Dedi Mulyadi adalah salah satu figur kepala daerah yang berhasil menjadikan media sosial sebagai alat utama komunikasi politik dan kebijakan publik. Dalam berbagai unggahan videonya, ia hadir di tengah masyarakat, menyapa warga kecil, menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan gaya yang humanis, bahkan teatrikal. Ia bukan sekadar pemimpin yang duduk di balik meja, melainkan tampil sebagai figur yang “hadir” di lapangan, dalam wujud paling populis: menjadi “pahlawan rakyat” dalam satu-dua menit video TikTok atau YouTube Shorts.
Seiring berjalannya waktu, muncul satu pertanyaan mendasar: apakah semua itu sungguh menyelesaikan masalah? Ataukah hanya menyentuh permukaan, menjadi tontonan viral yang menyamarkan ketiadaan strategi jangka panjang dan solusi struktural?
Performatif tapi Tidak Menyentuh Substansi
Gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi memang menarik perhatian publik. Ia membawa semangat budaya lokal Sunda, menunjukkan empati terhadap rakyat kecil, bahkan kadang menegur birokrasi dengan gaya nyentrik yang menghibur. Tapi di balik itu, tampak jelas bahwa komunikasi publiknya lebih mengandalkan performativitas ketimbang substansi. Ia datang, berbicara, memberi solusi instan, terkadang dengan uang pribadi lalu pergi, meninggalkan kesan seolah-olah masalah telah selesai. Padahal, yang terjadi sering kali hanyalah peredaan gejala, bukan penanganan akar persoalan. Inilah titik di mana populisme kebijakan bekerja seperti kosmetik.
Ia mempercantik wajah birokrasi yang sebenarnya keropos, membuat publik merasa didengarkan tanpa benar-benar menyentuh jantung masalah: ketimpangan sosial, ketidakefektifan pelayanan publik, hingga kebijakan sektoral yang abai pada evaluasi dan data. Kebijakan kemudian direduksi menjadi narasi emosional semata, yang ditampilkan dengan dramatis dalam bingkai kamera.
Yang menjadi persoalan bukanlah penggunaan media sosial itu sendiri. Pada era digital, tentu tak ada yang salah dengan penggunaan platform tersebut untuk membangun keterhubungan dengan masyarakat. Justru di sinilah tantangannya: ketika kanal komunikasi kuat justru tidak dibarengi dengan penguatan kelembagaan, pengambilan keputusan berbasis riset, atau keterlibatan publik dalam perencanaan kebijakan, maka lahirlah sebuah ironi transparansi palsu.
Baca juga:
Masyarakat merasa tahu banyak karena menonton video pendek, tetapi sebenarnya tidak tahu menahu tentang bagaimana proses kebijakan dirancang dan diterapkan. Ketika seorang kepala daerah menjadikan media sosial sebagai panggung utama kebijakannya, maka batas antara kepemimpinan publik dan personal brand menjadi kabur. Keputusan-keputusan yang seharusnya lahir dari proses deliberatif, melibatkan data dan diskusi multisektor, justru ditarik ke ranah individual dan emosional.
Kebijakan seolah menjadi kelanjutan dari ekspresi personal. Kita lihat, misalnya, bagaimana Dedi Mulyadi menyelesaikan kasus keluarga, kemiskinan, atau bahkan konflik sosial dalam durasi singkat, dengan solusi yang instan berupa bantuan uang tunai, ajakan pindah rumah, bahkan kadang sekadar pelukan dan air mata. Dalam jangka pendek, pendekatan semacam itu memang efektif membangun citra.
Tapi dalam jangka panjang, hal ini menimbulkan problem serius dalam tata kelola pemerintahan. Pertama, muncul ketergantungan masyarakat pada figur, bukan pada sistem. Kedua, birokrasi kehilangan fungsi karena seringkali dilewati. Ketiga, proses evaluasi kebijakan menjadi tidak penting karena semua sukses diukur dari jumlah tayangan dan komentar positif. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada Dedi Mulyadi, tetapi ia menjadi contoh yang mencolok karena keberhasilannya menciptakan narasi kepemimpinan berbasis empati yang viral.
Di balik layar, kita tak banyak mendengar bagaimana proses penyusunan anggaran, capaian indikator pembangunan, atau efektivitas kebijakan lintas sektor. Narasi besar soal kemiskinan struktural, krisis iklim, atau pembangunan berkelanjutan nyaris tak tersentuh. Ia lebih nyaman bermain di ruang mikro dan harian, ruang yang memang mudah dijual di media sosial. Kondisi ini mengingatkan kita pada bahaya logika simplistik dalam pengambilan kebijakan publik.
Usaha Mempersempit Perspektif
Ketika masalah sosial kompleks seperti kemiskinan, pendidikan, atau lingkungan dianggap bisa diselesaikan dengan pendekatan individual dan instan, maka yang terjadi adalah penyempitan perspektif. Masalah sosial bukan hanya soal orang miskin butuh uang, tapi tentang ketimpangan sistemik, rendahnya upah, ketidakadilan akses terhadap sumber daya, serta lemahnya perlindungan sosial.
Maka dari itu, penting bagi kita untuk kembali mendorong diskursus publik yang lebih kritis terhadap gaya kepemimpinan seperti ini. Kita perlu menuntut lebih dari sekadar video viral yang menyentuh emosi. Kita perlu kepala daerah yang tidak hanya hadir sebagai figur penyelamat, tetapi juga sebagai arsitek sistem. Pemimpin yang mampu membangun institusi, memperkuat data, mendorong partisipasi, dan menggerakkan kolaborasi antarsektor.
Pemimpin yang paham bahwa solusi sejati tidak bisa hadir dari satu orang, tetapi dari sistem yang bekerja dengan baik. Media sosial, sekali lagi, bisa menjadi alat penting untuk menjembatani antara negara dan warga. Tetapi ia tak boleh menjadi panggung utama pengambilan kebijakan. Transparansi yang sesungguhnya tak terletak pada jumlah konten, tetapi pada keberanian membuka proses.
Akuntabilitas tidak cukup ditunjukkan dengan kehadiran di lapangan, tetapi dengan laporan yang jujur dan terbuka tentang capaian dan kegagalan. Empati pun tak cukup diekspresikan dalam pelukan dan air mata, tetapi dalam upaya sistematis memperbaiki layanan publik bagi semua.
Baca juga:
Apa yang dilakukan Dedi Mulyadi sesungguhnya bisa menjadi kekuatan besar jika disertai dengan fondasi yang kokoh dalam tata kelola. Tetapi jika tidak, semua itu hanya akan menjadi parade simbolik yang melupakan esensi, sebab pada akhirnya kebijakan publik bukanlah soal tampil menarik, tetapi soal menghadirkan keadilan dan keberlanjutan.
Narasi-narasi viral mungkin menyentuh hati kita, tetapi hanya kebijakan yang terstrukturlah yang menyentuh hidup kita secara nyata. Dan tugas kita sebagai warga adalah tidak terjebak pada pesona layar, tetapi berani bertanya: bagaimana prosesnya? apa dampaknya? siapa yang dilibatkan? bagaimana evaluasinya?
Itulah kunci menjaga demokrasi lokal agar tak berubah menjadi sinetron populisme yang hanya memuaskan dahaga sesaat, tapi membiarkan masalah terus berulang tanpa solusi. Kita berhak atas pemimpin yang bukan hanya tampil baik di kamera, tetapi juga bekerja dalam diam untuk sistem yang adil.
Dan kita patut belajar membedakan antara empati yang menghibur dengan empati yang membebaskan, sebab yang kita butuhkan bukan sekadar pemimpin yang dekat, tetapi pemimpin yang membebaskan rakyat dari ketergantungan pada logika pemberian. Yang kita perlukan adalah keberanian untuk membangun sistem yang hidup, bukan sekadar video yang viral.
Editor: Prihandini N
