Ada sebuah paradoks yang diam-diam menggerogoti fondasi demokrasi kita: semakin kuat sebuah koalisi pemerintahan, semakin lemah pula mekanisme koreksinya. Dalam dua tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto, kita menyaksikan paradoks itu bekerja secara nyata dan sistematis.
Prabowo hadir dengan gaya kepemimpinan yang oleh banyak pengamat disebut sebagai model CEO Negara—direktif, berorientasi kecepatan, dan cenderung memangkas rantai birokrasi yang dianggap menghambat eksekusi. Ia memimpin rapat kabinet layaknya direksi memimpin board meeting: target ditetapkan, progres ditagih, hambatan dieliminasi. Semangat ini, pada satu sisi, mencerminkan kehendak untuk memotong kelambanan struktural yang selama ini membelenggu negara. Namun, di sisi lain, ia menyimpan risiko yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Kecepatan tanpa kendali adalah keberanian tanpa kompas. Dan di sinilah persoalan sesungguhnya bermula.
“Koalisi gemuk bukan sekadar realitas aritmetika parlemen. Ia adalah kondisi ekologis yang mengubah cara kekuasaan bekerja, bahkan di dalam kabinet itu sendiri.”
Koalisi yang menaungi pemerintahan saat ini bukan sekadar mayoritas—ia adalah supermajoritas. Hampir seluruh partai besar berada dalam satu haluan, menyisakan ruang oposisi yang amat sempit di Senayan. Dalam kondisi seperti ini, mekanisme check and balance konstitusional tetap ada secara formal, tetapi secara substantif kehilangan taringnya. Parlemen lebih sering menjadi ruang ratifikasi daripada deliberasi.
Baca juga:
Namun ada patologi lain yang lebih tersembunyi dan justru karena tersembunyi, ia lebih berbahaya. Koalisi gemuk tidak hanya mematikan oposisi di luar pemerintahan; ia juga menumbuhkan bibit konflik di dalam pemerintahan itu sendiri.
Ketika kursi kabinet dibagi-bagi sebagai jatah koalisi, bukan semata berdasarkan kompetensi atau keselarasan visi, yang terbentuk bukan sebuah tim yang kohesif, melainkan sebuah konstelasi kepentingan yang saling bersaing di bawah satu atap. Masing-masing menteri membawa agenda partai atau kelompoknya. Masing-masing bergerak dengan kalkulasi elektoral jangka menengah yang belum tentu selaras dengan agenda pembangunan jangka panjang. Inilah yang dalam studi tata kelola dikenal sebagai fenomena kabinet dalam kabinet.
Gejalanya tidak selalu kasat mata. Ia bisa berupa kebijakan lintas kementerian yang berjalan tidak sinkron karena masing-masing menteri bermain dalam koridor kepentingannya sendiri. Ia bisa berupa informasi yang tertahan atau dimanipulasi sebelum sampai ke meja presiden, karena tidak dapat dipungkiri bahwa bawahan lebih patuh pada patron partai daripada pada atasan hierarkis. Ia bisa berupa proyek yang dipersulit di satu kementerian karena memperkuat posisi menteri dari partai rival dalam koalisi.
Inilah ironi terbesar dari koalisi gemuk: dengan menelan hampir semua kekuatan politik ke dalam perahu yang sama, pemerintah memang berhasil membungkam suara kritis dari luar, tetapi secara bersamaan menciptakan medan gesekan yang lebih laten dan lebih sulit dikelola di dalam. Model kepemimpinan CEO Negara yang direktif dan mengutamakan kecepatan menjadi semakin rentan ketika kapal itu sendiri diisi oleh kru yang tidak sepenuhnya satu tujuan.
“Oposisi terkuat Prabowo bisa jadi bukan mereka yang duduk di bangku oposisi—melainkan mereka yang duduk di sebelahnya dalam rapat kabinet.”
Kabinet dalam kabinet merujuk pada kondisi di mana faksi-faksi dalam koalisi pemerintah menjalankan agenda semiotonom di dalam tubuh eksekutif; membangun jejaring loyalitas sendiri, memperlambat atau membelokkan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan partai, dan pada titik ekstremnya, menjadi oposisi tersembunyi dari dalam ruang kabinet itu sendiri.
Di tengah situasi ini, kita butuh evolusi strategi.
Selama ini, oposisi terjebak dalam logika biner yang kaku, sisa-sisa pemikiran Ferdinand de Saussure dan Claude Lévi-Strauss tentang oposisi biner yang memandang dunia hanya dalam kategori hitam vs putih.
Namun, esai ini mencoba meminjam konsep Oposisi Tematik untuk merespons kebuntuan tersebut. Dalam ranah semiotika struktural, Algirdas Julien Greimas membedakan antara tingkat figuratif dan tingkat tematik. Oposisi tematik, menurut Greimas, adalah pertentangan antara nilai-nilai abstrak; seperti kebaikan melawan kejahatan, yang menyusun gagasan dasar sebuah struktur. Dalam teori penulisan cerita, John Truby juga menekankan bahwa tema yang kuat harus dipecah menjadi kubu-kubu nilai moral yang saling bertentangan untuk menghasilkan narasi yang hidup.
Jika kita meminjam kerangka ini untuk politik, Oposisi Tematik bukan sekadar asal lawan. Ia adalah pendekatan yang selektif dan berbasis pada pertentangan nilai substansial. Oposisi tidak menolak pemerintah secara total, tapi memilih medan pertarungan secara cermat: ketika kebijakan selaras dengan kepentingan publik, dukungan diberikan; ketika kebijakan bertentangan dengan prinsip nilai (seperti keadilan sosial vs ketamakan elite), kritik disuarakan.
Bayangkan seorang pengemudi yang sangat fokus pada jalan di depannya—bersemangat, gesit, dan ingin mencapai tujuan secepat mungkin. Ia tahu ke mana hendak pergi. Ia percaya pada rutenya. Tapi justru karena terlalu fokus ke depan, ia lupa melihat kaca spion.
Di situlah kendaraan lain mendekatinya dari sisi buta. Di situlah ia tidak menyadari bahwa penumpang di bangku belakang diam-diam berdebat soal tujuan yang berbeda. Di situlah ban belakangnya mulai aus tanpa terdeteksi.
Oposisi yang konstruktif berfungsi persis sebagai kaca spion itu. Ia tidak menghentikan laju kendaraan, melainkan memastikan perjalanan berlangsung aman bagi semua penumpang—termasuk mereka yang tidak punya akses ke setir. Dan dalam konteks koalisi gemuk dengan potensi kabinet dalam kabinet, fungsi kaca spion ini menjadi dua kali lebih mendesak: ada ancaman yang datang dari luar, dan ada ancaman yang tumbuh dari dalam.
Blind spot yang paling berbahaya kerap bukan yang paling besar, melainkan yang paling halus. Dampak sosial dari relokasi paksa. Beban utang tersembunyi dari skema pembiayaan kreatif. Degradasi ekosistem yang baru terasa satu dekade kemudian. Ketidakselarasan kebijakan antarkementerian yang tidak terdeteksi karena masing-masing menteri bermain di lapangan sendiri.
“Oposisi konstruktif bukan penghambat laju kendaraan—ia adalah kaca spion yang memastikan tidak ada yang tertinggal di tepian jalan, dan tidak ada penumpang yang diam-diam membelokkan setir.”
Namun agar oposisi tematik memiliki legitimasi, kritik harus dibangun di atas fondasi yang kokoh: logos, bukan pathos. Data, bukan drama. Fakta teknis, bukan serangan personal.
Ini bukan sekadar anjuran etis—ini adalah keharusan strategis. Di era di mana disinformasi bergerak lebih cepat dari verifikasi, oposisi yang mengandalkan emosi dan narasi kebencian akan selalu kalah dalam jangka panjang. Serangan personal mudah dibalik menjadi simpati. Namun angka defisit anggaran yang akurat, proyeksi dampak lingkungan yang berbasis sains, atau dokumentasi inkonsistensi kebijakan antarkementerian—data semacam itu jauh lebih sulit dibantah dan jauh lebih bertahan lama dalam ingatan publik.
Kualitas data adalah mata uang tertinggi bagi oposisi saat ini. Lembaga riset independen, akademisi, jurnalis investigatif, dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja berbasis bukti adalah tulang punggung ekosistem oposisi tematik yang sehat. Ironisnya, mereka juga yang paling mampu mendeteksi dan mendokumentasikan gejala kabinet dalam kabinet—sesuatu yang nyaris mustahil dilakukan dari dalam sistem itu sendiri.
Di sini letak tantangan terbesar: oposisi tematik yang tidak dijaga dengan integritas akan dengan mudah bergeser menjadi alat transaksi politik.
Baca juga:
Skenarionya tidak sulit dibayangkan. Sebuah kelompok kritis mengangkat isu anggaran dengan penuh semangat, lalu tiba-tiba sunyi setelah beberapa tokohnya mendapat posisi di dewan pengawas BUMN. Sebuah ormas lantang bersuara soal dampak lingkungan suatu proyek, lalu menarik kritiknya ketika proyek itu bergeser ke wilayah lain. Dan yang lebih halus lagi: dalam dinamika kabinet dalam kabinet, faksi-faksi internal koalisi kerap memanfaatkan aktor eksternal sebagai proxy, mendorong isu-isu tertentu bukan demi kepentingan publik, melainkan demi menjatuhkan rival dalam koalisi.
Ketika oposisi tematik menjadi transaksional atau menjadi alat permainan internal koalisi, ia tidak hanya kehilangan legitimasinya—ia aktif merusak kepercayaan publik terhadap seluruh ekosistem pengawasan. Masyarakat yang menyaksikan pola ini akan semakin apatis: untuk apa percaya pada suara kritis, jika ujungnya selalu berakhir di meja negosiasi atau di tangan faksi yang sedang bersaing kursi?
Maka tantangan bagi oposisi tematik adalah membangun benteng kelembagaan yang kokoh: transparansi pendanaan, independensi struktural dari kepentingan partisan, dan konsistensi posisi lintas waktu, tiga pilar yang tidak bisa dikompromikan.
Demokrasi yang sehat bukan hanya soal bagaimana kekuasaan dijalankan, tetapi juga soal bagaimana kekuasaan diawasi, termasuk pengawasan terhadap dinamika yang berlangsung di dalam perut kekuasaan itu sendiri. Koalisi gemuk yang terlihat solid dari luar bisa menyimpan ketegangan yang mengguncang dari dalam. Dan ketika kekuasaan mengkonsolidasi dirinya sedemikian rupa, tanggung jawab pengawasan berpindah ke tangan oposisi yang lebih lentur, lebih cerdas, dan lebih berbasis substansi.
Oposisi tematik bukanlah kompromi atau pelunakan sikap kritis. Ia adalah adaptasi strategis terhadap realitas yang berubah, sebuah pengakuan bahwa dalam demokrasi modern yang kompleks, kritik yang paling kuat bukan yang paling keras, melainkan yang paling tepat sasaran.
Sebab pada akhirnya, kaca spion yang paling berguna bukan yang dipasang di tempat paling mencolok, melainkan yang memberikan pandangan paling jernih tentang semua yang mungkin kita lewatkan: baik yang datang dari luar, maupun yang mengendap diam-diam dari dalam. (*)
Editor: Kukuh Basuki
