Ketika pemerintah mengucurkan dana hampir Rp10 triliun untuk pengadaan Chromebook di sekolah-sekolah Indonesia, kita seharusnya bertanya bukan hanya soal apakah uang itu digunakan dengan efisien, tapi juga apakah ini pilihan terbaik untuk masa depan pendidikan digital kita?
Kini, Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Chromebook tahun 2019–2023, di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Nadiem Makarim. Pengadaan ini melibatkan vendor-vendor lokal seperti Zyrex, Axioo, Advan, dan lainnya, namun pola markup harga dan pemaksaan spesifikasi Chrome OS membuka kemungkinan adanya “perkondisian” dalam proyek ini.
Dugaan keterlibatan para mantan staf khusus, pengadaan massal melalui mekanisme e-katalog yang tampaknya netral namun rawan manipulasi, dan penyisihan sistem operasi lain tanpa kajian pedagogis yang terbuka menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya soal markup anggaran, tapi juga korupsi epistemik: cara kita memilih teknologi pun dikaburkan oleh kekuasaan.
Baca juga:
Yang ironis, alasan penggunaan Chromebook selama ini adalah efisiensi: lebih murah, ringan, dan mudah dikelola. Namun pengalaman di lapangan berkata lain. Banyak sekolah tidak memiliki akses internet stabil. Guru-guru tidak mendapat pelatihan memadai. Chromebook, yang sangat bergantung pada konektivitas dan ekosistem Google, justru menjadi beban di daerah 3T. Alih-alih menjadi jembatan digital, Chromebook menjadi artefak dari kebijakan pusat yang tidak kontekstual.
Peluang yang Terlewatkan
Namun di balik keruwetan ini, ada satu pelajaran besar yang tak boleh kita abaikan: kita melewatkan peluang besar untuk mendorong pendidikan digital yang mandiri dan berdaulat melalui teknologi terbuka. Alih-alih membangun pondasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, pemerintah justru menanamkan fondasi yang sempit dan rapuh, bergantung pada satu vendor global.
Dilihat dari sudut pandang rekayasa perangkat lunak dan prinsip keterbukaan dalam komputasi, pilihan terhadap sistem operasi bukanlah sekadar preferensi teknis. Sistem operasi adalah fondasi dari pola interaksi, pembelajaran, dan pemahaman tentang bagaimana komputer bekerja. Chromebook, dengan sistem operasi tertutup dan cloud-centric-nya, secara prinsipil membatasi akses murid dan guru terhadap struktur dalam perangkat yang mereka gunakan.
Tidak ada transparansi, tidak ada kemungkinan untuk belajar tentang kernel, sistem file, atau protokol. Bahkan untuk memasang aplikasi pun, pengguna harus tunduk pada ekosistem Google. Proses belajar dipaksa tunduk pada batasan-batasan yang dibuat bukan oleh pendidik, tapi oleh arsitek komersial Silicon Valley.
Bandingkan dengan Linux. Sistem operasi ini bukan hanya gratis dan ringan. Ia adalah kanvas terbuka untuk pendidikan digital. Di bawah Linux, seorang murid bisa belajar bukan hanya cara menggunakan perangkat, tapi cara membangunnya kembali. Mereka bisa membaca kode sumber, memahami arsitektur sistem, dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk dunia digital yang lebih adil. Linux memungkinkan penguasaan, bukan sekadar konsumsi. Inilah semangat pendidikan yang membebaskan.
Dan yang terpenting: Linux mengajarkan prinsip-prinsip komputasi yang otonom. Anak-anak Indonesia berhak belajar bahwa perangkat teknologi bukanlah sesuatu yang sakral dan tertutup, tetapi sesuatu yang dapat dimodifikasi, dipelajari, bahkan dikritisi.
Dalam dunia yang semakin terjerat dalam logika platformisasi dan pengawasan digital, pendekatan open source adalah bentuk pendidikan kritis yang sesungguhnya. Ia melatih murid bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga perancang, penulis ulang, dan penguji batas.
Bayangkan jika hampir Rp10 triliun itu digunakan untuk membangun ekosistem perangkat lunak terbuka, melatih guru agar memahami prinsip dasar komputasi, dan mengembangkan distribusi edukasi yang disesuaikan dengan konteks lokal.
Kita bisa menciptakan distribusi Linux berbahasa daerah, memperkaya perpustakaan, dan membuka ruang partisipasi komunitas teknologi lokal yang selama ini tersisih oleh proyek-proyek berskala nasional yang berpihak pada vendor besar.
Bayangkan pula jika para siswa di Papua, Nias, dan pelosok Kalimantan bisa membuka terminal Linux dan menulis kode pertama mereka, bukan sekadar mengklik ikon Google Docs. Itu bukan hanya pendidikan, itu adalah transformasi sosial.
Baca juga:
Lebih jauh lagi, keberpihakan pada open source berarti juga membuka peluang ekonomi baru. Alih-alih menyalurkan dana pada vendor besar yang memproduksi perangkat dengan spesifikasi terbatas dan lisensi tertutup, kita bisa mendukung ekosistem teknisi lokal, komunitas open source, hingga perusahaan rintisan berbasis teknologi terbuka yang menjamur di banyak kota. Dana negara bisa menghasilkan bukan hanya pengguna, tapi produsen teknologi. Dan dari situ, tumbuh kemandirian digital nasional.
Antara Keputusan Politik dan Teknis
Keputusan untuk memilih Chrome OS daripada Linux adalah keputusan politis, bukan teknis. Dan sekarang, dengan potensi korupsi yang muncul, kita melihat betapa mahalnya harga dari keputusan yang buruk. Ini bukan hanya soal pemborosan, tapi soal visi yang hilang. Visi tentang pendidikan yang mencerdaskan, bukan membatasi. Tentang teknologi yang membebaskan, bukan memperalat. Tentang masa depan yang dibangun dengan transparansi, bukan tipu daya tender dan pengadaan.
Pendidikan bukan hanya soal distribusi perangkat, tapi tentang nilai yang kita tanamkan. Apakah kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh dengan perangkat yang membatasi, mengintai, dan tidak dapat mereka pahami? Atau dengan alat yang mereka bisa kuasai, modifikasi, dan gunakan untuk membangun masa depan mereka sendiri?
Korupsi Chromebook adalah skandal. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kesempatan emas yang hilang untuk membangun kedaulatan digital melalui pendidikan terbuka. Sudah saatnya kita mendorong penggunaan open source secara sistematis dalam pendidikan nasional.
Bukan hanya sebagai reaksi terhadap kasus korupsi, tapi sebagai visi jangka panjang untuk Indonesia yang mandiri, adil, dan cerdas secara digital. Dan jika pemerintah hari ini tidak sanggup melihatnya, masyarakat sipil, komunitas teknologi, dan para pendidiklah yang harus lebih dulu melangkah.
Karena kedaulatan digital tidak akan lahir dari seminar, tetapi dari keberanian untuk memilih yang benar — bahkan ketika yang salah sedang berjaya.
Editor: Prihandini N
