Kita semua mungkin pernah mengenal sosok seperti ini. Dulu, waktu kuliah, dia paling depan kalau urusan turun ke jalan. Toa di tangan, suara serak, orasi berapi-api soal keadilan, soal rakyat kecil, soal penguasa yang katanya lupa janji. Kita mengaguminya. Dalam hati kita membatin, “Nah, kalau orang seperti ini yang jadi pejabat, negara pasti beres.”
Beberapa tahun kemudian, kita bertemu dia lagi. Bukan di jalanan, tapi di baliho. Fotonya rapi, senyumnya lebar, berdiri manis di samping tokoh yang dulu paling rajin dia hujat. Kita bingung, tapi tidak ingin buru-buru menuduh.
Tulisan ini memang bukan hendak menghakimi siapa-siapa. Terlalu gampang menunjuk hidung orang lalu bilang “pengkhianat”. Yang jauh lebih menarik justru pertanyaannya, apakah politik masih dipahami sebagai ruang memperjuangkan gagasan, atau kini lebih sering menjadi jalan membangun karier?
Politik sebagai Panggilan atau Profesi?
Sosiolog Jerman Max Weber lebih dari seabad lalu sudah memikirkan persoalan serupa lewat ceramahnya yang termasyhur, Politik sebagai Panggilan (Politik als Beruf, 1919).
Weber membedakan dua tipe orang dalam politik. Pertama, mereka yang “hidup untuk politik” (living for politics) masuk karena punya nilai, gagasan, dan kepedulian pada urusan publik. Bagi mereka, politik adalah cara mengabdi pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Kedua, mereka yang “hidup dari politik” (living off politics) menjadikan politik sebagai pekerjaan sekaligus sumber penghidupan.
Baca juga:
Yang menarik, Weber tidak menganggap tipe kedua ini otomatis buruk. Wajar, orang butuh makan, butuh gaji, butuh nafkah. Politik yang sehat justru perlu orang yang bekerja penuh waktu di dalamnya. Tidak ada yang salah menjadikan politik sebagai profesi.
Persoalan baru muncul ketika keduanya bertukar tempa, ketika orientasi pelayanan publik perlahan bergeser menjadi orientasi kepentingan pribadi. Ketika politik yang tadinya alat untuk memperjuangkan sesuatu, berubah menjadi tujuan itu sendiri. Singkatnya, politik boleh jadi profesi asal jangan sampai lupa kenapa dulu memilih masuk ke sana.
Ketika Politik Menjadi Kendaraan Karier
Masalahnya, budaya politik kita hari ini kadang membuat kita sulit membedakan mana yang “hidup untuk” dan mana yang “hidup dari”.
Lihat saja fenomena yang sudah jadi pemandangan sehari-hari. Ada politisi yang pindah partai dengan kelincahan bikin kagum, pagi masih di seberang, sore sudah satu barisan. Ada aktivis yang dulu lantang mengkritik elite, lalu pelan-pelan menjelma menjadi elite yang dikritik generasi berikutnya. Ada yang kritiknya mendadak berubah jadi pujian setelah dapat kursi. Ada koalisi yang bongkar pasang seperti main lego. Hari ini lawan, besok kawan, lusa entah apa lagi.
Sekali lagi, berubah sikap tidak selalu salah. Manusia memang makhluk yang belajar. Orang boleh berganti pandangan setelah membaca situasi lebih dalam, setelah mendapat data baru, setelah sadar bahwa yang dulu diyakini ternyata keliru. Dalam politik, itu bahkan sesuatu yang wajar dan sehat.
Tapi publik bukan orang bodoh. Masyarakat mulai curiga bukan karena perubahannya, melainkan karena caranya. Perubahan sikap yang tak pernah dijelaskan. Yang datang tanpa alasan masuk akal. Dan yang anehnya hampir selalu berujung menguntungkan pelakunya, entah berupa jabatan, proyek, atau posisi yang lebih empuk.
Pragmatisme atau Oportunisme?
Meski begitu, kita juga tidak boleh naif. Politik bukan ruang para malaikat. Ia butuh kompromi, butuh tawar-menawar, butuh kesediaan mengalah demi sesuatu yang lebih besar. Tanpa kompromi, tidak ada undang-undang yang lahir, tidak ada koalisi yang terbentuk, tidak ada apa pun yang bergerak.
Baca juga:
Maka tidak semua kompromi itu pengkhianatan. Di sinilah kita perlu memisahkan dua hal yang kerap tampak mirip, pragmatisme dan oportunisme.
Pragmatisme adalah kompromi untuk mencapai tujuan bersama, kadang kita mundur selangkah supaya bisa maju dua langkah, dan tujuan besarnya tetap dijaga. Sementara oportunisme adalah kompromi demi keuntungan pribadi, di mana nilai tinggal jadi hiasan bibir, dan yang benar-benar dijaga cuma nasib sendiri.
Batas keduanya sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan, terletak pada konsistensi nilai dan kesediaan menjelaskan perubahan sikap kepada publik. Orang yang berpolitik dengan jujur tidak takut ditanya “kenapa berubah?” sebab ia memang punya jawabannya. Politik memang membutuhkan fleksibilitas, tetapi demokrasi tetap membutuhkan integritas.
Maka dari itu, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Politik itu panggilan untuk memperjuangkan gagasan, atau sekadar kendaraan untuk membangun karier?
Barangkali jawabannya tidak hitam putih. Demokrasi justru membutuhkan orang-orang baik untuk mau masuk ke dalam politik, sebab kalau semua orang bersih memilih menjauh, jangan heran kalau yang tersisa di dalam bukan orang-orang terbaik. Politik bukan tempat yang harus dihindari, melainkan tempat yang perlu diperjuangkan.
Namun, masyarakat juga berhak menuntut satu hal yang sederhana, konsistensi antara gagasan, ucapan, dan tindakan. Bukan menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran.
Mungkin persoalannya memang bukan pada siapa yang memilih masuk ke dunia politik. Persoalannya adalah, ketika mereka sudah berada di dalamnya, apakah mereka tetap memperjuangkan gagasan yang dahulu diyakini, atau justru membiarkan politik yang pelan-pelan mengubah arah perjuangan mereka?
Editor: Prihandini N
