Pada satu waktu, saat Prancis sedang dilanda kekacauan, Raja Louis IV berkata “L’État, c’est moi” atau aku adalah negara. Berselangnya waktu, ucapan itu kemudian bermuara pada lahirnya Revolusi Prancis di tahun 1789. Rakyat mendesak perubahan total pada sistem bernegara Prancis yang mengakibatkan rakyat menderita. Dari situ cikal bakal bentuk negara republik muncul.
Apakah revolusi serupa akan terjadi di negara kita? Entah. Namun yang pasti, selama negara menampilkan wajah, gestur tubuh, dan kebijakan yang otoriter, maka selama itu pula endapan amarah rakyat bisa meletup sewaktu-waktu. Dalam banyak momentum, sejarah memang selalu berulang.
Berkaca pada situasi Indonesia saat ini, banyak variabel yang menunjukkan demokrasi tengah berada di titik nadir. Regresi demokrasi tampak dari berbagai macam siasat rezim dalam rangka mempertahankan ambisi kekuasaannya. Mulai dari pmbungkaman masyarakat sipil, penggembosan aksi demonstrasi mahasiswa, pengendalian lembaga perwakilan, serta pelbagai kebijakan yang mengarah pada remiliterisasi sehingga membuat aparat keamanan serta prajurit pertahanan aktif ikut mengurusi ranah sipil mengakibatkan abrasi pada demokrasi.
Baca juga:
Pembungkaman masyarakat sipil begitu telanjang dipertontonkan mulai dari pengendalian Universitas sampai ormas keagamaan. Independensi jurnalis juga tak luput dari sihir kekuasaan. Padahal seperti diketahui bahwa ketiga pos tadi biasanya digunakan sebagai oase bagi kelompok masyarakat sipil untuk secara leluasa menuturkan kejengkelannya terhadap rezim. Kini oase itu menjelma menjadi penutur kepentingan rezim. Sunguh ajaib.
Tidak puas menghabisi induknya, kini giliran mahasiswa yang menjadi korban trengginasnya. Menuding sekaligus membangun kesan bahwa gerakan mahasiswa sudah dikooptasi adalah sikap pengecut yang berlindung dibalik kata-kata. Bukannya mempersiapkan narasi tandingan (counter narrative), mereka justru mempertanyakan asal muasal gerakan mahasiswa. Pola semacam ini sangat mudah dibaca sebagai pengalihan isu yang masih saja dipakai walau sangat arkais.
Contoh kepengecutan tadi bisa dilihat pada salah satu acara di stasiun televisi antara Wakil ketua BEM UI, Fathimah Azzahra dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah beberapa waktu lalu yang begitu telanjang mempertontonkan kepengecutan sekaligus wajah arogansi kekuasaan. Gaya sinis, menantang, sekaligus tak mau mendengar adalah tabiat kekuasaan yang arogan.
Kinerja buruk lembaga legislatif tidak bisa sekedar disebut sebagai fakta. Bahkan lebih buruk dari itu yakni bahwa mereka tidak melakukan apa-apa sebagai representasi rakyat. Sebatas memperlihatkan hubungan anak buah (Legislatif) yang sedang menjalankan perintah komandannya (Presiden).
Sebagaimana analisis mutakhir, negara komando itu memang benar adanya dan bahkan dilakukan di tempat yang tidak seharusnya. Legislatif sebagai perwakilan rakyat hanya sebatas frasa indah di konstitusi tetapi tidak dengan kenyataannya. Dalam kondisi seperti tadi, legislatif tidak lain hanyalah aksesoris demi membuat demokrasi seolah-olah ada (pseudo demoracy).
Sistem check and balances yang tidak berjalan ini terjadi sudah sejak rezim yang lalu. Bukannya memperbaiki, mereka justru memperparah keadaannya. Ketiadaan kontrol kekuasaan inilah yang membuat rakyat harus turun ke jalanan sehingga berhadapan vis a vis dengan “pasukan huru-hara”.
Indikasi terakhir regresi demokrasi yaitu kembalinya ‘dwi-fungsi’ TNI/Polri yang dahulu—termasuk oleh mereka yang kini sedang berkuasa—dengan lantang ditolak. Militerisme merangkak (creeping militerism) adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan kentalnya keterlibatan TNI/Polri aktif di rezim saat ini. Agenda retret Menteri, Kepala Darah, sampai Kepala Koperasi Desa menunjukkan simtom yang dimaksud. Berbagai macam kebijakan hukum, politik, ekonomi, hingga pendidikan tidak luput dari keterlibatan TNI/Polri.
Kondisi ini membuat perangai militerisme ala orde baru yang dulu kita tentang secara bersama-sama kemudian carry over kedalam sistem demokrasi sekarang. Di sinilah titik permasalahannya. Rezim justru memperlemah demokrasi bukan memperkuat.
Alhasil, pembalikan arus demokrasi (democracy backsliding) begitu nyata. Realitas ini membuat Indonesia bukan lagi negara republik demokrasi yang penuh harapan (republic of hope) sebagaimana dicita-citakan para pendahulu kita, melainkan negara komando ala republik ketakutan (republic of fear).
Situasi tesebut mengamini bagaimana laju pelemahan demokrasi sudah sedang berlangsung. Pelemahan ini demi satu tujuan yaitu memastikan tidak ada yang boleh mengganggu jalan kekuasaannya. Bagi seorang pemimpin, mempertahankan cita-cita bangsa dalam jangka panjang adalah tugasnya. Namun bagi seorang penguasa, mempertahankan kekuasaannya dalam jangka panjang adalah ambisinya. Itulah perbedaan pemimpin dan penguasa.
Belajar dari pengalaman revolusi prancis serta sejarah reformasi 1998, Presiden harus mengubah cara ia mengelola negara dari memerintah menjadi memimpin. Perintah adalah komando yang artinya tidak boleh ada protes. Sedangkan protes adalah kuas yang membuat demokrasi menjadi berwarna.
Baca juga:
Dalam konstitusi kita, demokrasi merupakan pembuluh darah publik yang denyutnya tak boleh digunting oleh siapapun. Demokrasi tidak hanya aksesoris yang semata-mata diletakkan dalam etalase dan ditonton oleh semua rakyat, bukan. Demokrasi ibarat kebebasan—meminjam perkataan Albert Camus—”yang bukan diberikan atau lahir dari negara, melainkan hak seseorang yang harus diperjuangkan setiap saat dengan cara sendiri dan dilakukan secara bersama-sama”. Ucapan Camus tadi menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh diterima begitu saja tanpa perjuangan. Dengan kata lain, demokrasi berarti alat bukan tujuan.
Pada titik inilah semangat kebebasan ala Albert Camus menjadi sangat penting demi memastikan bahwa harapan yang masih tersisa jangan sampai terbuang sia-sia. Rakyat harus terus memprotes karena dari sanalah kehidupan demokrasi dimulai sekaligus dipertahankan agar demokrasi tak mungkin diakhiri. (*)
Editor: Kukuh Basuki
