Dalam suasana menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, satu hal kembali terbukti: negara tidak pernah nyaman dengan kebebasan ekspresi yang tidak dikurasi. Kali ini, kegelisahan itu disalurkan melalui polemik terhadap pengibaran bendera Jolly Roger dari serial anime One Piece oleh sejumlah warga. Respons negara cepat, canggung, dan—seperti biasa—tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Bendera dengan gambar tengkorak bertopi jerami itu dicap sebagai simbol “pemecah belah bangsa.” Namun pertanyaannya: siapa sebenarnya yang membelah? Dan apa yang dibelah?
Negara dan Ketakutan Akan Simbol
Simbol bekerja tidak hanya sebagai representasi, tetapi sebagai medan kontestasi. Dalam A Political Ecology of Things, Jane Bennett menyatakan bahwa objek dan simbol bukan hanya pasif, tetapi aktif dalam mediasi kekuasaan. Ketika negara melihat simbol bajak laut—yang secara naratif menolak sistem opresif dan memperjuangkan kebebasan—maka yang ditakutkan bukan bajak lautnya, tapi potensi resonansi rakyat terhadap narasi tersebut.
Baca juga:
Bendera Jolly Roger bukan sekadar aksesoris anime. Ia adalah metafora bagi ketidakpercayaan pada sistem, kritik terhadap dominasi elite, dan ekspresi frustrasi kelas menengah ke bawah yang tak bisa lagi berharap pada kanal politik formal. Negara tidak sedang melawan One Piece, tapi sedang panik menghadapi rakyat yang mulai menyuarakan kritik dalam bahasa yang tidak bisa mereka atur.
Pemerintah Sebagai Arsitek Polarisasi
Justru ketika negara melarang, mengancam, dan menstigmatisasi ekspresi warga, di situlah retakan sosial melebar. Pelarangan simbol Jolly Roger (oleh beberapa politisi, meski Kemendagri tidak sepenuhnya melarang) bukan hanya gagal memahami konteks, tapi justru menciptakan dua kutub masyarakat: mereka yang ingin bersuara secara simbolik, dan mereka yang merasa perlu mengawasi tetangganya atas nama “persatuan”.
Polarisasi ini bukan hasil dari simbol itu sendiri, melainkan dari reaksi negara yang paranoid terhadap kritik, bahkan yang terbungkus dalam bentuk fiksi dan fandom. Negara gagal membedakan antara kritik dan makar, antara ekspresi dan provokasi, antara budaya dan ancaman.
Sebagaimana disampaikan oleh Jacques Rancière, politik sejati adalah saat mereka yang tak bersuara (the part with no part) menyela tatanan. Pengibaran Jolly Roger adalah gangguan kecil dalam orkestra kemapanan, namun negara memperlakukannya seperti pembajakan kapal—padahal yang ingin dibajak hanyalah perhatian publik terhadap ketimpangan sistemik.
Bukan Bajak Laut yang Membelah Bangsa
Di balik semua ini, siapa sebenarnya yang membelah bangsa? Bukan mereka yang menggantung bendera bajak laut di balkon, tetapi mereka yang:
- Membiarkan pendidikan publik terbelah oleh akses digital dan ekonomi.
- Menyeragamkan narasi nasionalisme tapi membiarkan ketimpangan antar wilayah.
- Menolak simbol bajak laut tapi menutup mata pada simbol oligarki yang menghuni istana
Persatuan yang dipaksakan oleh larangan bukanlah persatuan sejati. Ia adalah persatuan semu, yang bergantung pada diamnya kritik. Di sini, negara tidak menyatukan, tetapi menekan agar semua terdengar senada. Padahal, seperti yang diingatkan oleh Benedict Anderson, bangsa adalah imagined community—dan imajinasi yang hidup tak pernah satu warna.
Ekspresi Sebagai Tindakan Politik
Pengibaran bendera bajak laut, dari sisi teori budaya, adalah contoh klasik dari micropolitics of resistance. Rakyat mengartikulasikan ketidakpuasan melalui medium yang bisa mereka akses: budaya populer. Negara, alih-alih mendengar, justru membungkam.
Baca juga:
Ironisnya, di tengah euforia kampanye digital, negara justru gagal membaca makna baru dari simbol-simbol yang berkembang. Simbol anime bukanlah sekadar hiburan, tetapi lingua franca generasi muda yang merasa terasing dari struktur politik yang terlalu tua, terlalu lambat, dan terlalu takut untuk berubah.
Persatuan Tak Lahir dari Larangan
Jika negara terus-menerus melabeli simbol rakyat sebagai ancaman, maka yang sedang dibangun bukanlah bangsa, tetapi teater kecurigaan. Larangan-larangan ini hanyalah tirai tipis untuk menyembunyikan ketakutan negara akan rakyat yang mulai berpikir, bermimpi, dan mengimajinasikan kebebasan—bahkan melalui tokoh anime sekalipun.
Yang memecah belah bukanlah mereka yang menyuarakan perbedaan, tapi mereka yang tak tahan mendengarnya. (*)
Editor: Kukuh Basuki
