Budaya Populer dan Operasi Kuasa

Muhammad Raza Pahlawan

2 min read

Di media sosial, ribut-ribut mengenai aktor mana yang lebih baik, serial TV mana yang ceritanya lebih bagus, lagu siapa yang lebih enak didengar, pesepak bola mana yang terbaik di dunia, dan masih banyak hal lainnya membuat orang-orang kian terpecah menurut seleranya masing-masing. Kecenderungan dan selera budaya populer seseorang yang berbeda-beda sering kali menimbulkan konflik. Media sosial saat ini menjadi sangat bising akan suatu perselisihan tentang selera. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Pertama-tama, ada baiknya kita memulai dari apa itu budaya populer. Menjelaskan budaya populer berarti menjelaskan posisinya sebagai oposisi biner dari budaya elite atau budaya tinggi. Budaya populer sering diremehkan karena dianggap sebagai budaya yang dikonsumsi oleh massa, dengan nilai-nilai yang juga dianggap lebih inferior dibanding budaya elite. Ini menjadi suatu distingsi yang didasarkan atas kualitas estetis dengan asumsi bahwa budaya elite bersifat lebih substil, kompleks, dan memadai dalam mengekspresikan isinya secara formal daripada yang dapat dilakukan budaya populer.

Tak heran dalam Kamus Kajian Budaya (2014), Chris Barker menjelaskan bagaimana cultural studies melihat dan menempatkan budaya populer secara politis sebagai medan perjuangan merebut makna dan pemaknaan, atau dengan kata lain, arena di mana hegemoni budaya diperoleh atau ditantang.

Kuntowijoyo bahkan membagi ciri-ciri antara kedua budaya itu dalam pertentangan yang luar biasa. Dalam kumpulan esainya yang berjudul Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas (2019), budaya elite memiliki ciri-ciri: (1) pemilik tetap menjadi pelaku (subjek budaya), (2) pelaku tidak mengalami alienasi dan jati dirinya tetap, dan (3) pelaku mengalami pencerdasan.

Di sisi lain, budaya populer dicirikan: (1) objektivasi, (2) alienasi, dan (3) pembodohan. Apa yang disebut Kuntowijoyo sebenarnya memiliki nada-nada yang sama seperti bagaimana Mazhab Frankfurt melihat budaya populer membius kesadaran politik kelas pekerja. Namun, hal ini disanggah oleh Richard Hoggart dan Stuart Hall—seperti yang termuat dalam tulisan Budiawan di buku Gerak Kuasa (2020)—bahwa konsumen, audiens media, atau masyarakat pada umumnya bukanlah agen yang (sepenuhnya) pasif, melainkan, sekecil apapun, aktif mengonstruksi makna atas praktik-praktik konsumsi yang mereka lakukan.

Oposisi biner ini tampaknya sudah mengabur dan melebur. Halaman pengantar editor dalam Defining The Postmodern dari Jean-François Lyotard yang dimuat The Cultural Studies Reader (1999) menyebut bahwa salah satu tanda era posmodern adalah tidak ada lagi kepercayaan bahwa budaya elite lebih bernilai dari budaya populer. Oleh karena itu, penjelasan tadi kurang dapat menjelaskan bagaimana pada dasarnya sesama budaya populer mengalami suatu konflik. Jika tadi kita melihat budaya populer versus budaya elite, untuk dapat mengerti lebih jauh pada persoalan konflik sesama budaya populer, Budiawan dengan menarik menyoroti pengertian kebudayaan sebagai praktik pemaknaan dan/atau praktik penandaan.

Baca juga:

Pengertian ini nantinya memperlihatkan hal penting: “pertama, setiap praktik penandaan sebenarnya adalah satu bentuk operasi kuasa (exercise of power), entah itu upaya untuk mendominasi maupun mereproduksi dominasi itu atau sebaliknya, juga upaya untuk melakukan resistensi, entah subversif atau negosiatif. Kedua, karena praktik penandaan yang satu senantiasa bertemu dengan praktik-praktik penandaan yang lain, entah pertemuan itu berupa gesekan, tabrakan, atau negosiasi, maka budaya sebenarnya bisa dilihat sebagai medan pertarungan makna sekaligus medan pertarungan kuasa.”

Maka dari itu, konsumsi budaya populer pun juga menjadi persoalan hegemoni. Budaya populer, yang juga menjadi identitas seseorang dalam masyarakat posmodern, akhirnya saling berusaha memengaruhi. Namun, seperti juga sifat kebudayaan yang dinamis, satu makna kebudayaan tidak dapat terus selalu bertahan. Yang dominan terus berganti, budaya populer menjadi terus berubah di dalam dirinya sendiri.

Mereka terus berbenturan, tak aneh untuk melihat bahwa sebegitu pentingnya dan besarnya suatu perselisihan budaya populer bagi seseorang—bahwa perselisihan akan selalu melibatkan makna-makna. Ditambah lagi, makna terhubung dengan selera. Selera tak pernah benar-benar memiliki nilai-nilai yang kokoh. Seperti tiap hegemoni—ia tak mungkin berhasil memengaruhi semuanya. Akan selalu ada bagian oposisional dari budaya sebagai penantang budaya populer yang dominan. Tak peduli seberapa suatu kecenderungan budaya populer diserang habis-habisan. Seperti kepercayaan, ia tak serta merta hilang. Hanya meja yang akan berubah kemiringan. Semua itu terangkum dalam budaya sebagai relasi kuasa, suatu hal yang bagi Chris Barker “politis”.

Bagi Baudrillard, konsumsi—termasuk budaya populer di dalamnya—adalah ideologi. Mengutip pidato kebudayaan Seno Gumira Ajidarma yang berjudul Kebudayaan dalam Bungkus Tusuk Gigi (2019):

“Tiada kekuasaan tanpa perlawanan, dan karena itulah kebudayaan cepat atau lambat akan selalu tergerakkan. Apa boleh buat, kebudayaan memang adalah situs pertarungan ideologi itu sendiri. Ideologi, sebagai suatu cara memandang dunia, disadari maupun tak disadari beroperasi dalam berbagai bentuk artikulasi, reartikulasi, maupun disartikulasi dalam suatu perjuangan untuk merebut, menguasai, dan ujung-ujungnya menetapkan beban makna di wilayah kebudayaan tersebut. Adapun makna yang diperjuangkan tersebut dipercaya, didalihkan, diargumentasikan, dipropagandakan, dan bila perlu dipaksakan sebagai sesuatu yang baik.”

Begitulah tulisan ini sekiranya berusaha mengungkapkan apa yang sekiranya terjadi di sekitar kita—sebagai penikmat budaya populer, entah secara fanatik maupun tidak, sekadar menghayati atau menjadikannya ideologi.

Muhammad Raza Pahlawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dapatkan tulisan-tulisan menarik setiap saat dengan berlangganan melalalui email