Manusia kerap bertindak dalam batas rasional dan menakar segala tindakan dalam timbangan untung rugi. Artinya, tindakan manusia didorong oleh kepentingan manusia itu sendiri dalam upaya memenuhi hasratnya dan mempertahankan eksistensi dirinya di muka bumi. Pandangan ini kemudian oleh John Stuart Mill disebut sebagai homoeconomicus.
Prinsip ini kemudian menjustifikasi tindakan manusia sebagai aktor utama yang mendayafungsikan alam beserta potensinya dalam batas yang tak terkendali. Sebagai misal, manusia memproduksi sesuatu dalam jumlah tak hingga yang diklaim sebagai “kebutuhan”. Padahal, dewasa ini kebutuhan kerap diciptakan oleh algoritma.
Kita tanpa sadar masuk dalam perangkap algoritma sehingga secara impulsif membeli “kebutuhan semu” yang diproduksi secara massal. Di tengah melimpahnya “kebutuhan semu”, manusia menemui tantangannya tersendiri dalam mengelola sampah. Hasrat konsumtif dan angka produksi sampah bahkan tak lagi saling berkompromi. Indonesia menyumbang sekitar 64-68,5 juta sampah ton per tahun.
Baca juga:
Dari angka tersebut, sekitar 11,3 juta ton atau 35,67% tidak terkelola dengan baik (BRIN, 2024). Di saat yang sama manusia membeli hal-hal yang sebetulnya tak dibutuhkan. Tak jarang pula, manusia mengkonsumsi makanan dalam kapasitas yang melebihi kemampuan fisiologisnya sehingga menyisakan sampah. Sampah makanan bahkan masuk dalam daftar teratas jenis sampah yang tak dikelola dengan baik (SIPSN, 2024). Sebuah ironi di tengah program Makan Bergizi Gratis.
Selain ketidakberdayaan manusia dalam mengelola sampah dan hasrat tanpa batasnya, kita rupanya juga tidak bijak dalam menempatkan sampah pada tempatnya. Hal yang terkesan remeh nan sederhana, namun paling sering luput dari perhatian.
Pasalnya, mengetahui bahwa kebersihan itu baik tidak lantas membuat seseorang sadar untuk menempatkan sampah pada tempatnya. Pada titik inilah penulis hendak “mengeluh” soal betapa kesadaran akan sampah menjadi barang mahal yg sulit ditemukan, terutama di tempat kerja pribadi penulis.
Sampah dan Sang Kepala Divisi
Begini duduk persoalannya, lingkungan kerja penulis kerap menemui persoalan sampah yang tergeletak di sembarang tempat. Persoalan ini mengundang atensi seluruh staf pengajar. Grup Whatsapp penuh dengan ragam tanggapan, komentar sinis, lalu berakhir tanpa solusi pasti.
Sang manajer bertindak sebagai penengah; “Kita akan cek cctv lalu memberikan sanksi kepada pelakunya” ujarnya. Sayangnya, tindak lanjut atas masalah ini pun tak menunjukkan titik terang sebab kejadian serupa kembali berulang saban hari.
Biasanya, potret jorok ruang kerja menyulut perdebatan soal apa solusi terbaiknya. Ada satu narasi yang cukup menggelitik bagi penulis dan menjadi preseden tulisan ini hadir di hadapan pembaca. Narasi itu tidak hanya hadir dalam percakapan grup melainkan diutarakan secara langsung dalam forum resmi para pengajar.
Ironisnya, pernyataan itu keluar dari lisan seorang kepala divisi dalam pertemuan resmi seluruh insan pengajar. “Yaudah sih kalau lihat sampah tinggal dibuang aja, gak berat juga kok. Kenapa harus difoto lalu menjadi masalah di grup, ‘caper’ itu namanya”. Kurang lebih begitu narasinya.
Narasi awal terdengar sangat bijak seolah sampah tak akan jadi masalah jika seseorang dengan kesadarannya memungut lalu memindahkannya. Hanya saja ungkapan caper bagi mereka yang mengingatkan untuk bijak akan sampah terkesan tendensius dan terlalu menyederhanakan persoalan.
Tidak, ia lebih pelik dari pada itu. Tidak memberikan peringatan sama saja dengan memberikan peluang pada pelaku sampah untuk mengulang tindakannya dan itu berarti kita menormalisasi tindakan nyampah.
Budaya Konsumtif
Sampah mula-mula tidak datang dari luar diri manusia, ia datang dari diri kita. Begini, kita “membeli” sampah untuk memenuhi hasrat kita lalu mencampakkannya ketika tak lagi dibutuhkan. Kita membeli segelas kopi dalam wadah plastik lengkap dengan sedotan, sedangkan kita tahu bahwa hanya kopi yang akan diproses tubuh. plastik, gelas, dan sedotan entah harus dikemanakan.
Berpikir dalam timbangan untuk rugi, manusia akan berpikir bahwa saya hanya membutuhkan kopinya, plastik dan sedotan hanyalah penunjang untuk mengkonsumsi kopi, begitu kopi habis dikonsumsi maka plastik dan sedotan juga mesti “dihabiskan” alias dilenyapkan dengan cara dibuang.
Baca juga:
- Sampah Plastik, Masa Depan Laut dan Kesehatan Manusia
- Sampah: Memanjakan Produsen, Menyudutkan Konsumen
Perhitungan untuk rugi ini tentu sangat dangkal musabab dalam batas waktu tertentu, sampah akan kembali dalam wujud bau tak sedap, penyakit, hingga banjir. Sialnya kita terbiasa dengan pola ini sehingga kita lupa bahwa sebetulnya sebagai manusia, kita dapat meminimalisasi penggunaan sampah.
Bahkan pada tahap tertentu, kita juga lupa bahwa kita tidak membutuhkan “sampah”, tetapi budaya hidup konsumtif memaksa kita untuk terus mengoleksinya hingga lupa bahwa kita punya keterbatasan dalam mengelolanya.
Kita kerap mengoleksi pakaian bermerek sampai tak sempat mempertanyakan pada diri sendiri bahwa berapa banyak pakaian lagi yg kita butuhkan. Kita terbiasa mengoleksi tas dan sepatu keluaran terbaru hanya karena tidak mau ketinggalan. Bahasa kerennya FOMO (fearing of missing out). Begitu pula dengan makanan, tak jarang kita mencicipi makanan hanya karena sedang ngetren.
Ironisnya, di negeri dengan populasi Muslim terbesar dunia, kita memproduksi sampah 20% (KLHK 2024) jauh lebih banyak di bulan Ramadhan dibandingkan dengan bulan lainnya. Padahal, semangat berpuasa adalah semangat melawan budaya konsumtif, di mana kita dituntut untuk bijak dalam mengonsumsi sesuatu.
Bukan berarti tidak boleh memiliki atau mengonsumsi sesuatu, tetapi kepemilikan terhadap sesuatu mestinya disertai dengan kesadaran untuk mengelolanya secara bijak. Jika manusia menyadari keterbatasannya dalam mengelola sampah, maka berupaya membatasi diri untuk memproduksi sampah adalah keharusan. Untuk alasan ini, ada baiknya kita mencontoh budaya hidup minimalis ala Jepang.
Mencontoh Jepang
Negeri samurai ini tak henti-hentinya menjadi inspirasi di segala aspek kehidupan, mulai dari teknologi, disiplin, sopan santun, pengelolaan sampah sehingga budaya hidup minimalis. Mengapa penulis harus jauh-jauh ke Jepang jika ajaran serupa dapat ditemukan dalam agama.
Mengutip Muhammad Abduh, “aku melihat muslim di timur tapi tidak melihat Islam, dan aku melihat Islam di barat tapi tidak melihat muslim”. Pengalaman di Stadion Gelora Bung Karno menunjukkan betapa “Islam” nya orang Jepang ketika bergotong royong memungut sampah seisi stadion. Ini merupakan gerakan spontan yang timbul dari tradisi dan nilai luhur yang dipupuk sedari dini.
Rupanya selain budaya bersih, orang Jepang juga memiliki budaya minimalis. mereka terbiasa memilih busana sederhana dengan warna yang tidak mencolok dan dapat digunakan di beberapa tempat dan situasi. Dalam konteks kepemilikan barang, orang Jepang sangat selektif dalam membeli barang dan menentukan batas maksimal kepemilikan pakaian.
Jika kepemilikan akan melebihi batas maksimal, maka pakaian berlebih yang layak pakai harus didonasikan terlebih dahulu. Fumio Sasaki dalam Goodbye, thing: Hidup Minimalis Ala Orang Jepang secara gamblang menunjukkan potret hidup minimalisnya. Ia hanya memiliki tiga kemeja, empat celana, empat pasang kaus kaki dan beberapa benda lainnya.
Fumio seolah hendak mengajak kita untuk berupaya meminimalisasi sampah sebagai konsekuensi logis dari kesadaran akan keterbatasan manusia dalam mengelola sampah. (*)
Editor: Kukuh Basuki
