Beberapa pekan lalu saya menghadiri sebuah forum kajian terbuka yang diadakan oleh sebuah masjid kepemudaan. Forum ini rutin diadakan setiap pekan, menghadirkan pembicara yang membahas tema-tema aktual yang dekat dengan kehidupan anak muda. Malam itu, topiknya cukup menarik: passion, cita-cita, dan kompetensi. Tiga kata yang sering muncul dalam percakapan kita sehari-hari, terutama bagi mereka yang berada di fase awal kedewasaan.
Kita semua tahu, di usia ini kita sedang berada pada persimpangan jalan: ingin mengejar mimpi, tapi juga harus realistis terhadap tuntutan hidup. Maka tak heran, diskusi tentang cita-cita dan kompetensi terasa begitu relevan.
Awalnya forum berjalan sebagaimana mestinya. Sang pembicara memaparkan dengan runtut bagaimana passion sebaiknya dipadukan dengan kompetensi agar bisa menjadi jalan karier yang berkelanjutan. Kami para audiens pun mendengarkan dengan antusias, sesekali mencatat poin-poin penting. Hingga kemudian, muncul sebuah pertanyaan dari salah seorang peserta yang membuat seisi ruangan sedikit beralih fokus.
Pertanyaan itu kurang lebih berbunyi demikian:
“Saya sudah lama bercita-cita menjadi guru. Tapi kita semua tahu, di negeri ini, memilih menjadi guru sama dengan memilih hidup sederhana. Menjadi guru berarti mengabdi, sementara kesejahteraan adalah urusan belakangan. Jadi bagaimana? Haruskah saya mengesampingkan niat saya demi kesejahteraan, atau mengesampingkan kesejahteraan demi niat saya?”
Pertanyaan sekaligus pernyataan itu membuat saya berpikir panjang, bahkan hingga hari ini. Ternyata, kita masih berpijak di tanah di mana profesi guru dan kesejahteraan seolah-olah berada di dua kutub yang sulit dipertemukan.
Akar Masalah yang dikesampingkan
Tuntutan bagi kesejahteraan guru sudah berkali-kali digaungkan, dari media, organisasi profesi, hingga forum kebijakan. Namun, realitas di lapangan tetap sama: banyak guru, terutama guru honorer, masih digaji jauh di bawah standar layak. Ada yang hanya menerima Rp350 ribu per bulan, jumlah yang bahkan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar.
Baca juga:
Di sisi lain, pemerintah justru sibuk dengan program-program yang terkesan populis. Ambil contoh program makan bergizi gratis. Sekilas, program ini terdengar sangat logis. Kita memang sedang menghadapi persoalan stunting dan kurang gizi. Memberikan akses gizi yang merata jelas penting, bahkan mendesak. Tapi masalahnya, kebijakan ini ternyata menggerus sebagian besar anggaran pendidikan.
Dan lebih parahnya lagi, pelaksanaannya pun penuh masalah. Ada laporan tentang kasus keracunan, menu yang tak sesuai standar gizi, hingga beban tambahan bagi guru yang harus mengurus teknis distribusi. Alih-alih meringankan, justru menambah pekerjaan di pundak mereka yang seharusnya fokus pada tugas mengajar.
Sementara itu, jargon besar Generasi Emas 2045 terus digaungkan. Hampir di setiap forum, webinar, bahkan pidato kenegaraan, istilah ini selalu disebut. Tapi bagaimana mungkin kita bisa melahirkan generasi emas jika fondasi utamanya—guru—masih dibiarkan hidup dalam ketidakpastian?
Belum selesai publik mempertanyakan proyek Chromebook yang penuh masalah, kini muncul proyek baru: pembagian 330 ribu smart TV ke sekolah-sekolah. Lagi-lagi, logika dasar kita mempertanyakan: apa urgensinya? Apa output yang diharapkan?
Apakah dengan semua sekolah punya TV, siswa yang gagap mengeja akan langsung lancar? Apakah anak yang masih kesulitan menghafal perkalian bisa tiba-tiba bisa jadi peserta Clash of Campion? Atau guru honorer yang hanya menerima Rp350 ribu per bulan bisa tiba-tiba bisa membeli rumah impian?
Logika sederhana ini sebenarnya mudah dipahami, bahkan oleh anak kecil sekali pun. Namun, entah mengapa, kebijakan semacam ini tetap berjalan. Tampaknya, masyarakat lebih mudah terpesona oleh janji-janji yang bersifat instan, meski hanya menyentuh permukaan masalah. Sementara perbaikan mendasar—seperti meningkatkan kesejahteraan guru—justru terus tertunda.
Kita baru bicara perihal satu akar permasalahan yang tak pernah digubris, belum soal kurikulum yang setiap tahun ganti metode. Belum lagi mengenai akses dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Bagaimana para siswa bisa mengikuti pelajaran dengan smart TV sementara jalan menuju sekolah harus menyeberangi jembatan yang rapuh?
Baca juga:
Menukar Masa Depan Generasi
Rasanya, masa depan generasi kita sedang ditukar dengan 330 ribu smart TV. Kita dihadapkan pada program-program yang sama sekali tidak kita mengerti arahnya mau ke mana. Padahal pendidikan adalah tulang rusuk yang paling rapuh kalau hanya dijadikan alat pencitraan politik.
Apakah kita sepakat kalau tidak akan ada generasi emas tanpa guru yang sejahtera? Sebab pendidikan bukan hanya soal fasilitas canggih atau program populis. Pendidikan adalah relasi manusiawi antara guru dan murid, yang membutuhkan dedikasi, stabilitas, dan penghargaan yang layak.
Sayangnya, arah kebijakan kita justru sering terbalik. Alih-alih memperkuat hal-hal mendasar, kita sibuk membangun citra melalui proyek-proyek instan. Seolah pendidikan bisa dipoles dengan perangkat baru atau program populis, padahal akar masalahnya tetap tidak tersentuh.
Pertanyaan peserta forum itu sesungguhnya bukan hanya kegelisahan pribadi. Ia adalah potret dari ribuan, bahkan jutaan anak muda lain yang dihadapkan pada dilema serupa. memilih mengabdi atau memilih sejahtera.
Editor: Prihandini N
