Kekerasan aparat negara—terutama polisi—sering kali dibingkai sebagai “insiden isolasi” atau “pelanggaran prosedur”. Namun, ketika kekerasan ini terjadi secara sistematis dan berulang, dari pemukulan aktivis hingga pembunuhan warga miskin, kita harus bertanya: apakah ini sekadar kesalahan individu, atau gejala dari sistem yang lebih besar? Melalui kacamata Marxist dan Anarkisme Graeber, kekerasan negara terungkap bukan sebagai kegagalan teknis, melainkan sebagai mekanisme struktural untuk mempertahankan ketimpangan ekonomi, hierarki sosial, dan kekuasaan kapitalis.
Bagi Marxis, polisi adalah “bala tentara pribadi” yang melindungi kepentingan kelas penguasa. Sementara Graeber, dengan pendekatan antropologisnya, menelanjangi bagaimana kekerasan negara berfungsi untuk memvalidasi hierarki ras, gender, dan kewarganegaraan. Kedua perspektif ini, meski berbeda penekanan, bertemu dalam satu kesimpulan: kekerasan aparat adalah alat kontrol yang melekat pada logika negara modern.
Dari Haymarket hingga Kendeng: Kekerasan Aparat dalam Rahim Kapitalisme
Negara bukanlah entitas netral yang menjamin “kebaikan bersama”, melainkan alat represi kelas penguasa. Friedrich Engels dalam The Origin of the Family, Private Property and the State menegaskan bahwa negara muncul sebagai alat untuk mengamankan kepemilikan pribadi dan menindas kelas pekerja. Polisi, secara gamblang, adalah ujung tombak dari misi tersebut.
Sejarah modern polisi tidak bisa dipisahkan dari kelahiran kapitalisme. Di Inggris pada abad ke-18, “Robert Peel Acts” yang melahirkan polisi modern dirancang untuk melindungi properti borjuasi dari gerakan buruh yang memberontak terhadap upah kelaparan. Tragedi Haymarket 1886 di Chicago, ketika polisi menembaki buruh yang menuntut 8 jam kerja, adalah contoh klasik kekerasan aparat sekaligus respon standar ketika hak properti kapitalis terancam.
Baca juga:
Di era neoliberal, fungsi polisi semakin jelas. Di Amerika Latin, polisi dan militer sering menjadi “tukang pukul” korporasi multinasional untuk merampas hak warga sipil. Di Indonesia, kekerasan terhadap petani Kendeng yang memprotes pabrik semen, atau pembunuhan buruh di perkebunan kelapa sawit, mencerminkan kolaborasi negara-korporasi. Polisi bukanlah penjaga hukum yang sembunyi di balik ilusi “melindungi dan mengayomi” melainkan penjaga “akumulasi kapital”.
Louis Althusser, memperluas analisis Marx dalam The Communist Manifesto tentang negara sebagai komite eksekutif borjuasi dengan konsep Repressive State Apparatuses (RSAs). Polisi, militer, dan pengadilan adalah RSAs yang bekerja melalui paksaan—bukan hanya untuk menindas perlawanan, melainkan juga untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan eksploitasi kapitalis berjalan mulus.
Namun, Marxisme kerap dikritik karena terlalu ekonomis. Di sinilah antropologi anarkis David Graeber melengkapi kerangka analisis, dengan menunjukkan bahwa kekerasan negara tidak hanya melayani logika kapital, melainkan juga memelihara hierarki sosial yang lebih luas melalui kekerasan dan kedunguan.
Kekerasan Polisi sebagai Ritual Pemelihara Hierarki
David Graeber, antropolog yang terlibat dalam gerakan Occupy Wall Street, menawarkan perspektif unik, yaitu kekerasan negara adalah ritual untuk mempertahankan legitimasi hierarki. Dalam The Utopia of Rules, ia menunjukkan bagaimana birokrasi dan kekerasan polisi saling terkait. Setiap kali polisi menghentikan seseorang karena “mencurigakan” (dalam hal ini, kaum marginal Amerika Serikat seperti: kulit hitam, migran, atau miskin), mereka tidak hanya menegakkan hukum, melainkan juga menegaskan bahwa hierarki rasial dan kelas adalah hukum alam yang sudah sedemikian harusnya.
Graeber menggunakan contoh gerakan Black Lives Matter. Polisi AS membunuh warga kulit hitam 3 kali lebih sering daripada kulit putih. Ini bukan sekadar rasisme individual, melainkan sistemik: kekerasan polisi berfungsi untuk mengingatkan kelompok marginal bahwa mereka tidak memiliki hak yang sama dalam tatanan sosial. Di Brazil, polisi militer membunuh ribuan pemuda kulit hitam dari favela atau permukiman kumuh setiap tahun—sebuah bentuk “pembersihan sosial” yang diterima karena korban dicap kriminal sejak ia lahir.
Dalam Fragments of an Anarchist Anthropology, Graeber menggali masyarakat tanpa negara, seperti suku Zapatista di Meksiko atau komunitas Malagasi di Madagaskar. Di sana, konflik diselesaikan melalui musyawarah, bukan pentungan layaknya anggota Polresta Malang Kota yang memukul mahasiswa dan pers di Balai Kota Malang, Jawa Timur. Negara modern, sebaliknya, mengklaim monopoli kekerasan sambil menyebarkan mitos bahwa manusia pada dasarnya egois dan perlu dikontrol. Graeber menolak klaim ini. Sejarah antropologi membuktikan bahwa masyarakat tribal bisa eksis secara liberte, egalite, dan fraternite tanpa adanya polisi.
Baca juga:
Kekerasan polisi, bagi Graeber, adalah cermin dari kegagalan imajinasi politik. Kita menerima bahwa ketertiban hanya bisa dicapai melalui ancaman, padahal sistem partisipatif telah ada sepanjang sejarah.
Utopia Dunia Tanpa Polisi
Bagi penulis, kerangka Marxian dan Graeberian saling melengkapi dalam menelanjangi kekerasan aparat. Marxisme mengungkap relasi antara kekerasan negara dan akumulasi kapital, sementara Graeber menunjukkan bagaimana hierarki sosial (ras, gender, kasta) digunakan untuk memecah belah kelas pekerja.
Contoh nyata: di India, polisi kerap membungkam protes petani dengan kekerasan. Di satu sisi, ini melindungi korporasi agribisnis. Di sisi lain, kekerasan ini diperparah oleh stigmatisasi kasta—petani dari kasta rendah dianggap “layak” dipukul, diinjak, dan diperlakukan tidak manusiawi. Kapitalisme tidak hanya mengeksploitasi buruh, melainkan juga memanfaatkan hierarki yang ada untuk melemahkan solidaritas.
Di Indonesia, kekerasan aparat terhadap masyarakat adat Pulau Rempang, Galang, dan Papua tidak hanya mengamankan proyek kapitalis seperti tambang dan so called Proyek Strategis Nasional (PSN), melainkan juga merendahkan mereka sebagai “terbelakang” yang tidak mendukung adanya pembangunan—melalui logika developmentalis. Narasi rasis dan diskriminatif ini melegitimasi perampasan tanah sambil mengaburkan akar masalah: keserakahan kapital.
Bagi Marxis, solusi adalah revolusi proletar untuk menggulingkan negara kapitalis. Namun, Graeber mengingatkan bahwa negara sosialis pun bisa represif jika hierarki tetap ada dan terjaga. Ia mengusulkan organisasi horizontal—seperti komunitas Zapatista yang mengelola diri tanpa polisi atau negara.
Gerakan penghapusan polisi atau police abolition di AS menawarkan visi serupa: alih-alih mempercayakan keamanan pada aparat bersenjata, masyarakat membangun sistem berbasis pencegahan konflik melalui pendidikan, layanan kesehatan mental, dan restorative justice. Contohnya, di Kota Camden, New Jersey, pembubaran polisi pada 2013 diikuti penurunan kekerasan sebesar 42% setelah sistem baru diimplementasikan.
Kekerasan aparat bukanlah keniscayaan, melainkan pilihan sistemik. Marxisme dan Graeber mengajak kita merefleksikan bahwa polisi adalah produk sejarah, bukan produk ahistoris yang terlepas dari segala kerangka materalis—bukan takdir.
Masyarakat tanpa represi negara mungkin terdengar utopis, namun, kembali pada sabda Graeber: “Utopia bukanlah kemustahilan, melainkan sesuatu yang belum dicoba.”
Perubahan radikal mensyaratkan perjuangan di segala dimensi, diantaranya adalah melawan kapitalisme yang mengeksploitasi dan hierarki yang memecah belah. Hanya dengan begitu, kita bisa membayangkan dunia di mana keamanan lahir dari keadilan, bukan dari pentungan.
Kekerasan aparat di Indonesia bukanlah “kelalaian individu”, melainkan cermin brutal dari mesin negara yang bekerja untuk melanggengkan kuasa kapital dan hierarki sosial. Setiap pentungan yang menghantam aktivis, setiap peluru yang menembus dada petani miskin, dan setiap teriakan warga adat yang direnggut tanahnya adalah ritual pengukuhan sistem yang menjadikan polisi sebagai algojo ketimpangan.
Perubahan tak akan lahir dari reformasi ala-ala seperti yang sudah-sudah, melainkan dari pemberontakan revolusioner terhadap logika negara yang memaksa kita percaya bahwa keadilan harus dibayar dengan pengorbanan jiwa dan raga. Seperti api yang membakar jerami, gerakan kolektiflah satu-satunya bahasa yang dipahami rezim ini.
Utopia dunia tanpa aparat bukanlah mimpi—ia adalah ancaman bagi mereka yang menganggap rakyat sebagai anjing hari ini. (*)
Editor: Kukuh Basuki
