan yang berharga.
Pada akhirnya, jalan rusak bukan hanya soal aspal. Ia adalah cermin cara pemerintah memandang keselamatan warganya. Ketika jalan berlubang terus memakan rasa aman, sesungguhnya jalan itu sedang menegur pemimpin agar kembali melihat rakyat yang melintas di atasnya.
Editor: Prihandini N
