Isu pendidikan adalah isu yang tak pernah lengang dalam ruang publik kita selama ini. lebih-lebih saat semua hal dapat dibicarakan hanya bermodal kuota dan gawai. Semua orang dengan beragam latar belakang seakan menjadi figur yang sahih dalam menentukan arah pendidikan nasional yang tepat. Hal tersebut menjadi menarik, sebab secara tidak langsung menunjukkan bahwa pendidikan kita hari ini tak jelas arahnya. Oleh karena itu, diskursus mengenai pendidikan sangat riuh dan berisik, terutama dalam dunia maya.
Saat pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan—katakanlah seperti deep learning, Kurikulum Berbasis Cinta, dan lain sebagainya—arah pendidikan kita alih-alih semakin jelas, yang ada justru jauh panggang dari api. Pembahaan mengenai pendidikan pun menjadi semakin keruh. Kekeruhan itu pun menimbulkan pertanyaan yang besar: harus dari mana kita memperbaiki dan menjernihkan kekeruhan dalam dunia pendidikan tersebut?
Dalam keadaan demikian, buku berjudul Tobat Pedagogi: Saat Banyak Orang Ngomong Pendidikan karya Alfian Bahri patut untuk dipertimbangkan. Bukan tanpa alasan mengapa buku ini layak untuk dipertimbangkan. Pertama, buku ini ditulis oleh seorang guru sekaligus aktivis pendidikan yang menetap di Surabaya. Kedua, Alfian tidak menulis dari balik menara gading atau ruang ber-AC. Tulisan Alfian dalam buku ini berangkat dari realitas pendidikan di lapangan yang nyatanya sungguh mengajak kita mengelus dada.
Pada bagian awal, Alfian sudah menunjukkan betapa kita tak pernah konsisten dalam membingkai orientasi pendidikan. Mulai dari masa Ki Hajar Dewantara dengan semangat kebangsaan, kemandirian, progresivitas, serta kesadaran berbangsa, sampai memasuki era militerisme dan kedisiplinan yang sangat mencolok pada era Orde Baru.
Memasuki era reformasi, arah pendidikan Indonesia semakin kerap beralih rupa. Sebut saja narasi pada kurikulum tahun 2006 (KTSP). Pendidikan mulai berorientasi individual serta globalisasi perlahan mulai tumbuh. Beberapa tahun kemudian muncul K-13 atau Kurikulum 2013 yang lebih spesifik pada karakterisasi. Kita pun sampai pada Kurikulum Merdeka, di mana narasi belajar dengan menyenangkan menjadi lebih riuh ketimbang inti kurikulum itu sendiri. Bahkan yang terbaru, Abdul Mu’ti menekankan betapa pentingnya Pembelajaran Mendalam (Deep Learning).
Dari peralihan ke peralihan tersebut, kita kerap dibuat geram, terutama oleh para pelaku pendidikan (murid dan guru). Administrasi kerap berubah, jargon berganti, dan istilah-istilah baru musti dikuasai. Pendidik atau guru pun dituntut untuk menguasai hal-hal tersebut tanpa pernah mengevaluasi bagaimana efektivitas kurikulum sebelumnya. Alih-alih memberikan hasil yang lebih baik bagi murid, yang ada justru merosot.
Baca juga:
Alfian cukup cermat dalam menunjukkan ironi tersebut. Ia mencantumkan hasil PISA lengkap dengan angka-angkanya yang menunjukkan bahwa hampir 20 tahun kualitas pendidikan kita merosot dan selalu berada di kelompok bawah. Begitu pula dalam hal ujian di level nasional. Adanya ujian seperti UN, AKM, hingga TKA yang nilainya memprihatinkan membuat Abdul Mu’ti mengeluarkan pendapat ironis juga. Alih-alih mengevaluasi sistem dan mencari akar permasalahan, Abdul Mu’ti justru menyatakan bahwa hal ini karena kesalahan guru yang kurang menyenangkan dalam mengajar.
Mengurai Akar Permasalahan
Kita perlu mengingat pernyataan Abdul Mu’ti pada Rabu (19/11/2025) yang menanggapi bahwa nilai matematika siswa SMA sederajat hasil TKA tergolong rendah. Saya akan mengutipkan secara utuh.
“Bukan karena muridnya goblok, bukan, tapi mungkin cara kita mengajarkannya dan bukunya tidak mendorong mereka untuk belajar matematika.”
Pernyataan tersebut cukup problematik, sebab sekelas menteri yang berkaitan dengan pendidikan Indonesia seakan melemparkan tanggung jawab hasil ujian murid yang merosot kepada guru dan buku ajar yang tersedia. Hal tersebut sama saja menuntut guru agar lebih profesional dan lebih baik lagi. Ini cukup ironis, sebab sebagai penuntut, kita mustinya memberi imbalan yang setimpal atas apa yang kita tuntut.
Hari ini kita tahu, bahwa gaji guru, apalagi guru honorer, masih jauh dari kata layak. Apalagi jika dihadapkan pada beban administratif yang kian hari kian menggunung. Hal itu sepertinya hanyalah angin lewat bagi pemangku kebijakan. Alfian, dalam bukunya, menawarkan bahwa yang dapat dilakukan oleh pemerintah bukanlah mencari kambing hitam atau saling menyalahkan pihak-pihak lain.
Langkah paling konkret ialah penuhi terlebih dahulu atribut nonhuman, seperti gaji guru, akses, dan sarana prasarana. Setelah itu terpenuhi, maka kita bisa naik lagi pada satu tangga yang dapat dibenahi bersama, yaitu persoalan penerapan kurikulum, kualitas guru, serta metode pembelajaran. Jika atribut nonhuman itu tak kunjung diorientasikan, sama saja kita mimpi basah terkait pendidika yang baik dan anak bangsa yang kompeten di masa mendatang.
Secara keseluruhan, problem-problem pendidikan di Indonesia ini dapat terurai dengan baik jika atribut nonhuman, seperti gaji guru, akses, dan sarana prasarana mengenai pendidikan telah terpenuhi. Selain itu kompetensi dan integritas pemerintah di Indonesia juga perlu kita jadikan sorotan. Bagaimana tidak, guru di kelas membicarakan hal-hal moralitas, tetapi pemerintah sendiri melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral: korupsi, kolusi, nepotisme.
Belum lagi seruan-seruan moral agar jujur, berkata baik, banyak membaca, rajin belajar, begitu kerap didengungkan di dalam ruang kelas oleh guru. Sampai-sampai banyak murid yang bosan dengan seruan-seruan itu. Apakah itu mengubah keadaan pendidikan kita? Tidak.
Persoalan pendidikan kita bukan persoalan moral, melainkan persoalan sistemik-struktural. Sebagaimana yang ditulis Alfian, “…bahwa tidak ada pendidikan selama perut guru kosong.”—h. 102, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kita selama ini salah arah dalam menentukan kebijakan pendidikan.
Banyak guru yang akhirnya sibuk pada pekerjaan lain di luar kelas, menjadi pembuat konten di kelas yang mengekploitasi muridnya sebagai bahan konten, hingga minimnya kompetensi guru karena ketidaksanggupannya dalam meluangkan waktu untuk membaca, bahkan membeli buku.
Baca juga:
Kendati demikian, Tobat Pedagogi bukan tanpa kelemahan. Format esai pendek yang menjadi kekuatan dalam buku ini sekaligus menjadi batasannya juga. Argumen-argumen Alfian terkadang terkesan belum tuntas lalu sudah berpindah ke topik lain. Misalnya saja, menyoal relasi antara otonomi daerah dan ketimpangan mutu pendidikan, atau soal bagaimana administratif secara konkret memengaruhi proses pembelajaran.
Selain itu, meski Alfian kerap menyerukan perlunya pemenuhan atribut nonhuman sebagai prioritas, ia tidak cukup jauh mengurai bagaimana jalan menuju ke sana secara politis dan struktural. Buku ini berhasil mendiagnosis penyakit ketimbang meresepkan obat. Agaknya memang itulah tujuannya buku ini ditulis: membuat kita jeda sejenak dan melihat segala yang terjadi dengan apa adanya.
Dengan demikian Tobat Pedagogi ini bukanlah seruan moral belaka. Ia adalah panggilan kepada kita semua, khususnya pemerintah, agar lebih jernih dalam menyikapi apa-apa yang berkaitan dengan pendidikan. Buku ini menjadi penting sebagai pintu masuk untuk lebih memahami silang sengkarut dunia pendidikan kita, sebab ditulis berdasarkan realitas pahit pendidikan kita sehari-harinya di lapangan.
Editor: Prihandini N
