Setiap kali bertemu sama teman-teman yang udah lulus kuliah, entah kenapa aku selalu pulang dengan kepala yang lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena obrolannya terlalu filosofis atau menyiksa logika, tapi karena terlalu nyata—dan kenyataan itu sering kali nggak ramah.
Tadi malam aku nongkrong bareng kawan-kawanku, Dewi, faqih, dan Rizky. Tiga orang yang sekarang udah punya gelar sarjana. Tiga orang yang pernah melewatkan masa-masa skripsi, sidang akhir, wisuda, dan euforia singkat yang seolah jadi penanda bahwa hidup akan segera “naik level.” Tapi hidup, seperti biasa, nggak pernah semudah slide presentasi.
Dewi, kerja dari pagi sampai sore, malam jadi driver ojol. “Aku kerja biar kaya, resolusiku di tahun ini banyak,” katanya. Kalimat yang keluar tanpa keluhan, tapi dalamnya luar biasa. Sering dia cerita bukan soal kerjaannya, tapi soal bagaimana tiap pagi dia pengin pura-pura sakit biar bisa bolos. Tapi hidup nggak pernah kasih izin sakit untuk yang cuma lelah mental.
Faqih kerja sebagai desainer grafis dengan rutinitas yang monoton. Gajinya pas-pasan, sesuai target, tanpa bonus. Tapi dia tetap bertahan. “Mending ada daripada nganggur dan dinyinyirin keluarga,” katanya, setengah nyengir. Dia bukan tipe yang banyak ngomong, tapi dari tatapan matanya aku bisa baca, capek udah jadi bahasa tubuh sehari-hari.
Baca juga:
Rizky lebih absurd. Kerjaannya nulis—jadi joki tulisan buat orang lain. Nggak ada namanya di mana-mana, tapi ide-idenya berserakan di berbagai artikel yang dibaca banyak orang. “joki kayaknya bukan pilihan buruk, itung-itung ada kegiatan deh,” katanya. Tapi entah sampai kapan ia tahan menjadi bayangan untuk karya orang lain.
Aku mendengarkan mereka sambil menyimpan satu pertanyaan di kepala, “19 juta lapangan kerja, mana janji negara?”
Aku sendiri masih kuliah. Tapi, dua tahun menunda kuliah mengajarkan aku satu hal, bahwa kehidupan nggak menunggu ijazah buat jadi kejam. Waktu teman-temanku sibuk nyicil SKS, aku sibuk cari kerja serabutan. Merasakan dunia yang nilainya nggak ditentukan dari IPK atau akreditasi kampus, tapi dari seberapa kuat aku bertahan meski digencet target. Jadi saat aku mendengar cerita mereka, aku nggak terlalu kaget. Tapi tetap waswas. Apa setelah aku lulus nanti, nasibku bakal beda? Apa gengsi kerja ikut naik seiring gelar? Atau justru makin berat?
Negara yang Sibuk Menonton
Negeri ini punya logika yang keparat, kamu harus kerja tapi jangan kelihatan terlalu capek. Kamu harus mapan sebelum umur 30, tapi jangan kelihatan terlalu maksa atau ngemis. Salah sedikit, semua nyinyir. Benar pun tetap dicurigai. Dan celakanya, negara cuma duduk di bangku penonton—sibuk kasih tepuk tangan, sambil sesekali menyalahkan pemain karena jatuh di lapangan yang mereka biarkan berlubang.
Aku makin yakin, gelar sarjana bukan jaminan hidupku naik level. Kadang, justru itu pintu masuk ke babak hidup yang lebih absurd dan lebih gelap. Kamu bisa lulus dengan pujian, tapi tetap nggak bisa mengalahkan algoritma sosial media yang membisikkan kepala “kamu belum sukses”.
Dan yang paling menyakitkan, negara nggak peduli kamu lulus cepat atau lambat, IPK 3 koma berapa, atau skripsimu dibimbing siapa. Negara cuma akan bertanya, “kamu bisa bertahan atau nggak?”—tanpa pernah sadar bahwa merekalah yang menciptakan sistem tempat banyak orang muda dipaksa bertahan dengan cara-cara yang menyakitkan.
Baca juga:
Mungkin hidup bukan soal siapa yang duluan punya kerja tetap, siapa yang duluan menikah, atau siapa yang duluan bisa mencicil rumah. Tapi siapa yang masih bisa tertawa di tengah tekanan. Siapa yang masih bisa jadi manusia, walau tiap hari diminta jadi mesin produksi—produksi uang, produksi gengsi, produksi pencitraan. Yang paling layak dirayakan bukan gelar, tapi keberanian untuk tetap bertahan di tengah sistem yang pura-pura buta.
Pemerintah bilang telah membuka jutaan lapangan kerja setiap tahun. Tapi entah kenapa, lapangan kerja itu seringnya tidak pernah sampai ke kami. Atau kalau pun sampai, sudah penuh duluan oleh “anak orang dalam”.
Setiap pengumuman lowongan kerja milik BUMN atau lembaga negara, harapan selalu tumbuh. Tapi cepat juga layu, karena kita tahu cara mainnya, koneksi lebih penting dari kompetensi. IPK bisa jadi sekadar formalitas, karena syarat utama yang tidak ditulis di poster rekrutmen itu jelas “punya jalur belakang.”
Pemerintah sering menyalahkan anak muda karena dianggap terlalu pilih-pilih kerja. Tapi mereka lupa, bahwa sebagian besar dari kami bukan menolak kerja, kami hanya muak dengan sistem yang tak adil. Kami bukan malas, kami hanya lelah berulang kali kalah sebelum bertanding.
Kenapa kesempatan harus dikunci dalam ruang gelap yang hanya bisa dibuka dengan kunci bernama relasi keluarga? Kenapa kerja jadi soal koneksi, bukan soal kemampuan? Dan kenapa negara diam saja melihat birokrasi busuk ini terus dibiarkan?
Di televisi, para pejabat publik dengan lantang mengatakan “Anak muda harus inovatif, harus tahan banting!” Padahal yang bikin mental kami babak belur sistem negara itu sendiri—yang menutup jalan dengan birokrasi dan nepotisme, lalu menyuruh kami terbang dengan sayap yang mereka patahkan.
Negara tidak bisa terus berlindung di balik narasi “kewirausahaan” dan “kreativitas digital” untuk menutupi kegagalannya menciptakan ruang kerja yang adil dan merata. Tidak semua orang punya modal untuk buka usaha. Dan tidak semua orang ingin menukar harga diri demi donasi dari algoritma.
Editor: Prihandini N
