Kita sangat pandai memindahkan masalah. Ketika jalan macet, kita membangun jalan baru. Ketika banjir datang, kita meninggikan tanggul. Ketika sampah menumpuk, kita mencari tempat yang lebih jauh untuk menumpuknya lagi. Masalahnya memang berpindah. Namun sering kali hanya berpindah lokasi, bukan benar-benar selesai.
Setiap hari, jutaan kantong plastik, sisa makanan, kemasan minuman, dan berbagai barang sekali pakai meninggalkan rumah-rumah warga. Begitu truk sampah datang, banyak orang merasa urusannya selesai. Sampah dianggap hilang dari kehidupan. Padahal ia hanya berganti alamat. Kadang berakhir di sungai, kadang di laut, kadang menjadi gunungan raksasa di pinggir kota yang jarang masuk destinasi wisata pemerintah.
Kini pemerintah datang membawa solusi yang terdengar modern dan menjanjikan. Namanya Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik atau PSEL. Melalui Danantara dan anak usahanya, Denera, puluhan proyek besar sedang disiapkan di berbagai kota.
Gagasannya sederhana sekaligus menggiurkan. Sampah dibakar atau diolah, lalu menghasilkan listrik. Kota menjadi lebih bersih, lahan TPA berkurang, dan energi bertambah. Sekilas, ini tampak seperti akhir bahagia yang selama ini dicari. Namun pengalaman menunjukkan bahwa jalan pintas sering terlihat lurus hanya di atas kertas.
Baca juga:
Melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi ditempatkan sebagai agenda prioritas nasional. Penutupan ratusan TPA open dumping juga menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan. Pesannya jelas. Sampah tidak boleh lagi sekadar ditumpuk lalu dilupakan.
Di sinilah PSEL masuk sebagai bintang utama. Teknologi ini menawarkan sesuatu yang sangat disukai banyak pembuat kebijakan, yaitu hasil yang terlihat. Cerobong berdiri, mesin beroperasi, listrik dihasilkan. Angkanya mudah dipresentasikan. Foto peresmiannya juga menarik untuk dipublikasikan. Dibandingkan mengubah perilaku jutaan orang, membangun pabrik memang terlihat lebih sederhana.
Apakah Teknologi Menyelesaikan Masalah?
Pertanyaan pentingnya bukan apakah teknologi ini canggih, melainkan apakah teknologi ini menyelesaikan akar masalah, sebab sejarah pengelolaan sampah di berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi yang hebat tidak selalu identik dengan sistem yang sehat. Kadang teknologi justru menjadi cara mahal untuk menutupi kegagalan tata kelola.
Dalam buku Waste and Want: A Social History of Trash karya Susan Strasser, dijelaskan bahwa masyarakat modern sering lebih fokus membuang sampah daripada mengurangi sampah. Akibatnya, berbagai teknologi pengolahan berkembang pesat, tetapi budaya konsumsi tidak banyak berubah. Logikanya mirip seseorang yang membeli lemari lebih besar setiap tahun karena kamarnya berantakan, bukan karena belajar merapikan barang. Lemari bertambah, masalah tetap sama.
Ada sisi lain yang jarang dibahas secara terbuka. PSEL membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar agar tetap ekonomis. Dalam banyak skema, pemerintah daerah diwajibkan menyediakan sedikitnya 1.000 ton sampah setiap hari. Dari sudut pandang bisnis, kebutuhan itu masuk akal. Pabrik tidak bisa bekerja tanpa bahan bakar. Masalahnya, bahan bakar yang dimaksud adalah sampah.
Di titik ini muncul paradoks yang menarik. Selama bertahun-tahun pemerintah mengajak masyarakat mengurangi sampah. Tetapi pada saat yang sama fasilitas pengolahan membutuhkan sampah dalam jumlah besar agar tetap beroperasi. Jika suatu hari program pengurangan sampah berhasil secara signifikan, bagaimana nasib pabrik tersebut? Apakah keberhasilan mengurangi sampah justru menjadi ancaman bagi model bisnisnya?
Benturan Kepentingan
Perdebatan semacam ini pernah muncul di berbagai negara. Ketika sampah berubah menjadi komoditas energi, muncul risiko benturan kepentingan antara tujuan lingkungan dan kebutuhan industri. Pabrik membutuhkan pasokan yang stabil. Lingkungan membutuhkan sampah yang terus berkurang. Keduanya tidak selalu berjalan harmonis.
Penelitian yang dilakukan Net Zero Waste Management Consortium bersama Litbang Kompas, KPBB, dan Jejak Sampah pada 2023 menunjukkan bahwa persoalan utama Indonesia sebenarnya masih berada di tahap dasar. Paradigma yang dominan masih sebatas kumpul, angkut, dan buang. Sampah berpindah dari rumah ke TPS, lalu ke TPA. Setelah itu dianggap selesai. Pemilahan sampah masih menjadi tamu langka dalam kehidupan sehari-hari.
Padahal banyak komunitas telah membuktikan bahwa pemilahan dari sumber mampu mengurangi volume sampah secara signifikan. Bank sampah, pengomposan rumah tangga, dan pengelolaan berbasis komunitas menunjukkan hasil yang menjanjikan. Sayangnya keberhasilan-keberhasilan kecil ini sering diperlakukan seperti dekorasi seminar. Dipuji saat presentasi, lalu dilupakan saat penyusunan anggaran.
Pengalaman Jepang juga memberikan pelajaran penting. Negara itu memiliki fasilitas waste-to-energy yang maju. Namun keberhasilannya tidak lahir dari teknologi semata. Keberhasilan tersebut ditopang budaya pemilahan yang disiplin. Di beberapa daerah, warga memisahkan sampah ke puluhan kategori berbeda.
Jika aturan itu diterapkan mendadak di Indonesia, mungkin sebagian warga akan lebih sibuk mencari kategori untuk membuang kebingungannya. Teknologi bekerja baik karena perilaku masyarakat sudah mendukung.
Jalan Pintas yang Belum Efektif
Persoalan berikutnya adalah tanggung jawab produsen. Selama ini sebagian besar kemasan sekali pakai diproduksi oleh industri. Namun setelah produknya dikonsumsi, sampahnya menjadi urusan publik. Keuntungan dinikmati sektor swasta. Biaya pengelolaan dibebankan kepada pemerintah dan masyarakat.
Padahal Undang-Undang Pengelolaan Sampah telah mengatur prinsip tanggung jawab produsen. Sayangnya implementasinya masih jauh dari ideal. Banyak perusahaan rajin berbicara mengenai ekonomi sirkular. Presentasinya menarik. Spanduk acaranya ramah lingkungan. Kopi seminarnya bahkan memakai gelas kertas berlogo hijau. Namun setelah acara selesai, kemasan produknya tetap ditemukan di sungai, pantai, dan TPA.
Laporan Global Plastics Outlook dari OECD tahun 2022 menegaskan bahwa pengurangan sampah plastik tidak mungkin berhasil tanpa keterlibatan aktif industri dalam pengumpulan dan daur ulang produknya. Dengan kata lain, perusahaan tidak cukup hanya menjadi sponsor kegiatan lingkungan setiap Hari Bumi. Mereka harus ikut bertanggung jawab terhadap jejak sampah yang mereka hasilkan.
Pembangunan PSEL juga menghadapi tantangan sosial yang tidak ringan. Banyak warga khawatir terhadap dampak kesehatan, kualitas udara, serta nilai properti di sekitar lokasi proyek. Kekhawatiran itu sering dianggap sebagai hambatan pembangunan. Padahal dalam banyak kasus, akar masalahnya adalah kurangnya informasi dan rendahnya kepercayaan publik.
Baca juga:
Artikel Kompas berjudul “Politik Akselerasi Waste to Energy: Proyek Pengolahan Sampah Dikebut, Anggaran Mencapai Rp89 Triliun” mengingatkan bahwa keberhasilan proyek lingkungan tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan anggaran, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Publik perlu diajak berdialog. Bukan sekadar menerima pengumuman yang sudah jadi.
Di atas semua itu, persoalan terbesar justru mungkin berada pada kapasitas pemerintah daerah. Selama bertahun-tahun pengelolaan sampah sering menjadi urusan pinggiran. Anggarannya terbatas. Armadanya menua. Inovasinya berjalan lambat. Banyak dinas lingkungan hidup bekerja seperti petugas gawang yang terus menahan serangan tanpa pernah diberi kesempatan memperbaiki pertahanan.
Karena itu PSEL tidak boleh dipandang sebagai tongkat sihir. Ia bisa menjadi bagian penting dari solusi, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Sampah pada akhirnya bukan sekadar urusan teknologi. Ia adalah cermin cara kita memproduksi barang, mengonsumsi produk, mengelola kota, dan menjalankan pemerintahan.
Keberhasilan tidak diukur dari jumlah cerobong yang berdiri atau besarnya investasi yang masuk. Keberhasilan diukur dari berkurangnya volume sampah, membaiknya kualitas lingkungan, serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
Sampah memang bisa diubah menjadi listrik. Namun, mengubah perilaku dan tata kelola tetap jauh lebih sulit. Jika dua pekerjaan besar itu dapat dilakukan bersamaan, Indonesia mungkin benar-benar menemukan jalan keluar.
Editor: Prihandini N
