Masyarakat terbelah menjadi dua dalam menanggapi rencana usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto, Presiden Republik Indonesia ke-2. Ada yang setuju, ada yang tidak.
Bagi mereka yang setuju, Soeharto layak diberi gelar Pahlawan Nasional karena perannya sebagai “bapak pembangunan”. Prestasi-prestasi Orde Baru (1966-1998) seperti swasembada beras, pembangunan nasional melalui program Repelita, pengendalian jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB), dan lain-lain menjadi alasan mengapa Soeharto layak diberi gelar Pahlawan Nasional.
Namun, bagi mereka yang tidak setuju, Soeharto tidak layak diberi gelar Pahlawan Nasional karena banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era Orde Baru. Sebut saja kasus-kasus seperti peristiwa Tanjung Priok (1984), Talangsari (1989), DOM Aceh (1990-1998), dan masih banyak lagi. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa Soeharto tidak layak diberi gelar Pahlawan Nasional.
Bias Orde Baru
Saya ingin menyoroti publik Indonesia yang setuju dengan usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto. Kalau saya melihat berita-berita mengenai usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto di media sosial, di kolom komentar saya melihat ada kecenderungan emosional dan bias untuk komentar-komentar yang setuju dengan usulan tersebut.
Nada-nada komentar seperti “stabilitas ekonomi, politik dan keamanan terjaga [di era Orde baru]”, “rakyat aman, harga pangan stabil, dan ekonomi tumbuh [di era Orde Baru]”, dan “yang tidak setuju [Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional] pasti PKI” menghujani kolom komentar akun-akun portal berita yang memberitakan usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto di media sosial.
Baca juga:
Padahal, kalau dilihat berdasarkan data, prestasi-prestasi Orde Baru bisa dibilang rapuh. Contohnya seperti swasembada beras 1984 yang hanya berjalan lima tahun. Memasuki tahun 1990-an, Indonesia kembali mengimpor beras dari negara lain (Raditya, 2020).
Selain itu, pembangunan nasional yang terjadi di era Orde Baru nyatanya Jawa-sentris alias terpusat di Pulau Jawa. Jonathan Samuel R. dkk. dalam “Mengikis Jawa-sentris dengan Kolaborasi Berbagai Instansi” (2022), menyatakan bahwa walaupun di era Orde Baru terdapat program transmigrasi untuk mengatasi pembangunan yang Jawa-sentris, nyatanya antusiasme masyarakat dengan program tersebut tidak terlalu besar dan membuat program ini kurang berhasil pada masa jabatan Presiden Soeharto.
Jadi, pembangunan nasional di era Orde Baru yang digaung-gaungkan oleh mereka yang mendukung Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional nyatanya cenderung terfokus di Pulau Jawa. Apa kabar andil Orde Baru dalam pembangunan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan daerah-daerah lain?
Bahaya Romantisasi Pemimpin Masa Lalu
Era Reformasi—sebagai bentuk koreksi terhadap era Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto—yang sudah berjalan 27 tahun bisa dibilang belum memuaskan dalam merealisasikan agenda-agenda Reformasi yang sebelumnya digaungkan ketika kekuasaan Soeharto jatuh. Masalah-masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), ketimpangan sosial, politik oligarki, dan masalah-masalah lain yang sudah ada sejak era Orde Baru masih belum bisa diselesaikan selama 27 tahun era Reformasi berjalan.
Arif Nurul Imam dalam artikel “Romantisme Orde Baru Selewat Dua Dekade Reformasi” (2018) menyatakan bahwa ketidakpuasan terhadap Reformasi menimbulkan munculnya kerinduan romantisme publik terhadap Orde Baru. Hal itu karena Orde Baru dipersepsikan positif dengan kehidupan yang murah sandang, pangan, papan, tersedianya lapangan kerja, dan masih banyak hal positif lainnya. Walaupun secara data, pemerintahan Orde Baru tidak sepositif seperti apa yang dipersepsikan oleh publik—khususnya publik yang setuju Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional.
Bagi saya, inilah bahaya meromantisasi pemimpin negara di masa lalu. Dengan meromantisasi pemimpin di masa lalu dan menganggap bahwa pemimpin di masa lalu lebih baik ketimbang yang sekarang, hal itu membuat kita secara sadar atau tidak sadar mengabaikan serta melupakan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh pemimpin di masa lalu. Kita menjadi tidak objektif dalam menilai kualitas seorang pemimpin.
Saya jadi teringat dengan apa yang terjadi di Filipina pada 2022 yang lalu. Ketika itu, Ferdinand Marcos Jr. atau yang biasa dikenal sebagai Bongbong Marcos, terpilih sebagai Presiden Filipina ke-17 dan berpasangan dengan Sara Duterte sebagai Wakil Presiden Filipina ke-15. Dengan terpilihnya Bongbong Marcos sebagai Presiden Filipina, hal itu menandai kembalinya dinasti politik Marcos yang pernah dilengserkan setelah rangkaian demonstrasi besar-besaran pada 1986 yang terjadi di Filipina.
Baca juga:
Salah satu strategi yang digunakan Bongbong Marcos ketika kampanye adalah mengubah citra ayahnya yakni Ferdinand Marcos—yang menjadi Presiden Filipina pada 1965-1986—sebagai “masa keemasan” pertumbuhan dan kesejahteraan. Dilansir dari BBC, Bongbong Marcos mengandalkan “nostalgia” dalam berkampanye. Caranya adalah dengan mengunggah konten-konten manipulatif di media sosial yang memperlihatkan kepada publik bahwa Filipina seolah-olah adalah negara sejahtera dan tiada kejahatan ketika Ferdinand Marcos masih berkuasa.
Hasilnya? Jutaan publik Filipina—khususnya para pemilih muda yang tidak pernah merasakan masa kediktatoran pemerintahan Ferdinand Marcos—merasa bahwa kritik dan tudingan terhadap keluarga Marcos setelah kejatuhan Ferdinand Marcos itu tidak adil. Selain itu, kisah-kisah mengenai keserakahan keluarga Marcos dianggap tidak benar.
Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab kemenangan telak pasangan Bongbong Marcos-Sara Duterte dalam Pilpres Filipina 2022 dengan persentase 58.77%. Seorang anak diktator yang dahulu ayahnya dijatuhkan melalui amarah rakyat pada 1986, kini anak itu bisa berkuasa ke tampuk tertinggi kekuasaan dengan kekuatan romantisme pemimpin masa lalu yang meromantisasi kepemimpinan ayahnya dulu.
Filipina sudah memberi contoh mengenai bahaya meromantisasi pemimpin masa lalu. Sekarang, maukah kita jatuh ke lubang yang sama?
Editor: Prihandini N
