Penulis dan Peneliti Independen

Bagaimana Asap Menguji Solidaritas Kita

Muhammad Suryadi R

3 min read

Ada asap karena ada api. Dalam isu karhutla, asap yang menyebar tidak semuanya berasal dari api atau musibah, tetapi berasal dari problem yang sangat kompleks. Karena itu, masalah ini bukan lagi tentang siapa yang menyalakan api, tetapi mengapa kebakaran bisa terjadi.

Pantauan Reuters mengenai karhutla, sebagaimana pantauan satelit Nusantara Atlas, menemukan luas akumulasi lahan yang terdampak akibat kebakaran mencapai 1,92 juta hektare pada bulan September (Reuters, 2026).

Di belahan Amerika, kebakaran serupa terjadi Amazon, Brazil. Berdasarkan laporan Associated Press pada Oktober 2026, kebakaran meningkat tidak lama setelah pemungutan suara terjadi pada putaran pertama pemilu Brazil 4 Oktober lalu (Associated Press, 2026). Motif dibalik terjadinya kebakaran diselidiki otoritas setempat. Dugaan sementara mengarah pada adanya motif politik di balik kebakaran.

Besarnya skala dampak kebakaran Karhutla di Indonesia dan motif di balik terjadinya kebakaran di Amazon menyisakan masalah besar. Di tengah dunia yang semakin modern, masalah yang sama selalu berulang. Kita patut menaruh kecurigaan, jangan masalah ini semata-mata bukan faktor kegagalan teknis, tetapi terjadi masalah besar dalam relasi kuasa dan struktur sosial kita.

Karhutla dan Reproduksi Struktur Sosial

Menganalisis kompleksitas kebakaran dengan teori strukturasi Anthony Giddens, menjadi penting. Giddens mengemukakan bahwa struktur sosial dan tindakan manusia adalah dua hal yang saling membentuk. Struktur di satu sisi menyediakan aturan, di lain sisi, sumber daya memudahkan tindakan berlangsung (Giddens 1984).  Teori strukturasi Giddens menjadi alat bantu untuk menelaah bahwa karhutla terjadi bukan karena individu, melainkan praktik sosial yang beresiko yang terjadi berulang kali.

Seseorang memutuskan penggunaan lahan misalnya, tidak terjadi dalam ruang hampa. Keputusan itu dipengaruhi oleh banyak variabel yang saling terkait: kebutuhan ekonomi, tersedianya teknologi, aspek pengawasan, dan kebiasaan masyarakat. Jika praktik ini terus berlangsung, maka kejadian serupa akan terus terjadi.

Meski begitu, mengamini praktik sosial berisiko sebagai penyebab kebakaran terlalu simplistik. Sebab, individu maupun institusi sebagai penanggung jawab utama kebakaran akan terhapus dengan sendirinya. Pemilik lahan, korporasi, pelaku pembakaran, dan lembaga pemerintah adalah pemegang tanggung jawab yang memiliki peran dan kewenangannya masing-masing.

Baca juga:

Apa yang dikemukaan Giddens memudahkan kita untuk membongkar ketimpangan praktik sosial yang terjadi. Selain itu, kita bisa mengetahui bahwa aktor memiliki kapasitas mempertahankan atau mengubah struktur yang ada. Ketika instrumen aturan atau hukum diterapkan inkonsisten dan pengawasan melemah, maka kondisi itu patut dicurigai sebagai bagian dari struktur dan tata kelola yang bermasalah.

Di titik inilah ketimpangan itu bermula: ketika keuntungan pemanfaatan lahan dinikmati kelompok tertentu, sementara dampak kebakaran (asap, kerugian materil dan ekonomi, gangguan kesehatan) ditanggung oleh masyarakat. Sebab itu, penanganan karhutla harus melampaui dari sekedar pemadaman api menuju audit struktur yang memberikan keputusan penggunaan lahan.

Solidaritas dan Kepentingan Bersama

Dalam dimensi lain, karhutla merupakan tindakan yang memerlukan kerja kolektif. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya, menjelaskan bahwa solidaritas komunal adalah ikatan yang sangat memungkinkan terbentuknya gerak kolektif (Ibnu Khaldun, 2011). Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa kekuasaan sangat bergantung pada sejauh mana solidaritas bekerja dalam kehidupan sosial.

Ashabiyyah, sebab itu adalah jalan penyelesaian masalah secara bersama yang timbul dari kemampuan masyarakat itu sendiri. Pierre Bourdieu (1986) telah membahasakannya dalam The Forms of Capital dengan istilah modal sosial. Bahwa gerak masyarakat sejatinya akumulasi modal yang menciptakan stuktur sosial. Tanpa itu, masyarakat sulit menemukan kehidupan idealnya. Dalam istilah Pierre Bourdieu dalam The Forms of Capital-nya, menamai solidaritas kelompok ini sebagai modal sosial, bahwa kelompok sosial adalah gerak akumulasi modal. Tanpa modal, struktur sosial sulit berjalan efektif.

Hanya saja, dalam isu karhutla misalnya, masalahnya bukan ada atau tidaknya solidaritas sosial atau modal sosial itu, tetapi diarahkan kemana solidaritas tersebut. Sebuah ikatan yang kuat dalam suatu kelompok tertentu tidak otomatis berarti merepresentasikan masyarakat secara luas. Ujian solidaritas diuji saat itu juga, ketika seluruh pihak bersedia berbagi tanggung jawab untuk sama-sama mencegah kerusakan terjadi atau tidak.

Dalam kajian sosiologi agama, problem ini adalah kepekaan sosial yang memberi tempat pada agama membangkitkan nalar dan empati sosial terhadap kerusakan lingkungan. Dalam konteks karhutla, agama menjadi spirit yang berperan menggerakkan kesadaran kesalehan ekologi.

Baca juga:

Hanya saja, solidaritas keagamaan suatu kelompok tidak otomatis melahirkan kesadaran dan kepeduliaan yang sama terhadap kelompok keagamaan lain mengenai mengenai lingkungan, apalagi jika beririsan dengan relasi kuasa dan ekonomi.

Kendati demikian, solidaritas sosial dan keberanian moral sifatnya hanya mendukung struktur dan tata kelola lembaga penanganan. kebijakan yang efektif tidak hanya membutuhkan aturan formal, tetapi juga memerlukan dukungan solidaritas kelompok agar aturan dapat dijalankan. Karenanya, kepentingan kolektif terkait lingkungan hanya bisa terwujud melalui hubungan antara solidaritas sosial, pertanggungjawaban kekuasaan, dan eksekusi kebijakan.

Dari Indonesia ke Amazon

Lagi-lagi. Kebakaran hutan Indonesia dan Amazon adalah pelajaran. Ia adalah referensi betapa kerusakan hutan dan ekologi merupakan ujian solidaritas kita. Solidaritas lintas elemen: regulasi, institusi, empati, nilai moralitas, serta tindakan bersama adalah jawaban masalah ini. Solidaritas bersama adalah syarat yang perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, mula-mula yang akan terjadi adalah bukan hanya perubahan struktur, tetapi juga tindakan kultur.

Transparansi pengawasan, penegakan supremasi hukum, dan restrukturisasi tata kelola merupakan syarat struktural yang terukur. Sedangkan solidaritas lintas elemen merupakan fondasi kultur yang memandang persoalan kerusakan ekologis membutuhkan gotong royong dan partisipasi masyarakat serta pembagian tanggung jawab yang adil antar pihak, baik yang memperoleh manfaat ekonomi maupun masyarakat yang menanggung resiko lingkungan.

Prosedur dan mekanisme teknis misalnya pengelolaan gambut, pemantauan titik panas, dan kesigapsiagaan menghadapi kemungkinan kekeringan tetap diperlukan. Integrasi ketiganya adalah upaya preventif terkoordinasi dengan memanfaatkan potensi modal dan struktur sosial yang ada. Dengan demikian, api bisa dipadamkan secara teknis, dan potensi keberulangan dapat dideteksi dengan cepat melalui mekanisme pengawasan sosial yang telah disepakati.

 

 

Editor: Prihandini N

Muhammad Suryadi R
Muhammad Suryadi R Penulis dan Peneliti Independen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dapatkan tulisan-tulisan menarik setiap saat dengan berlangganan melalalui email